Tanggung Jawab Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan

Abstract

Permasalahan adalah Pertama, bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab penyediaan lampu penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan?; Kedua, bagaimanakah faktor yang menghambatnya?; Ketiga, bagaimanakah upaya mengatasi hambatannya? Tujuan Penelitian: Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab tersebut; Kedua, ntuk mengetahui faktor yang menghambatnya; Ketiga, untuk mengetahui upaya mengatasi hambatannya. Metode penelitiaan adalah penelitian hukum sosiologis; lokasi penelitian Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru; populasi dan sampel dari narasumber yang relevan; sumber data: primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data: observasi, wawancara terstruktur dan kajian pustaka; analisis data: analisis kualitatif, menarik kesimpulan induktif. Hasil penelitian: Tanggung jawab penyediaan lampu penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru berdasarkan regulasi tersebut belum berjalan dengan baik. Faktor yang menghambat: Faktor hukum, Faktor aparat, Faktor sarana/ fasilitas dan Faktor masyarakat. Upaya mengatasi faktor penghambat tersebut: Pertama, faktor hukum, sebaiknya dibuat peraturan di tingkat daerah Kota Pekanbaru sebagai aturan pelaksana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Alat Penerangan Jalan yang mengatur sanksi hukum. Kedua, faktor aparat, sebaiknya: BKPSDM Kota Pekanbaru melaksanakan penempatan pegawai dengan prinsip Right Man In the Right Place dan sesuai pengajuan kebutuhan pegawai oleh dinas/ badan; Pemerintah Kota Pekanbaru meningkatkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Riau dan pusat; Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru meningkatkan pengawasan. Ketiga, sarana/ fasilitas, sebaiknya: BPKAD Kota Pekanbaru menaikkan pagu anggaran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru; Dinas perhubungan Kota Pekanbaru menganggarkan lampu PJU. Keempat, faktor masyarakat, sebaiknya: pemerintah Kota Pekanbaru melaksanakan sosialisasi hukum terhadap perusahan; Dinas perhubungan Kota Pekanbaru melaksanakan sosialisasi hukum kepada masyarakat dengan menggandeng pihak kepolisian .