Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Kayu Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Meranti Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Abstract

Penegakan hukum terhadap penyelundupan kayu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Meranti berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, faktor yang menjadi penghambat adalah kurangnya jumlah personil yang bertugas dilapangan sehingga memudahkan bagi pemasok kayu dalam mengedarkan barang, kurangnya sosialisasi terhadap pelaku penyelundupan, kurangnya koordinasi antar instansi baik itu sesama anggota bea dan cukai maupun Kepolisian dalam menegakan hukum kepada pelaku penyelundupan, serta upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan yang timbul tersebut. Dalam menganalisis kesimpulan Penulis menerapkan metode berfikir deduktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan dalam melakukan pemeriksaan dan terbukti melakukan pelanggaran maka, barang dan sarana pengangkut tersebut tidak dibawa dan disimpan di tempat penimbunan pabean untuk pemeriksaan lebih lanjut tapi hanya dipanggil siapa pengusaha yang memiliki kayu tersebut dan hasil pemeriksaan terhadap kayu ini pemeriksaan tersebut tidak dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan karena apabila para pengusaha kayu ini memberikan sejumlah uang kepada oknum Kepolisian dan bea cukai, hambatan yang timbul adalah kurangnya jumlah personil yang bertugas sehingga memudahkan bagi pemasok kayu, kurangnya sosialisasi terhadap pelaku penyelundupan mengenai penerapan Undang-Undang ini, kurangnya koordinasi antar instansi baik itu sesama anggota Kepolisian dan bea dan cukai dalam menindak pelaku penyelundupan dengan upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mumpuni, terlatih untuk tetap bersiaga 24 jam untuk mengontrol dan memantau pengawasan, meningkatkan sarana dan prasarana armada lainnya, menambah jumlah personil, meningkatkan sosialisasi terhadap pelaku penyelundupan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.