Pelaksanaan Larangan Bagi Penyedia Sarana Perbuatan Asusila Di Warung Remang – Remang Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Abstract

PASAL 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang menyediakan warung remang – remang, salon kecantikan, panti pijat atau sarana dan prasarana lainnya yang digunakan sebagai tempat perbuatan asusila”. Rumusan masalah yaitu: Pertama, Bagaimanakah pelaksanaan larangan bagi penyedia sarana perbuatan asusila di warung remang – remang?; Kedua, Bagaimanakah faktor yang menghambatnya?; Ketiga, bagaimanakah upaya mengatasi hambatannya? Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaannya; Kedua, untuk mendeskripsikan faktor yang menghambatnya; Ketiga, untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatannya. Metode penelitiaan: Pertama, penelitian hukum sosiologis; Kedua, lokasi penelitian adalah Sapol PP Kabupaten Pelalawan; Ketiga, populasi dan sampel berasal dari narasumber–narasumber yang relevan dengan penelitian ini; Keempat, sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier; Kelima,teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara terstruktur dan kajian pustaka; Keenam, analisis data yang digunakan analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian diketahui: Pelaksanaan larangan bagi penyedia sarana perbuatan asusila di warung remang – remang Kabupaten Pelalawan belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini ditunjukkan fakta dimana pada tahun 2021 dan 2022 masih terdapat 4 warung remang – remang di Kabupaten Pelalawan yang pemiliknya menyediakan PSK bagi para pelanggan. Faktor yang menghambat adalah: Pertama, Faktor penegak hukum yaitu penerapan sanksi hukum belum sesuai dengan regulasi yang ada; Kurangnya sikap tegas pihak Satpol PP dihadapkan pada oknum yang mem back – up tempat usaha; Kurangnya koordinasi antar sektor maupun lintas sektor serta stake holder guna penangananya. Kedua, Faktor masyarakat, yaitu: Rendahnya kesadaran hukum pemilik warung remang – remang, PSK, pria hidung belang serta oknum yang mem back – up. Ketiga Faktor sarana/ fasilitas, yaitu belum tersedianya tempat pembinaan; Belum adanya balai pelatihan keterampilan dan kewirausahaan disertai fasilitasi permodalan. Upaya mengatasi hambatannya adalah: Pertama, Terhadap faktor penegak hukum, sebaiknya penegakan hukum dilaksanakan sesuai regulasi yang ada; Dilaksanakan pendidikan dan pelatihan khusus bagi aparat Satpol PP; Pihak Satpol PP dalam penanganan masalah ini sebaiknya melaksanakannya multi sektor sektor. Kedua, Terhadap faktor masyarakat, sebaiknya dilakukan sosialiasai hukum secara massiv. Ketiga, Terhadap faktor saranan atau fasilitas, sebaiknya pemerintah kabupaten bersama DPRD mengalokasikan anggaran untuk menyediakan tempat pembinaan sosial dan rehabilitasi sosial, pembangunan rumah singgah/ perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang, seperti yang sudah di miliki pemerintah Kota Pekanbaru dan pemerintah Provinsi Riau, mendirikan balai pelatihan keterampilan dan kewirausahaan disertai dengan fasilitasi permodalan.