Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Lancang Kuning
DOI
Abstract
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru? Kedua, bagaimanakah hambatan dalam Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru? Ketiga, bagaimanakah upaya Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru? Tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Kedua, untuk mengetahui apa saja hambatan dalam Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana upaya Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Metode penelitian dilakukan secara langsung di lapangan (observasi) sesuai dengan jenisnya penelitian sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru masih belum berjalan dengan baik, Pasal 24 huruf a menyebutkan bahwa PKL dilarang melakukan kegiatan usaha diruang umum yang tidak sesuai degan penetapan lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan oleh Walikota. Tetapi kenyataanya masih banyak ditemukan pedagang yang masih berjualan di wilayah yang dilarang untuk berjualan. Rendahnya kesadaran hukum para pedagang yang menyebabkan pelaksanaan Peraturan Walikota ini belum berjalan dengan baik. Rasa kemanusiaan menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam penerapan peraturan ini. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam menanggulangi agar tidak ada pedagang yang berjualan di wilayah yang dilarang untuk berjualan yaitu melakukan sosialisasi kepada para pedagang.
