Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
Item type:Item, Penyelesaian Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Terhadaptertanggung Berdasarkan Undangundang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pada Pt Pfi Mega Life Di Pekanbaru(Universitas Lancang Kuning, 2024)Paulina, EsterPermasalahan penelitian dalam ini adalah: Pertama, Bagaimanakah Akibat Hukum Penyelesaian Pembayaran Klaim Produk Asuransi Jiwa PT PFI Mega Life Yang Tercantum Pada Buku PolisBerdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Di Pekanbaru? Kedua, Bagaimanakah Hambatan Penyelesaian Pembayaran Klaim Produk Asuransi Jiwa PT PFI Mega Life Yang Tercantum Pada Buku Polis Berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Di Pekanbaru? Ketiga, Bagaimanakah Upaya Penyelesaian Pembayaran Klaim Produk Asuransi Jiwa PT PFI Mega Life Yang Tercantum Pada Buku Polis Berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Di Pekanbaru? Tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, Untuk menjelaskan Akibat Hukum Penyelesaian Pembayaran Klaim Produk Asuransi Jiwa PT PFI Mega Life Yang Tercantum Pada Buku Polis Berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Di Pekanbaru. Kedua, Untuk mengetahui Hambatan Penyelesaian Pembayaran Klaim Produk Asuransi Jiwa PT PFI Mega Life Yang Tercantum Pada Buku Polis Berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Di Pekanbaru. Ketiga, Untuk mengetahui Upaya Penyelesaian Pembayaran Klaim Produk Asuransi Jiwa PT PFI Mega Life Yang Tercantum Pada Buku Polis Berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Di Pekanbaru. Metode penelitian ini dilakukan secara wawancara dan pengumpulan data dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian Penyelesaian Pembayaran Klaim Produk Asuransi Jiwa PT PFI Mega Life Yang Tercantum Pada Buku Polis Berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Di Pekanbaru telah terjadi klausul-klausul baku sebagai bentuk perjanjian baku yang menempatkan adanya situasi pemegang polis atau tertanggung pada posisi lemah dan tidak seimbang ataupun ada yang menikmati keuntungan dari produk asuransi tersebut, Ketidakpastian hukum terhadap suatu perjanjian asuransi dan terdapat sistem untunguntungan. Akibat hukum yang diterima tertanggung terhadap penunggakan premi asuransi PT PFI Mega Life Pekanbaru polis akan menjadi tidak aktif, dalam artian penanggung berarti menghentikan status keikutsertaan tertanggung sementara sampai dengan pihak tertanggung melunasi uang premi yang disepakati tertanggung dan penanggung. Proses penyelesaian yang diberikan oleh perusahaan asuransi yang dilakukan oleh tertanggung adalah dengan cara non litigasi dan litigasi. Pertama, Non litigasi; Penyelesaian yang dilakukan ialah segala permasalahan yang terjadi dari pertanggungan tersebut serta pelaksanaanya, akan di selesaikan secara musyawarah dahulu serta upaya hukum mediasi dapat dilakukan sebelum para pihak memilih upaya hukum lewat pegadilan atau arbitrase, dalam hal ini dapat dilakukan kepada badan mediasi di bidang asuransi Indonesia melalui BMAI (Badan Mediasi Asuransi Indonesia) dan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh BMAI. Kedua, Litigasi; Jika dengan cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebu, maka penanggung dan pemegang polis boleh melakukan dengan cara hukum yang berlaku, serta berbicara upaya hukum yang dilaksanakan lewat arbitrase selaku penanggung dan tertanggung dapat mengajukan permasalahannya kepada lembaga arbitrase yang berdasarkan aturan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan semua dalam pelaksanannya harus mengikuti aturan perundangundangan yang berlaku dengan arbitraseItem type:Item, Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Di Satuan Reserse Narkoba Polres Pelalawan(Universitas Lancang Kuning, 2024)Candra, Erikson H.Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika pada dasarnya sama dengan tindak pidana pada umumnya, dimana kepolisian berperan dalam proses penyidikan. Merumuskan suatu pasal tindak pidana dalam proses penyidikan bertujuan untuk menentukan secara awal apakah suatu perbuatan seseorang telah memenuhi unsur dari salah satu pasal dari suatu tindak pidana, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum penyalahgunaan narkotika di satuan reserse narkoba polres pelalawan dan Bagaimanakah hambatan serta upaya dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkotika di satuan reserse narkoba polres pelalawan, adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, hasil dari penelitian yang telah dilakuka tentang Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Di Satuan Reserse Narkoba Polres Pelalawan adalah Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus dari tindak pidana narkotika menjadikan setiap kasus narkotika haruslah mendapat upaya penanggulangan secara terpadu. Setiap kasus narkotika yang terdapat di daerah Kepolisian haruslah segera dilaporkan ke Kepolisian Daerah Untuk segera dilanjutkan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, sehingga setiap kasus narkoba yang terdapat di suatu daerah dapat diketahui secara dini oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dan hal ini akan memudahkan koordinasi antara seluruh kantor kepolisian yang ada di daerah-daerah di Indonesia, dan Hambatan dan upaya Dalam Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Di Satuan Reserse Narkoba Polres Pelalawan adalah dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di satuan narkoba polres Pelalawan Faktor penghambat bisa membuat kegiatan yang sudah dilakukan tidak berjalan secara maksimal Faktor penghambat tersebut antara lain Kurangnya Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia atau pegawai merupakan faktor penentu keberhasilan dari suatu kegiatan. Jumlah pegawai belum cukup memadai. Sarana dan prasarana merupakan alat sumber daya yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan sehari- hari. Kelengkapan sarana masih juga sangat kurang. Keterbatasan sarana dan prasarana itu meliputi jumlah personil, kemudian upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkotikak di satuan reserse narkoba polres pelalawan yang pertama yang dilakukan Satres narkoba polres pelalawan dibidang penegakan hukum dengan sifat represif kemudian upaya yang kedua adalah Upaya yang dilakukan unit Satuan Narkoba polres pelalawan adalah razia. Dalam satu periode intensitas razia tidak bisa ditentukan secara pasti. Hal itu tergantung dari keadaan lingkungan.Item type:Item, Pelaksanaan Pemenuhan Wasiat Wajibah Bagi Anak Yang Diadopsi Di Pengadilan Agama Pekanbaru(Universitas Lancang Kuning, 2024)Tarigan, Elsi MauraPengangkatan anak (adopsi) merupakan hal yang sudah lazim ditemukan dalam masyarakat Indonesia karena adanya keinginan akan kehadiran seorang anak yang selama bertahun tahun belum dianugrahi oleh kehadirannya. Kondisi ini memiliki dampak hukum karena mengangkat anak merupakan sebuah tindakan hukum. Pengangkatan anak (adopsi) dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup dan berkembang dalam daerah tersebut. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi yuridis bahwa anak adopsi mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pertama, Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang diadopsi. Kedua, Apa faktor yang menghambat pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang diadopsi. Ketiga, Apa upaya untuk mengatasi penghambat pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang diadopsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sosiologis dengan uraian pendekatan empiris. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang di adopsi di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah terlaksana, melalui putusan hakim anak yang diadopsi dimana haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua biologisnya kepada orangtua yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut. Dengan terjalinnya kedekatan batin antara anak angkat dan orangtua angkatnya maka anak angkat yang bukan ahli waris berhak untuk mendapat wasiat wajibah tidak lebih dari 1/3 bagian. Hambatan dalam Pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang di adopsi di Pengadilan Agama Pekanbaru masih memiliki banyak hambatan, baik berupa kurangnya pemahaman para pihak , ketidakjelasan atau konflik terkait status anak yang diadopsi dalam hukum waris Islam. