Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawwit Di Desa Tasik Serak Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Abstract

Skripsi ini berjudul tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Yang menjadi permasalahaan dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaiman Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis? Kedua, apa saja hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis?. Ketiga, apa upaya mengatasi hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis? Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, Untuk menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Kedua, Untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Ketiga, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan. Metode penelitian ini di lakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian sosiologis. Yang menjadi sempel dalam penelitian ini adalah wilayah polsek pinggir yang ditetapkan dengan metode sensus. Kepala desa tasik serai ditetapkan dengan metode sensus. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara, dan Kajian Pustaka. Sedangkan dalam menganalisis data dengan menetapkan metode kualitatif sedangkan menarik kesimpulan ditentukan dengan metode induktif. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di desa tasik serai kecamatan pinggir kabupaten bengkalis belum dapat berjalan seoptimal mungkin sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hambatannya adalah. Kurangnya anggota penyidik di wilayah kepolisian sektor pinggir, faktor masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana, kurang maksimalnya penyuluhan hukum yang di lakukan polsek pinggir dan kepala desa, tidak adanya poskamling atau keamanan yang menjaga sawit masyarakat.