Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
Item type:Item, Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru(Universitas Lancang Kuning, 2023)Kurnia, DediPermasalahan penelitian dalam hal ini adalah: Pertama, Bagaimanakah pelaksanaa Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru? Kedua, Apa sajakah yang menjadi kendala petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru dalam pemenuhan hak dan pelaksanaanya? Ketiga, Apa saja upaya-upaya dalam menghadapi hambatan pada saat pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat? Tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, Untuk mengetahui pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru. Kedua, Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru dalam pelaksanaanya. Ketiga, Untuk mengetahui apa saja yang menjadi upaya-upaya dalam menghadapi hambatan pada saat pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana tidak semuanya dapat diusulkan untuk diberikan hak integrasinya. Hal ini dilihat dari masih adanya narapidana yang tidak dapat diusulkan karena tidak memenuhi syarat administratif dan subtantif. Sehingga pelaksanaannya belum maksimal. Hambatan dalam pelaksanan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat ini antara lain tidak adanya penjamin, narapidana yang melanggar aturan disiplin, tidak maunya narapidana untuk diusulkan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru antara lain melakukan koordinasi dengan baik kepada pihak-pihak terkait agar mempermudah proses pengusulan, melakukan pelatihan mandiri secara berkala untuk meningkat pengetahuan petugas terhadap aturan-aturan yang berlaku.Item type:Item, Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum(Universitas Lancang Kuning, 2023)Saputra, Daniel RyanPasal 15 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Jo. Pasal 20 ayat (1) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, mengatur sanksi pembubaran terhadap unjuk rasa melanggar hukum. Permasalahan: Pertama, bagaimanakah pelaksanaannya?; Kedua, bagaimanakah faktor yang menghambatnya?; Ketiga, bagaimanakah upaya mengatasi hambatannya? Metode penelitiaan: Pertama, penelitian hukum sosiologis; Kedua, lokasi penelitian: Polresta Pekanbaru; Ketiga, populasi dan sampel dari narasumber yang relevan; Keempat, sumber data: primer, sekunder dan tersier; Kelima, teknik pengumpulan data: observasi, wawancara terstruktur dan kajian pustaka; Keenam, analisis data: analisis kualitatif, menarik kesimpulan induktif. Hasil penelitian: Pelaksanaan regulasi tersebut belum dilaksanakan dengan baik oleh Polresta Pekanbaru sehingga pada tahun 2021 dan 2022 masih terdapat 20 kasus unjuk rasa melanggar hukum oleh para pengungsi dari luar negeri di Kota Pekanbaru dan belum dapat dibubarkan oleh pihak Polresta Pekabaru. Faktor yang menghambat: Pertama, Faktor hukum: Belum ada produk hukum nasional yang mengatur dengan tegas hak pengungsi di Indonesia; Penegakan hukum dihadapkan antara hukum nasional dengan hukum iternasional. Kedua, Faktor aparat: internal Satgas PPLN Kota Pekanbaru dalam penegakan hukum sehingga tidak memberikan efek jera; Kebijakan pemerintah Negara ketiga; Kekecewaan dan ketidakpuasan pengungsi di Kota Pekanbaru terhadap UNHCR dan IOM perwakilan Pekanbaru yang tidak memberikan kepastian keberangkatan mereka ke negara ketiga serta sangat jarang mau menemui para pengungsi di Kota Pekanbaru yang sedang berunjuk rasa untuk melakukan negosiasi. Ketiga, Faktor masyarakat: Pengungsi di Kota Pekanbaru; Petugas keamanan di akomodasi pegungsi Kota Pekanbaru. Upaya mengatasinya: Pertama, faktor hukum sebaiknya: Pemerintah Indonesia segera membuat produk hukum nasional tentang hak, kewajiban, larangan bagi pengungsi di Indonesia; Peningkatan kemampuan aparat dalam penegakan hukum bagi pengungsi. Kedua, faktor aparat sebaiknya: Peningkatan koordinasi dan kerjasama internal Satgas PPLN Kota Pekanbaru agar penegakan hukum memberikan efek jera PBB; perlu mengevaluasi kebijakan dan memberikan teguran kepada pemerintah negara ketiga,IOM dan UNHCR Perwakilan Pekanbaru sebaiknya mengakommodir keinginan pengungsi. Ketiga, faktor masyarakat sebaiknya: Dilakukan penegakan hukum, sosialisasi hukum kepada pengungsi serta memindahkan pengungsi provokator dari Kota Pekanbaru ke daerah lain yang letak akomodasi terpencil atau segera mengirim pengungsi ke Negara ketiga; Petugas keamanan di akomodasi se-Kota Pekanbaru bersikap tegas kepada pegungsi.Item type:Item, Pelaksanaan Larangan Eksploitasi Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Binawidya(Universitas Lancang Kuning, 2023)Sitorus, Daniel BatistutaPermasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan larangan eksploitasi anak, apa saja hambatan dalam pelaksanaan larangan eksploitasi anak, dan apa saja upaya dilakukan dalam pelaksanaan larangan eksploitasi anak berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Binawidya.Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis pelaksanaan larangan eksploitasi anak, Untuk menjelaskan upaya pelaksanaan larangan eksploitasi anak, dan Untuk menjelaskan hambatan pelaksanaan larangan eksploitasi anak berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan larangan eksploitasi anak dapat dilihat dari penanganan rehabilitasi sosial dasar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Pemberian kebutuhan dasar seperti makan, sandang, dan tempat juga dilakukan oleh Dinas Sosial. Selain itu, pembuatan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penertiban Sosial juga dilakukan oleh Komisi I DPRD Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan larangan eksploitasi anak. Hambatan dalam pelaksanaan larangan eksploitasi anak adalah belum adanya kasus seperti ini di kepolisian karena sangat sulit pembuktiannya bahwa anak itu adalah korban dari eksploitasi dan akan menjadi ranahnya polisi apabila terjadi tindak pidana. Upaya dalam pelaksanaan larangan eksploitasi anak berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Binawidya adalah pemberian jaminan sosial bagi korban eksploiasi dan pembinaan bagi orang tua.Item type:Item, Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siak Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Berdasarkan Undang– Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana(Universitas Lancang Kuning, 2023)Banjarnahor, DanielPasal 35 huruf d Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jo. Pasal 259 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, memberikan kewenangan Jaksa melakukan kasasi. Permasalahan: Pertama, bagaimanakah upaya hukumnya?; Kedua, bagaimanakah hambatannya?; Ketiga, bagaimanakah upaya mengatasi hambatannya? Metode penelitiaan: penelitian hukum sosiologis; lokasi penelitian: Kejaksaan Negeri Siak; populasi dan sampel dari narasumber yang relevan; sumber data: primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data: observasi, wawancara terstruktur dan kajian pustaka; analisis data: analisis kualitatif, kesimpulan induktif. Hasil penelitian: upaya hukum tersebut belum berjalan dengan baik karena amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan upaya hukum kasasi ditolak. Faktor yang menghambat: dipengaruhi faktor hukum yaitu konflik norma terkait pengaturan kewenangan hakim dalam peraturan perundang - undangan. Kedua, dipengaruhi faktor penegak hukum yaitu: Perbedaan pendapat antara majelis hakim dan JPU mengenai penerapan hukum yang mana yang sesuai untuk diterapkan serta perbedaan pendapat terkait lamanya penjatuhan sanksi pidana kurungan terhadap terdakwa antara kedua pihak tersebut; Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seharusnya memiliki kemampuan untuk menilai terpenuhinya atau tidak syarat penjatuhan putusan hukuman dengan penerapannya; Lamanya proses pengajuan permohonan kasasi hingga pada putusan kasasi di Mahkamah Agung. Upaya mengatasinya: Pertama, terhadap hambatan dari faktor hukum: sebaiknya bunyi Pasal Pasal 193 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ditambahkan frasa “berdasarkan peraturan perundang – undangan”. Kedua, terhadap hambatan dari faktor penegak hukum, sebaiknya: pihak Kejaksaan maupun Pengadilan sama – sama meningkatkan kompetensi dan kapasitas kerja SDM nya serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama di tingkat pusat maupun daerah; hakim sebaiknya mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus; dilakukan penambahan jumlah SDM di Pengadilan Negeri Siak, Pengadilan Tinggi Riau dan Mahkamah Agung.Item type:Item, Sistem Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia(Universitas Lancang Kuning, 2023)Daniel, DanielDiberlakukannya sistem presidential threshold dalam pemilu presiden sebagai penguatan sistem presidensil yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, mengharuskan pemilihan umum pasangan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara terpisah dengan pemilihan umum anggota legislatif. Namun terkait dengan Undang Undang pemilu no.7 Tahun 2017 sering sekali di ajukan judicial review (pengujian Undang Undang) dari berbagai kalangan masyarakat atau partai partai politik yang merasa keberatan dengan Undang Undang pemilu ini .Dengan banyaknya permohonan pengujian Undang Undang Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi, maka penulis ingin mengkaji Undang Undang pemilu tersebut melalui penelitian skripsi dengan judul "SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA". Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana implikasi hukum terhadap Presidential Threshold di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan untuk mengetahui bagaimana hubungan presidential thrershold dengan sistem pemilu di Indonesia. Penelitian penulis adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, mengkaji tentang teori Presidential Threshold dan sistem pemilu di Indonesia.