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pemberian bagian warisan sesuai dengan wasiat yang telah dibuat. Selain itu, perbedaan pendapat antara ahli waris biologis dan ahli waris angkat juga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan wasiat wajibah. Upaya dalam mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan pemenuhan wasiat wajibah bagi anak yang diadopsi di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah mengambil langkah-langkah untuk menemukan solusi yang sesuai dengan prinsip islam. Dapat dilakukan mediasi atau arbitrase dapat dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil dan menghormati kepentingan semua pihak yang terlibat atau pihak terkait dapat meminta bantuan dari lembaga hukum yang kompeten atau pengadilan guna mendapatkan keputusan yang mengikat secara hukum.Item type:Item, Pelaksanaan Kewenangan Dan Tugas Lurah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Di Kelurahan Limbungan Kota Pekanbaru(Universitas Lancang Kuning, 2024)Putri, Elsha RizalPermasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimanakah pelaksanaan fungsi Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 di Kelurahan Limbungan Kota Pekanbaru? Kedua, apakah faktor penghambat fungsi Kelurahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kelurahan Limbungan Kota Pekanbaru? Ketiga, bagaimana cara mengatasi hambatan pelaksanaan dan fungsi Kelurahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kelurahan Limbungan Kota Pekanbaru? Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, Untuk menjelaskan pelaksanaan fungsi Kelurahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kelurahan Limbungan Kota Pekanbaru. Kedua, Untuk menjelaskan faktor penghambat pelaksanaan fungsi Kelurahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Limbungan Kota Pekanbaru. Ketiga, Untuk menjelaskan cara mengatasi hambatan pelaksanaan dan fungsi Kelurahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kelurahan Limbungan. Metode Penelitian dilakukan secara langsung dilapangan (Observasi) sesuai dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui Pelaksanaan Kewenangan dan Tugas Lurah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Di Kelurahan Limbungan Kota Pekanbaru, Terkait dengan penerapannya bahwa pelayanan di Kelurahan sudah terlaksana seperti salah satunya ada di Tugas Lurah yaitu Melaksanakan Pelayanan Masyarakat seperti bantuan banjir yang terjadi di RT 01, RW 09 melalui Dinas Ketampang, ataupun contoh dalam pelayanan seperti membantu surat nikah, ahli waris dan surat keterangan domisili usaha telah dilaksanakan dengan baik namun masih memiliki kendala atau hambatan dalam memahami persyaratan-persyaratan seperti mengurus surat pindah domisili dan kurang bisa di mengerti untuk dilaksanakan. Hal tersebut terjadi karena Kurang komunikasi atau salah paham komunikasi dan bisa sebut dengan kata lain (Miss Communnation). Yang di contohkan seperti kasus Domisili awal mereka memiliki surat namun di saat Lurah minta suratnya mereka tidak mengurus terlebih dahulu surat pindah dari kota mereka terdahulu tersebut.Item type:Item, Perlindungan Hukum Dari Perusahaan Pt.Maxim Transportasi Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Di Kota Pekanbaru(Universitas Lancang Kuning, 2024)Fransiska, ElenaBanyak kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan baik. Manusia membutuhkan transportasi untuk mengangkut orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain karena kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi hanya dalam satu lokasi. Saat ini, kemajuan teknologi sangat memengaruhi perkembangan bisnis transportasi. Banyak perusahaan ojek online muncul, dan PT. Maxim Transportasi adalah salah satunya. PT. Maxim bekerja sama dengan mitra untuk menyediakan driver. Hubungan bisnis dengan mitra adalah perjanjian kerja, di mana mitra menerima banyak kerugian terkait dengan perlindungan kesehatan dan keselamatan saat driver bekerja. Driver menghadapi resiko yang signifikan selama menjalankan tugasnya, seperti mengalami kecelakaan lalu lintas. Akibat itu masalah yang muncul terkait dengan asuransi kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja para supir ojek online yang belum dipenuhi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum sosiologis. Teknik analisa data yang digunakan ialah teknik analisis data kualitatif. Jaminan keselamatan kerja para mitra merupakan tanggung jawab perusahaan. Namun, pada pelaksanaannya, perusahaan belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawabnya. Sehingga banyak ditemukan para mitra yang belum mendapatkan perlindungan yang layak dari perusahaan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian antara perusahaan dengan mitra berasal dari faktor internal perusahaan itu sendiri dan faktor lainnya terkait aturan yang dibuat pemerintah belum memenuhi perlindungan jaminan kesehatan dan keselamatan para mitra.