Formulasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Rumbai (Studi Kasus Kecamatan Rumbai Barat)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Formulasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Rumbai (Studi Kasus Kecamatan Rumbai Barat. Penelitian menggunakan instrument penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah Menurut Islamy (2015:77) berpendapat ada empat langkah untuk proses pengambilan kebijakan public yakni: Perumusan Masalah, Agenda Kebijakan, Pemilihan Alternatif Kebijakan (Memecahkan Masalah) dan Tahapan Penetapan Kebijakan. Hasil penelitian Perencanaan pembangunan partisipatif kecamatan langgam, hasil penelitian Formulasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Rumbai (Studi Kasus Kecamatan Rumbai Barat) sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memastikan bahwa seluruh pemekaran berjalan dengan undang-undang dan kebijakan yang berlaku dengan adanya pembicaraaan antar stakeholder baik ditingkat kelurahan maupun pada tingkat kota dan dilakukan pembahasan mengenai pemekaran tersebut. Pemerintah kemudian menetapkan peraturan daerah sebagai dasar dilaksanakannya pemekeran kecamatan rumbai barat yang bermula dari kecamatan rumbai dengan beberapa kelurahan yang termasuk dalam kecamatannya walaupun dalam kegiatan dilapangan terdapat aspek masyarakat yang belum setuju atas pemerakan yang dilaksanakan di Kecamatan Rumbai Barat tersebut.