Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Kepemudaan Di Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

Abstract

Sebagai generasi penerus masa depan bangsa, peran dan potensi pemuda perlu dioptimalkan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pasal 13 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan diatur bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pemberdayaan pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah Kota Dumai dalam pemberdayaan pemuda berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, selain dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka Penulis juga melakukan interview langsung dengan Kadispora, Ketua Komsi I DPRD Kota Dumai, Ketua KNPI Dumai, Tokoh Pemuda dan Akademisi, bagaimana Pelaksanaan Pembangunan kepemudaan di Kota Dumai, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan dimana Pembangunan Kepemudaan itu bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Kepemudaan tersebut diatur bahwa pemberdayaan pemuda diprogramkan oleh pemerintah daerah secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan, Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan disebutkan bahwa program pemberdayaan pemuda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk program peningkatan iman dan takwa pemuda, program peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pemuda, program pendidikan bela negara dan ketahanan nasional, program kemandirian ekonomi pemuda, program peningkatan kualitas jasmani pemuda, program kesenian dan kebudayaan, serta program pendampingan kegiatan kepemudaan. Namun kenyataan dilapangan setelah dilakukan penelitian lebih mendalam masih minimnya program dan kegiatan pembangunan kepemudaan, yang menjadi hambatan adalah minimnya dukungan anggaran yang dialokasikan untuk Pemberdayaan Pemuda, masih minimnya sarana dan prasarana untuk pemuda berkreatifitas seperti sentra pemberdayaan pemuda, fasilitas olahraga (GOR). Untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya jumlah anggaran untuk pemberdayaan pemuda ditingkatkan, sarana dan prasaran pemuda disetiap kecamatan disediakan, SDM Pemuda ditingkatkan, peran swasta/perusahaan dioptimalkan dan sinergitas dengan OPD terkait lainnya ditingkatkan.