Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui lebih jelas Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polri Yang Menyalahgunakan Narkotika Berdasarkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Riau. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data dilapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau tidak berjalan secara maksimal karena masih sering terjadinya penyalahgunaan narkotika. Hal ini masih adanya oknum-onkum polisi yang masih ada terlibat, ini memberikan kesan yang tidak baik, dimana Mereka yang seharusnya menjadi penegak hukum malah menjual diri demi keuntungan bisnis narkotika. Cepat atau lambat oknum-oknum semacam ini akan menularkan kebiasaan buruknya kepada sesama aparat keamanan yang menjadi rekan kerjanya. Pemberantasan peredaran narkotika akhirnya menjadi semakin sulit jika masih banyak oknumoknum aparat yang terlibat menjadi pengguna, pengedar, atau membekingi jaringan narkotika. Hambatan Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau karena Hambatan internal, dimana masih adanya penerapan sanksi yang tidak sesuai, sehingga mengenai anggota polri yang melanggar hukum dan diancam kurungan penjara 5 (lima) tahun, yang seharusnya diberhentikan dengan tidak terhormat, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 akan tetapi ada sebagian yang masih menjadi anggota aktif padahal diancam kurungan penjara 5 (lima) tahun, sehingga adanya kesenjangan atau ketidak pastian hukum. Hasil pembahasan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau sudah dilaksanakan dengan adanya penerapan kebijakan dan undang-undang narkotika tersebut kepada anggota kepolisian yang melakukan penyimpangan atau kegiatan melawan hokum atas penggunaan narkotika dengan mekanisme Pengaduan atau Laporan, Tahap Penyidikan, Tahap Peradilan Umum, Tahap Peradilan Kode Etik serta adanya pemberian sanksi baik sanksi administrasi dan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap anggota tersebut.