Collaborative Governance Penanganan Stunting Di Provinsi Riau

Abstract

Stunting adalah kondisi di mana anak-anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang terhambat akibat kekurangan gizi dan penyakit yang berulang.. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Provinsi Riau sebesar 13,6% lebih rendah dari target yang ditetapkan artinya Pemerintah Provinsi Riau telah berhasil menurunkan angka stunting pada tahun 2023. Meskpun demikian masih terdapat 5 (lima) Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan angka prevalensi stunting yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir. Permasalahan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, untuk itu diperlukan upaya yang serius, terintegrasi dan terkonvergen dari para pihak baik pemerintah, swasta, komunitas masyarakat, media maupun akademisi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan teori Emmerson, dkk Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan Collaborative governance dalam penanganan stunting di Provinsi Riau, hal ini terlihat dari adanya proses deliberasi (dikusi bersama), determinasi (penetapan tujuan bersama), adanya kebijakan yang ditetapkan untuk penanganan stunting di Provinsi Riau yaitu Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.233/III/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), adanya kesepakatan bersama Forum CSR serta kesepakatan bersama beberapa stakeholder terkait dalam penanganan stunting. Berbagai tindakan kolaboratif juga dilakukan antara Pemerintah, swasta dan pihak akademisi dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau, dan hal ini memberikan dampak yang positif bagi penurunan angka stunting di Provinsi Riau. Akan tetapi, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan collaborative governance dalam penurunan stunting di Provinsi Riau diantaranya masih terdapat sarana prasarana kesehatan yang kurang memadai serta belum semua stakeholder terlibat aktif dalam berbagai kegiatan percepatan penurunan stunting. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk meningkatkan jumlah alat kesehatan pada seluruh Posyandu yang ada dan meningkatkan partisiapasi kolaboratif setiap stakeholder dalam percepatan penanganan stunting.