Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Bagi Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Lancang Kuning
DOI
Abstract
Permasalahan penelitian dalam ini adalah: Pertama, bagaimanakah penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru? Kedua, apakah yang menjadi hambatan dalam Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru? Ketiga, bagaimanakah Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru? Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan penerapan, hambatan serta upaya mengatasi hambatan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian narapidana Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini dapat diketahui dari masih adanya pembedaan perlakuan dan pelayanan antara Narapidana yang satu dengan Narapidana yang lain. Hambatan dalam penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality before the law) bagi narapidana di rumah tahanan Negara Kelas I Pekanbaru antara lain kurangnya petugas, minimnya pendidikan serta pengetahuan Petugas, kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait pola pembinaan di Rutan Kelas I Pekanbaru dan Kurangnya sarana dan Prasarana yang mendukung Proses Pembinaan Kemandirian. Solusi yang dilakukan antara lain melakukan pelatihan mandiri secara berkala untuk meningkat pengetahuan petugas terhadap aturan-aturan pengamanan yang berlaku, penguatan pengawasan dan meningkatkan pengetahuan tupoksi, meningkatan koordinasi dengan dinas terkait, dan menjadwalkan proses pembinaan dengan dinas terkait. kemudian pengusulan penambahan sarana dan prasarana agar standar opersional prosedur dapat terlaksana sesuai aturan yang berlaku.
