PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

ADELIANA KUSUMAWATI, ADELIANA (2019) PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL. Other thesis, FAKULTAS HUKUM.

Text ADELIANA KUSUMAWATI.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Share Alike. Download (111kB)

Abstract

ABSTRAK Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan nomor 16 tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan bidang tugasnya wajib untuk melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. Penegakkan hukum atas pelanggaran yang terjadi memang dirasakan belum maksimal. Maka penegakan Peraturan Daerah (Perda) harus lebih digalakkan lagi di Kabupaten Pelalawan yang harus sesuai dengan tata kehidupan lahir dan batin masyarakat Kabupaten Pelalawan. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Pelalawan sebagai suatu lembaga yang dibentuk untuk menyelidiki kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang terjadi di masyarakat sangat dibutuhkan peranannya. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) tersebut dapat merugikan daerah Kabupaten Pelalawan dan menggangu masyarakat serta ketertiban umum, apabila kasus pelanggaran peraturan daerah meningkat tiap tahunnya.Tujuan penelitian untuk menjelaskan tentang Pelaksanaan kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan nomor 16 tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, menjelaskan hambatan dan cara mengatasi hambatan Pelaksanaan kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan nomor 16 tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yang bertujuan melihat hubungan anatara hukum yang berlaku dalam masyarakat sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dimasyarakat. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini di Pangkalan kerinci, Ibukota Kabupaten Pelalawan dan di Sekretariat bersama PPNS Kabupaten pelalawan yang berada dikantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pelalawan. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu: Kepala Satpol PP Kabupaten Pelalawan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, PPNS Satpol PP Kabupaten Pelalawan, dan pelaku pelanggar Perda. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Observasi, wawancaradan Kajian Pustaka dengan analisis data menggunakan metode kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dalam kalimat-kalimat secara naratif.Pelaksanaan Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil belum maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai Penyidik Pegawai Negeri sipil, yaitu kewajiban untuk melakukan penyidikan pada setiap pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi di Kabupaten Pelalawan dikarenakan terkendala berbagai hambatan seperti: Kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya kesadarah hukum masyarakat, lokasi yang terpencil dan masalah minimnya anggaran yang dimiliki Satpol PP Pelalawan.

Actions (login required)

View Item