Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Transaksi Virtual Account Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Dimensi Hukum Perbankan? Kedua, Bagaimanakah Upaya Menanggulangi Masalah Antar Nasabah Dengan Bank? Tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, untuk menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Dimensi Hukum Perbankan. Kedua, Untuk menjelaskan Upaya Menanggulangi Masalah Antar Nasabah Dengan Bank. Metode Penelitian dilakukan secara kepustakaan dengan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan jaminan kepastian hukum yang diberikan pihak bank kepada nasabah karena pada dasarnya undang-undang inilah yang melindungi konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Secara eksplisit sulit ditemukan ketentuan mengenai perlindungan nasabah debitur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagian besar pasal-pasal hanya berkonsentrasi pada aspek kepentingan perlindungan bank sehingga kedudukan nasabah sangatlah lemah, baik ditinjau dari kontraktual dengan bank dalam perjanjian kredit misalnya nasabah sangat dilematis, perjanjian kredit yang biasanya standar kontrak, senantiasa membebani nasabah debitur dengan berbagai macam kewajiban dan tanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan selama perjanjian berlangsung ditujukan kepada nasabah, yang pada gilirannya memunculkan tanggung jawab minus dari pihak bank.