Repository Unilak

Repository Unilak

Welcome To Repository Universitas Lancang Kuning

Photo by @inspiredimages

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 2 of 2

Recent Submissions

  • Item type:Item,
    Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
    (Universitas Lancang Kuning, 2023)
    Sugiarto, Mustakim
    Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru? Kedua, bagaimanakah hambatan dalam Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru? Ketiga, bagaimanakah upaya Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru? Tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Kedua, untuk mengetahui apa saja hambatan dalam Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana upaya Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Metode penelitian dilakukan secara langsung di lapangan (observasi) sesuai dengan jenisnya penelitian sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru masih belum berjalan dengan baik, Pasal 24 huruf a menyebutkan bahwa PKL dilarang melakukan kegiatan usaha diruang umum yang tidak sesuai degan penetapan lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan oleh Walikota. Tetapi kenyataanya masih banyak ditemukan pedagang yang masih berjualan di wilayah yang dilarang untuk berjualan. Rendahnya kesadaran hukum para pedagang yang menyebabkan pelaksanaan Peraturan Walikota ini belum berjalan dengan baik. Rasa kemanusiaan menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam penerapan peraturan ini. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam menanggulangi agar tidak ada pedagang yang berjualan di wilayah yang dilarang untuk berjualan yaitu melakukan sosialisasi kepada para pedagang.
  • Item type:Item,
    Kewajiban Menggunakan Alat Pelindung Diri Bagi Pekerja Waktu Tertentu Bidang Pekerjaan Konstruksi Di Kecamatan Kandis
    (Universitas Lancang Kuning, 2023)
    Hasugian, Mussen Aldrin
    Rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, bagaimanakah penerapan kewajiban menggunakan alat pelindung diri bagi pekerja waktu tertentu bidang pekerjaan konstruksi di Kecamatan Kandis? Kedua, bagaimanakah pertanggungjawaban kecelakaan kerja jika pekerja waktu tertentu bidang pekerjaan konstruksi di Kecamatan Kandis tidak menggunakan alat pelindung diri? Tujuan penelitian ini: Pertama, untuk menjelaskan penerapan kewajiban menggunakan alat pelindung diri bagi pekerja waktu tertentu bidang pekerjaan konstruksi di Kecamatan Kandis. Kedua, Untuk menganalisis pertanggungjawaban kecelakaan kerja jika pekerja waktu tertentu bidang pekerjaan konstruksi di Kecamatan Kandistidak menggunakan alat pelindung diri. Metode penelitian dilakukan secara empiris dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian bahwa penerapan kewajiban menggunakan alat pelindung diri bagi pekerja waktu tertentu bidang pekerjaan konstruksi di Kecamatan Kandis tidak ditaati dalam penerapannya, meskipun peraturan perundang-undangan mewajibkannya. Hal ini berdasarkan fakta yang diperoleh dari pengamatan langsung di lokasi pekerjaan konstruksi serta keterangan dari pengguna jasa konstruksi serta pekerja waktu tertentu pekerjaan konstruksi yang menjadi sampel penelitian ini. Padahal dari konteks peraturan perundang-undangan wajib terapkan, secara teknis tegasnya diatur pada Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri Oleh karena itu, meskipun menggunakan alat pelindung diri dalam pekerjaan konstruksi wajib digunakan berdasarkan peraturan perundangan dimaksud maka apabila pihak yang menjadi sasaran peraturan tersebut tidak mengetahuinya sehingga tidak menaatinya maka peraturan itu tidak akan efektif penerapannya. Pertanggungjawaban kecelakaan kerja jika pekerja waktu tertentu bidang pekerjaan konstruksi di Kecamatan Kandis tidak menggunakan alat pelindung diri, jika dilihat dari pendapat pengguna jasa konstruksi dan pekerja waktu tertentu pekerjaan konstruksi yang menjadi sampel penelitian ini maka tidaklah relevan menjawab pertanggungjawaban tersebut. Selain pertanggungjawaban perdata tidak tertutup kemungkinan pertanggungjawaban dimaksud berkonsekuensi pidana dan administratif, namun kajian ini terbatas dari aspek hukum perdata saja. Bila mempedomani UndangUndang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya sudah jelas menentukan yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan kerja, yakni pengusaha pekerjaan itu dilaksanakan dalam hal ini pengguna bangunan sebagai pemberi kerja sebagaimana mempedomani ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 melalui penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja juncto peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  • Item type:Item,
    Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resorse Siak
    (Universitas Lancang Kuning, 2023)
    Akbar, Muhammad Syauki
    Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang dengan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjelaskan kejahatan yang terjadi dan menemukan tersangkanya, sedangkan pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang mengandung bahaya yang paling berat kehidupan manusia dari segala kejahatan. Eksekusi pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat baik terhadap pembunuh maupun korban, sehingga tidak memberikan peluang berkembangnya kejahatan, khususnya pembunuhan sengaja ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa dalam pasal 340 KUHP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyidikan peran kepolisian dalam penyidikan kasus pembunuhan, mengetahui kedudukan kepolisian dalam penyidikan kasus pembunuhan dan mengetahui kendala saja yang ada dalam penyidikan kasus pembunuhan, menyelidiki kasus pembunuhan dan proses penyidikan kasus pembunuhan. Metode hukum sosiologis digunakan sebagai metode penelitian yang menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Siak dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu selama pelaksanaan proses penyelidikan, penuntutan, penyelidikan sumber daya dan pembuatan dokumen, sedangkan pembunuhan dilakukan dengan sengaja ketika ancaman hukumnya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang paling serius. Penyelidikan terhambat oleh pernyataan para penjahat yang membingungkan yang membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan berencana atau pembunuhan, apabila perbuatan tersebut jelas-jelas melanggar undang-undang tentang pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan sengaja mencabut nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan yang disengaja, hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau penjara untuk jangka waktu hingga dua puluh tahun".
  • Item type:Item,
    Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Berhenti Melanggar Rambu Larangan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
    (Universitas Lancang Kuning, 2023)
    Gamal, Muhammad Rafi
    Penelitian ini diberi judul penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang berhenti di kecamatan rumbai kota pekanbaru berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Penelitian ini di latar belakangi beberapa penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang berhenti melanggar rambu lalu lintas di kecamatan rumbai dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan penelitian ini adalah pertama, penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang berhenti Melanggar rambu lalu lintas di kecamatan rumbai kota pekanbaru Kedua, bagaimana upaya penegak hukum ataupun pihak yang terkait dalam menegakkan hukum seadil-adilnya agar Undang-Undang dapat berjalan sebagaimana mestinya terutama terhadap para pelanggar yaitu pengendara sepeda motor yang berhenti di di kecamatan rumbai kota pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk menjelaskan Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor yang berhenti melanggar rambu lalu lintas di kecamatan rumbai kota pekanbaru Kota Pekanbaru. Kedua, untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor yang berhenti melanggar rambu lalu lintas di kecamatan rumbai kota pekanbaru. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini diketahui bahwa penegakkan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang yang berhenti melanggar rambu larangan di kecamatan rumbai kota pekanbaru dapat diketahui dari beberapa fenomena yang terjadi dilapangan ternyata hanyalah kewajiban mematuhi ketentuan perundang-undangan yang masih terkendala. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  • Item type:Item,
    Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Dalam Menindak Kendaraan Yang Parkir Tidak Pada Tempatnya Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Di Kawasan Perkotaan Kota Bengkalis
    (Universitas Lancang Kuning, 2023)
    Anugrah, Muhammad Nur
    Skripsi ini berjudul “Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Dalam Menindak Kendaraan Yang Parkir Tidak Pada Tempatnya Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum di Kawasan Perkotaan Kota Bengkalis”. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dalam Pasal 11 ayat (1) telah menyebutkan bahwa Setiap orang wajib memarkir kendaraan pada tempat yang sudah ditentukan. Namun fakta dilapangan ditemukan bahwa penertiban parkir di Kota Bengkalis hingga saat ini belum dilakukan penertiban secara optimal. Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam menindak kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dikawasan perkotaan kota Bengkalis. Untuk mengetahui hambatan pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam menindak kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dikawasan perkotaan kota Bengkalis. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam menindak kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dikawasan perkotaan kota Bengkalis. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode Observasi, Wawancara terstruktur, dan Kajian Pustaka. Setelah data terkumpul kemudian data dianalisis secara Kualitatif, selanjutnya dalam menarik kesimpulan setiap dalil ditetapkan dengan metode berpikir Induktif. Kesimpulan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam menindak kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dikawasan perkotaan kota Bengkalis belum dapat berjalan secara optimal. Hambatannya bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas, terbatasnya jumlah personil Dinas Perhubungan dan belum adanya Peraturan Daerah tentang perparkiran di wilayah Kota Bengkalis. Upayanya adalah melakukan pemantauan terhadap kegiatan perparkiran dengan lebih teratur dan rutin terutama di lokasi rawan parkir, melakukan sosialisasi yang tepat sasaran, melakukan tindakan tegas dan rutin dalam menindak praktik parkir yang bukan pada tempatnya.