Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
Item type:Item, Kualitas Pelayanan Pada Pdam Tirta Kampar Unit Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar(Universitas Lancang Kuning, 2024)Vabiyola, AnnisaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan Administrasi di PDAM Tirta Kampar Unit Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, serta Aspek-aspek apa saja yang menjadi menghambat dalam penerapan Kualitas Pelayanan Di PDAM Tirta Kampar Unit Air Tiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik analisi data menggunakan analisis kualitatif. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Administrasi di PDAM Tirta Kampar Unit Air Tiris belum berjalan dengan baik, hanya saja dalam pelaksanaannya sudah berjalan sedikit demi sedikit, akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi oleh pihak-pihak pemberi pelayanan, terutama dalam mengatur kegiatan di dalamnya baik dari segi pelayanan kepada pelanggan , pemenuhan sarana dan prasarananya, maupun dalam segi pembangunannya yang dari waktu ke waktu belum mengalami perkembangan.Item type:Item, Formulasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Rumbai (Studi Kasus Kecamatan Rumbai Barat)(Universitas Lancang Kuning, 2024)Rangkuti, Angga SyahputraPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Formulasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Rumbai (Studi Kasus Kecamatan Rumbai Barat. Penelitian menggunakan instrument penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah Menurut Islamy (2015:77) berpendapat ada empat langkah untuk proses pengambilan kebijakan public yakni: Perumusan Masalah, Agenda Kebijakan, Pemilihan Alternatif Kebijakan (Memecahkan Masalah) dan Tahapan Penetapan Kebijakan. Hasil penelitian Perencanaan pembangunan partisipatif kecamatan langgam, hasil penelitian Formulasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Rumbai (Studi Kasus Kecamatan Rumbai Barat) sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memastikan bahwa seluruh pemekaran berjalan dengan undang-undang dan kebijakan yang berlaku dengan adanya pembicaraaan antar stakeholder baik ditingkat kelurahan maupun pada tingkat kota dan dilakukan pembahasan mengenai pemekaran tersebut. Pemerintah kemudian menetapkan peraturan daerah sebagai dasar dilaksanakannya pemekeran kecamatan rumbai barat yang bermula dari kecamatan rumbai dengan beberapa kelurahan yang termasuk dalam kecamatannya walaupun dalam kegiatan dilapangan terdapat aspek masyarakat yang belum setuju atas pemerakan yang dilaksanakan di Kecamatan Rumbai Barat tersebut.Item type:Item, Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dikota Pekanbaru(Universitas Lancang Kuning, 2024)Siregar, Angel SriwandaPenelitian ini berkaitan langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang dimana peneliti ingin mengetahui upaya yang dilakukan DLHK dalam pelaksanaan keberlanjutan kebijakan Program Kampung Iklim (ProKlim). Penelitian ini dilakukan karena penulis telah melihat fenomena yang terjadi secara nyata di lingkungan desa maupun kelurahan, yang diakibatkan dari ketidak merataan jangkauan sosialisasi DLHK dalam memberikan edukasi bahwa program yang dibuat Kementrian Lingkungan Hidup baik digunakan disaat perubahan ilklim terjadi sehingga masyarakat mempunyai ketahanan iklim. dan juga ingin mengetahui hal apa yang menjadikan penghambat DLHK dalam menanggani fenomena yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan DLHK dalam menanggani fenomena tersebut. Teori yang digunakan adalah teori Mazmanian dan Sebatier, 2014:68 menjelaskan bahwa pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan. Penelitian menggunakan metode kualitatif yang dimana peneliti akan melakukan pendekatan secara fenomenologis dan pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung. Hasil penelitian ini terdapat kekurangan dalam pelaksanaan DLHK dalam menangani keberlanjutan kebijakan ProKlim selain melakukan sosialisasi dan juga terdapat kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan sekitar yang mereka tempati tetapi tidak menjadi hal yang dipermasalahkan didalam pelaksanaan, program Pemerintah telah melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan tetapi tidak keseluruh desa atau kelurahan dan tidak melakukan pembinaan langsung kepada masyarakat di Kota Pekanbaru, dan juga masyarakat itu sendiri kurang memperdulikan lingkungan yang mereka tempati dikarenakan ada masyarakat yang bekerja yang tidak mempunyai waktu untuk ikut serta yang dimana jika mereka ikut dalam menjaga lingkungan mereka akan berdampak baik bagi mereka terutama bagi ketahanan pangan mereka.Item type:Item, Collaborative Governance Penanganan Stunting Di Provinsi Riau(Universitas Lancang Kuning, 2024)Septiastuti, AnditaStunting adalah kondisi di mana anak-anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang terhambat akibat kekurangan gizi dan penyakit yang berulang.. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Provinsi Riau sebesar 13,6% lebih rendah dari target yang ditetapkan artinya Pemerintah Provinsi Riau telah berhasil menurunkan angka stunting pada tahun 2023. Meskpun demikian masih terdapat 5 (lima) Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan angka prevalensi stunting yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir. Permasalahan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, untuk itu diperlukan upaya yang serius, terintegrasi dan terkonvergen dari para pihak baik pemerintah, swasta, komunitas masyarakat, media maupun akademisi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan teori Emmerson, dkk Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan Collaborative governance dalam penanganan stunting di Provinsi Riau, hal ini terlihat dari adanya proses deliberasi (dikusi bersama), determinasi (penetapan tujuan bersama), adanya kebijakan yang ditetapkan untuk penanganan stunting di Provinsi Riau yaitu Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.233/III/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), adanya kesepakatan bersama Forum CSR serta kesepakatan bersama beberapa stakeholder terkait dalam penanganan stunting. Berbagai tindakan kolaboratif juga dilakukan antara Pemerintah, swasta dan pihak akademisi dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau, dan hal ini memberikan dampak yang positif bagi penurunan angka stunting di Provinsi Riau. Akan tetapi, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan collaborative governance dalam penurunan stunting di Provinsi Riau diantaranya masih terdapat sarana prasarana kesehatan yang kurang memadai serta belum semua stakeholder terlibat aktif dalam berbagai kegiatan percepatan penurunan stunting. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk meningkatkan jumlah alat kesehatan pada seluruh Posyandu yang ada dan meningkatkan partisiapasi kolaboratif setiap stakeholder dalam percepatan penanganan stunting.Item type:Item, Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Upt Pendapatan II Rumbai Kota Pekanbaru(Universitas Lancang Kuning, 2024)Pebriyana, Andi AmandaPenelitian ini menganalisis bagaimana dan apa pun hambatan yang dihadapi terkait pelaksanaan pemungutan PBB terhadap UPT II BAPENDA Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang dikutip dalam Buku Dwiyanto Indiahono (2017;38). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan PBB ini masih diperlukannya sosialisasi terhadap masyarakat atau wajib pajak karena wajib pajak sampai saat ini masih ada beberapa yang belum memahami terkait cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang membuat mengurangi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dimana itu berfungsi untuk memperbaiki Pendapatan Daerah, namun sampai saat ini standar dan sasaran pemungutan ini belum tepat maka dari pada itu realisasi pendapatan rendah, UPT II yang paling rendah dibandingkan UPT Pendapatan lainnya.