Kedudukan Hak Keperdataan Anak Dari Pernikahan Beda Agama Di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indaragiri Hilir Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Lancang Kuning
DOI
Abstract
Pada dasarnya tiap manusia telah memiliki hak sebelum menginjak ke dunia ini. Namun tidak semua manusia telah mengetahuinya, serta perkawinan adalah sunnah bagi ajaran agama islam yang mana bila dilaksanakan mendapatkan pahala dan jika tidak pun tidak masalah. Tetapi tiap hak juga terdapat kewajban yang harus jalankan, salah satunya mengikuti aturan yang dibuat untuk kebaikan atas pertimbangan-pertimbangan yang telah dilalui. Dari aturan, kita dapat lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dasar perkawinan dari Pasal 1 aturan diatas serta Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Akibat yang timbul jika seorang pria dan wanita tetap tidak mengikuti aturan diatas maka berakibat pada kedudukan anaknya kelak, seperti permasalahan yang peneliti bahas dalam ini adalah: Pertama, bagaimana kedudukan hak keperdataan anak dari Pernikahan beda agama di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Kedua, apa hambatan kedudukan hak keperdataan anak dari Pernikahan beda agama di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Ketiga, bagaimana menyelesaikan hambatan tentang kedudukan hak keperdataan anak dari Pernikahan beda agama di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Serta tujuan dari penelitian ini adalah: Petama, Agar menjelaskan kedudukan hak keperdataan anak kelak yang timbul dari pernikahan beda agama itu. Kedua, untuk memperjelas apa saja yang akan menjadi hambatan kedudukan hak keperdaataan anak dari pernikahan beda agama. Ketiga, memperjelas bagaimana menyelesaikan hambatan tentang kedudukan hak keperdataan anak dari pernikahan beda agama. Metode penelitian dilakukan secara kepustakaan dan observasi serta wawancara dengan jenis penelitian hukum sosilogis yuridis dengan melaksanakan peninjauan dan tanya jawab serta bahanbahan pustaka berupa bacaan dan perundang-undangan. Hasil penelitian diketahui bahwa perkawinan beda agama ini masih terjadi dikalangan masyarakat salah satu daerah itu yakni, Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir serta kedudukan anak tersebut dari hak keperdataan terdapat tidak sesuia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1). Hambatan yang dialami kurang pemahaman, pelaporan yang tidak benar dan kurangnya ketelitian serta agama yang berbeda. Upaya penyelesain sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Buku II tentang hukum kewarisan. Dapat juga dengan penghibahan, serta dapat mengambil arternatif hukum adat bila tidak terdapat jalan lain dan daerah itu masih memiliki hukum adat yang hidup.
