Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Pembangunan Hutan Tanaman Industri Pt.Rapp Di Desa Lukit Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

Abstract

Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah hutan yang dikelola secara komersial untuk menyediakan bahan baku bagi industri. HTI memadukan elemen kehutanan, perkebunan, dan teknologi guna menghasilkan produk yang dibutuhkan industri. HTI mencakup berbagai jenis tanaman, seperti tanaman hutan, tanaman obat, tanaman perkebunan, serta tanaman tradisional lainnya yang diperlukan untuk mendukung sektor industri. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis persepsi masyarakat mengenai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari dari pembangunan HTI PT.RAPP di Desa Lukit Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan melibatkan sejumlah responden sebanayak 85 orang, mencakup mereka yang menerima maupun yang tidak menerima bantuan langsung dari perusahaan. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif guna memaparkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Lukit. Data kuantitatif ditabulasi, sementara persepsi masyarakat terhadap bantuan perusahaan diukur menggunakan skala Likert. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner, wawancara, observasi langsung, serta karakteristik responden. Data sekunder diperoleh dari kajian dilakukan melalui literatur terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dampak sosial pembangunan HTI persepsi responden dengan nilai 3,15 mengatakan ketegori ragu-ragu. Dampak ekonomi persepsi responden dengan nilai 3,46 mengatakan kategori setuju. Adapun dampak lingkungan persepsi responden dengan nilai 2,62 mengatakan ragu-ragu. Secara keseluruhan, persepsi masyarakat Desa Lukit terhadap aktivitas perusahaan tergolong dalam kategori cukup positif. Meskipun demikian, dampak positif dari bantuan langsung maupun tidak langsung yang diberikan perusahaan belum secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau pendapatan mereka. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya keterbatasan dukungan dari pemerintah, terbatasnya alokasi anggaran, serta permasalahan yang berkaitan dengan aspek lingkungan.