Implementasi Larangan Pembuangan Sampah Di Sungai Kecamatan Tambang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah

Abstract

Permasalahan penelitian dalam ini adalah: Pertama, Bagaimanakah Implementasi Larangan Pembuangan Sampah Di Sungai Berdasarkan Peraturan Daerah Kampar Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di kabupaten kampar? Kedua, Apa Saja Faktor Penghambat Terhadap Implementasi Larangan Pembuangan Sampah Di Sungai Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kampar? Ketiga, Apakah Upaya Yang Di Lakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam Memaksimalkan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kampar? Sedangkan tujuan daripada penelitian dalam tulisan ini adalah: Pertama, untuk mengetahui implementasi peraturan daerah nomor 23 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah di kabupaten Kampar. Kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat terhadap pelaksanaan peraturan daerah nomor 23 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah dalam sungai di kabupaten Kampar. Ketiga, untuk mengetahui upaya dalam mengatasi implementasi peraturan daerah nomor 23 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah. Metode penelitian dilakukan secara meninjau langsung lokasi dengan metode penelitian hukum sosiologis yaitu bagaimana hukum itu berlaku ditengah masyarakat. Hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tambang yang terjadi sekarang ini belum seperti sebagaimana yang di harapkan, dimana dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah bahwa Pemerintah memiliki tanggung jawab serta kewajiban dalam menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu serta menyediakan fasilitas dan armada untuk proses pengelolaan sampah skala daerah yang berupa TPS, TPST, dan/atau TPA. Akan tetapi dalam implementasi di Kecamatan Tambang ketentuan Pasal 25 ini masih belum terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dikarenakan belum dianggarkannya anggaran APBD oleh pemerintah kabupaten Kampar serta mengingat letak bangunan rumah masyarakat kecamatan tambang berada di pinggiran area sungai sehingga mengakibat kan pemerintah sulit untuk memantau pergerakan masyarakat yang melakukan pelanggaran pembuangan sampah secara langsung ke aliran sungai. Upaya yang di lakukan oleh pemerintah yaitu menganggarkan anggaran dana APBD dari pemerintah kabupaten Kampar agar segera dapat menganggar kan demi pembentukan TPS, TPST, dan/atau TPA di kecamatan tambang sehingga masyarakat tidak lagi melakukan pembuangan sampah secara sembarangan langsung ke aliran sungai kecamatan tambang.