Penegakan Hukum Peredaran Pupuk Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Lancang Kuning
DOI
Abstract
Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan bahwa Setiap Orang dilarang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Penegakan Hukum Peredaran Pupuk Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Bagaimana Hambatan Dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Peredaran Pupuk Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Jenis penelitian ini adalah metode penulisan Hukum Sosiologis adalah membahas tentang Penegakan Hukum Peredaran Pupuk Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Dimana alasan dipilih lokasi ini adalah karena masih belum terlaksana dengan baik mengenai Penegakan Hukum Peredaran Pupuk Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Kampar Berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Kesimpulan dalam penelitian ini telah menjawab permasalahan yang muncul yaitu Penegakan Hukum Peredaran Pupuk Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan bahwa belum berjalan dengan baik, karena masih banyak pupuk yang tidak terdaftar, sehingga pupuk tersebut dijual dengan bebas di beberapa pelaku usaha yang menjual pupuk lainnya. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Peredaran Pupuk Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan bahwa masih adanya oknum-oknum yang melindungi peredaran pupuk tersebut, terbatasnya anggaran yang dimiliki dalam penegakan hukum terhadap pupuk tersebut, lemahnya monitoring dan pengawasan terhadap peredaran pupuk, dan mudahnya dijumpai pupuk tersebut dan memiliki harga murah, sehingga petani lebih tertarik membeli pupuk tersebut. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Peredaran Pupuk Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan bahwa perlunya penindakan oknum-oknum yang melindungi peredaran pupuk tersebut, perlunya anggaran yang dimiliki dalam penegakan hukum terhadap pupuk tersebut, perlunya monitoring dan pengawasan terhadap peredaran pupuk, dan perlunya upaya sosialisasi terhadap petani dan pedagang terhadap pupuk yang tidak memiliki izin edar.
