Eksistensi Status Kedudukan Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Dalam Holding Company

Abstract

Konflik mengenai kepastian kedudukan hukum anak perusahaan BUMN belum dipastikan secara jelas sehingga menimbulkan multitafsir. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: 03/MBU/2012 dijelaskan bahwa anak perusahaan BUMN yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Status Anak Perusahaan BUMN dalam Putusan Mahkamah Agung No. 21/HUM/2017 menyebutkan bahwa status anak Perusahaan BUMN adalah BUMN. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPUPRES/XVII/2019 yang menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN tidak berstatus BUMN mengakibatkan ketidaksesuaian antara das sein (senyatanya) dengan das sollen (seyogyanya), dimana pada kenyataannya dari segi operasional anak perusahaan masih sangat mencerminkan keterlibatan induk perusahaannya sebagai BUMN, dan hal tersebut juga akan mempengaruhi sistem pertanggung jawaban korporasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan BUMN dalam konsep Tanggung Jawab Terbatas (Limited Liabilities). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis peraturan perusahaan BUMN di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Analisis data, baik data primer, data sekunder, menempati posisi yang sangat menentukan dalam penelitian ini, yaitu analisis dengan menggunakan instrumen atau konsep sebagaimana dalam kerangka teori dan kajin pustaka sebagai jawaban terhadap pokok permasalahan yang menjadi isu utama, mengingat yang menjadi acuan utama adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual serta berupaya membandingkan dengan kasuskasus yang pernah ada untuk mendukung penulisan penelitian ini.