Implementasi Kebijakan Pelarangan Pemeliharaan Hewan Ternak Di Lingkungan Pemukiman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Abstract

Kebijakan pemerintah di dalam menata kehidupan masyarakat pada banyak aspek kehidupan adalah kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat itu sendiri. pemberlakuan Peraturan daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang yaitu Dilarang memelihara binatang ternak dilingkungan pemukiman, kecuali ditempat yang telah ditentukan dan mendapat izin dari pejabat yang telah ditunjuk. Fenomena dilapangan: masih banyaknya pemilik ternak mempunyai kandang yang berada di lingkungan pemukiman masyarakat, sehingga terjadi pencemaran lingkungan. Adanya penyampaian secara lisan dari masyarakat ke pihak kecamatan tentang pembuangan limbah ke parit depan rumah masyarakat dan belum adanya sanksi terhadap masyarakat yang mempunyai kandang ternak dan pembuangan limbah di lingkungan pemukiman masyarakat, dalam hal ini pemerintah pernah hanya memberikan teguran kepada pemilik kandang ternak bahwa tidak sesuai dengan peraturan daerah tentang pelarangan pemilikan kandang ternak di pemukiman masyarakat. implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor : Informasi, Isi kebijakan, Dukungan masyarakat (fisik dan nonfisik), dan Pembagian potensi. hingga saat ini potensi tersebut masih belum dapat dimanfaatkan dan diolah masyarakat karena adanya keterbatasan sistem pemeliharaan yang belum memadai. Sementara keberatan dari pemilik ternak membangun jauh dari rumah karena akan menambah biaya untuk penjagaan ternak. Kendala dalam menjalankan Kebijakan pelarangan pemiliharaan hewan ternak di lingkungan pemukiman Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah : Kurangnya sosialisasi dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016. Dan Tidak adanya sanksi bagi yang tidak menjalankan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016.