Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengelola Kebun Kelapa Sawit Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

Abstract

Dari observasi yang dilakukan di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, peneliti memperoleh informasi dari masyarakat bahwa perjanjian kerja antara pemilik kebun dan para pekerja, termasuk penjaga kebun, dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan karena menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Namun, sering terjadi permasalahan antara pemilik kebun dengan penjaga kebun disebabkan penjaga kebun tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati sebelumnya secara lisan dalam perjanjian. Salah satu contohnya adalah penjaga kebun mengambil buah kelapa sawit pemilik kebun tanpa izin dan menjualnya kepada orang lain. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak? Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Hasil dari penelitian ini yaitu penegakan hukum pidana terhadap pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak adalah terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh penjaga kebun yaitu penjaga kebun bekerja sama dengan ‘ninja sawit’ untuk mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dan menjualnya kepada ‘toke’ kelapa sawit. Hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak adalah pemilik kebun memberikan gaji yang kecil kepada penjaga kebunnya yaitu di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Siak tahun 2023, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemilik kebun, serta tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh penjaga kebun merupakan tindak pidana ringan. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pengelola kebun kelapa sawit di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak adalah tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan oleh penjaga kebun diselesaikan secara kekeluargaan oleh Kepolisian Sektor Sungai Apit berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice.