Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Penyedia Jasa Parkir Di Luar Pekarangan Mall Ska Pekanbaru

Abstract

Parkir merupakan kebutuhan transportasi di mana kendaraan berhenti untuk sementara waktu atau untuk waktu yang lama, kemudian pengemudinya meninggalkan kendaraannya karena setiap perjalanan dengan kendaraan selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir kita melihat banyak tempat parkir, seperti di pinggir jalan, di gedung atau pusat perbelanjaan, dan di area lapangan yang disediakan. Hubungan parkir yang timbul antara pengguna parkir dan pengelola berupa perjanjian penitipan barang. Tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang diparkiran luar Mall SKA kota pekanbaru, penulis merumuskan tiga masalah pokok yaitu pertama bagaimana perlindungan hukum terhadap tanggung jawab pengelola parkir, kedua apa saja hambatan pada perlindungan hukum terhadap tanggung jawab pengelola parkir dan yang ketiga kendala dalam tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang diparkiran luar Mall SKA kota pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para konsumen parkir, kemudian hambatan perlindungan hukum terhadap tanggung jawab pengelola parkir luar Mall SKA Kota Pekanbaru. Dan mengetahui kendala dalam tanggungjawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang di parkiran luar Mall SKA Kota Pekanbaru. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan populasi dalam penilitian ini ialah pengelola parkir dan pengguna parkir di luar Mall SKA Pekanbaru. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tanggung jawab pengelola parkir luar Mall SKA Kota Pekanbaru yaitu pengelola parkir hanya membantu mencarikan dan memberikan keterangan kepada pihak berwajib dan tidak memberikan penggantian kendaraan karena mengacu kepada klausula baku di karcis restribusi parkir. Selama ini hal tersebut tidak di laksanakan sehingga banyak kendaraan bermotor di tempat parkir umum hilang. Padahal ha1 tersebut sudah menjadi tanggungjawab pengelola parkir, apalagi pengelola parkir meminta retribusi sebagai jasa pelayanan tempat parkir. Untuk kendaraan bermotor yang tidak ada terutama di parkir umum membuat perlindungan konsumen selama ini tidak dilaksanakan.