Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

dc.contributor.authorRamadhani, Gama
dc.date.accessioned2026-11-16T04:36:02Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractSkripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya masyarakat pelaku yang menggugurkan kandungan (aborsi) secara ilegal. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ketentuan dalam Pasal 75 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Rumusan masalah dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, bagaimana hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru dan bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Tujuan dalam penelitaian ini untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Sosiologis. Dalam menentukan sampel Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru ditetapkan dengan metode sensus. Kanit Idik IV (Judisila) Polresta Pekanbaru ditetapkan dengan metode sensus dan Pelaku aborsi ditetapkan dengan metode purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik penganatan langsung dilapangan, wawancara tertutup dan kajian kepustakaan. Selanjutnya data yang telah terkumpul, lalu dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan dalam menarik kesimpulannya ditentukan dengan metode induktif. Hasil pembahasan didalam penelitian ini diketahui bahwa penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru sudah terlaksana namun belum maksimal. Hambatannya bahwa pihak kepolisian sering sekali sulit mengidentifikasi hasil dari barang bukti Abortus provocatus karena hasil-hasil dari perbuatan tersebut sering sudah hancur dan hilang. Upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru adalah dengan melakukan tindakan upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya Represif.
dc.identifier.urihttps://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1462
dc.language.isoother
dc.publisherUniversitas Lancang Kuning
dc.subjectLAW/JURISPRUDENCE
dc.subjectPenegakan Hukum
dc.subjectTindak Pidana Aborsi
dc.subjectPolresta Pekanbaru
dc.titlePenegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru
dc.typeThesis

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
1974201005_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
Size:
1.86 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Loading...
Thumbnail Image
Name:
1974201005_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
Size:
752.44 KB
Format:
Adobe Portable Document Format