Pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove Bandar Bakau Kota Dumai Provinsi Riau

Abstract

Hutan Mangrove Bandar Bakau adalah salah satu kawasan hutan mangrove yang terletak di Provinsi Riau dengan luas sekitar 31 hektar. Hutan ini telah dikembangkan sebagai destinasi wisata oleh LSM Pencinta Alam Bahari (LSM PAB). Pengelolaan hutan mangrove ini memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat, meskipun mereka belum sepenuhnya menyadari dampak dari kegiatan wisata yang berlangsung di sana. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengidentifikasi pengelolaan yang dilakukan oleh LSM Pecinta Alam Bahari (PAB) di kawasan ekosistem hutan mangrove Bandar Bakau, Kota Dumai, dan 2) Menilai persepsi masyarakat terhadap pengelolaan ekowisata di hutan mangrove tersebut. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan mangrove secara berkelanjutan, baik dari segi lingkungan, biologi, sosial, maupun ekonomi, serta memberikan informasi yang berguna bagi pihak terkait, khususnya pemerintah daerah dan masyarakat, dalam merumuskan kebijakan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan di Hutan Mangrove Bandar Bakau, Kota Dumai, Provinsi Riau, dari April hingga Desember 2023. Data diperoleh melalui pengumpulan informasi dengan metode kuesioner dan wawancara kepada masyarakat serta lembaga yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata mangrove di Kota Dumai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ekowisata di Hutan Mangrove Bandar Bakau dimulai dengan pola terintegrasi yang melibatkan kolaborasi antara empat lembaga dan tokoh kunci, yaitu Bapak Darwis. Keempat lembaga tersebut adalah LSM Pecinta Alam Bahari, POKDARWIS, KTH, dan UMKM. Pengelolaan ini bertujuan untuk mengarahkan pengelolaan sumber daya hutan dengan menggabungkan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara seimbang. Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan ekowisata Hutan Mangrove Bandar Bakau berdasarkan empat unsur pengelolaan menunjukkan hasil yang positif, dengan nilai sebagai berikut: perencanaan 86% (sangat setuju), pengorganisasian 86,8% (sangat setuju), pelaksanaan 87,2% (sangat setuju), dan pengawasan 86,7% (sangat setuju). Secara keseluruhan, nilai persepsi masyarakat adalah 86,7% (sangat setuju). “