Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
Item type:Item, Tanggung Jawab Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan(Universitas Lancang Kuning, 2023)Ramadhan, FajarPermasalahan adalah Pertama, bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab penyediaan lampu penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan?; Kedua, bagaimanakah faktor yang menghambatnya?; Ketiga, bagaimanakah upaya mengatasi hambatannya? Tujuan Penelitian: Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab tersebut; Kedua, ntuk mengetahui faktor yang menghambatnya; Ketiga, untuk mengetahui upaya mengatasi hambatannya. Metode penelitiaan adalah penelitian hukum sosiologis; lokasi penelitian Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru; populasi dan sampel dari narasumber yang relevan; sumber data: primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data: observasi, wawancara terstruktur dan kajian pustaka; analisis data: analisis kualitatif, menarik kesimpulan induktif. Hasil penelitian: Tanggung jawab penyediaan lampu penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru berdasarkan regulasi tersebut belum berjalan dengan baik. Faktor yang menghambat: Faktor hukum, Faktor aparat, Faktor sarana/ fasilitas dan Faktor masyarakat. Upaya mengatasi faktor penghambat tersebut: Pertama, faktor hukum, sebaiknya dibuat peraturan di tingkat daerah Kota Pekanbaru sebagai aturan pelaksana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Alat Penerangan Jalan yang mengatur sanksi hukum. Kedua, faktor aparat, sebaiknya: BKPSDM Kota Pekanbaru melaksanakan penempatan pegawai dengan prinsip Right Man In the Right Place dan sesuai pengajuan kebutuhan pegawai oleh dinas/ badan; Pemerintah Kota Pekanbaru meningkatkan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Riau dan pusat; Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru meningkatkan pengawasan. Ketiga, sarana/ fasilitas, sebaiknya: BPKAD Kota Pekanbaru menaikkan pagu anggaran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru; Dinas perhubungan Kota Pekanbaru menganggarkan lampu PJU. Keempat, faktor masyarakat, sebaiknya: pemerintah Kota Pekanbaru melaksanakan sosialisasi hukum terhadap perusahan; Dinas perhubungan Kota Pekanbaru melaksanakan sosialisasi hukum kepada masyarakat dengan menggandeng pihak kepolisian .Item type:Item, Larangan Mempekerjakan Perempuan Di Bawah Umur Pada Jam Kerja Tertentu Berdasarkan Undang Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Pt Indomarco Prismatama Wilayah Operasional Ritel Di Kota Pekanbaru(Universitas Lancang Kuning, 2023)Widyaningsih, FahiraPermasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari di PT. Indomarco Prismatama cabang Kota Pekanbaru, faktor yang menjadi penghambatan yang timbul serta upaya yang dilakukan guna mengatasi larangan yang timbul tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan larangan mempekerajakan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari di PT. Indomarco Prismatama cabang Kota Pekanbaru. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisa menggunakan metode kualitatif, yaitu data akan dijelaskan dengan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisa kesimpulan Penulis menerapkan Metode berfikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih ada terdapat tenaga kerja perempuan yang dipekerjakan pada malam hari di PT Indomarco Primatama tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundangundangan. Larangan yang timbul adalah sebagian besar pekerja wanita yang bekerja pada PT Indomarco Prismatama dalam memahami perjanjian kerja khususnya dalam perlindungan hukum di bidang kesehatan kerja sangatlah kurang. Upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi adalah bahwa perusahaan mulai merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pekerja wanita melalui acara dialog atau meeting yang diselenggarakan setiap tiga minggu sekali. Selanjutnya jika dianggap layak untuk direalisasikan maka pihak perusahaan menindak lanjuti keluhan tersebut dalam rangka meningkatkan pengawasan dan perhatiannya terhadap pekerja wanita sehingga dapat melaksanakan kewajibannya tanpa terganggu.Item type:Item, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Kelaikan Jalan Di Kota Pekanbaru(Universitas Lancang Kuning, 2023)Aritonang, F. AribowoPermasalahan penelitian ini adalah : Pertama, bagaimana pelaksanaan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Kelaikan Jalan di Kota Pekanbaru? Kedua, apa saja faktor-faktor terjadinya hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru? Ketiga, Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Kelaikan Jalan di Kota Pekanbaru? Tujuan Penelitian ini adalah : Pertama, Untuk mengetahui, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Kelaikan Jalan di Kota Pekanbaru. Kedua, Untuk mengetahui, faktor-faktor terjadinya hambatan dalam pelaksanaan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru. Ketiga, Untuk mengetahui, upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Kelaikan Jalan di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan ialah secara langsung ketempat sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum Sosiologis. Hasil penelitian berupa bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Kelaikan Jalan di Kota Pekanbaru dapat diketahui dari beberapa permasalahan yang nyatanya terkendala. Dalam hal ini, Penyelenggara jalan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru memiliki kewajiban dalam melakukan reservasi terhadap jalan tersebut sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dinas Perhubungan dan Pihak Kepolisian telah berupaya untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap bidang ruas jalan. Namun, masih banyak dijumpai hambatan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Kelaikan Jalan di Kota Pekanbaru. Tetapi, ada juga banyak bentuk upaya yang telah dijalankan oleh pihak Penyelenggara jalan, Dinas Perhubungan dan Pihak Kepolisian untuk memantau pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal reservasi jalan terhadap setiap ruas jalan yang mengalami kerusakan, dengan mempermudah sistem perbaikan jalan, pemantauan dan pengawasan yang ketat dari sisi Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan Pihak Kepolisian.Item type:Item, Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan & Anak (UPT PPA) Di Kota Pekanbaru Dalam Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual(Universitas Lancang Kuning, 2023)Sinulingga, Eva AgustinaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, mengetahui hambatan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian terhadap hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris (penelitian hukum sosiologis), dengan lokasi penelitian di UPT PPA Kota Pekanbaru. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan tinjauan kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran UPT PPA Kota Pekanbaru telah memberikan upaya perlindungan hukum yang preventif maupun represif sesuai dengan teori keadilan bermartabat dan nilai-nilai Pancasila. Hambatan utama yang dihadapi oleh UPT PPA meliputi rendahnya tingkat pelaporan kasus, kendala faktor budaya dan sosial di masyarakat, serta lambatnya proses hukum. Upaya penyelesaian terhadap hambatan tersebut mencakup tindakan aktif untuk melaporkan kasus kepada pihak berwajib, peningkatan pendekatan masyarakat terhadap perlindungan korban, serta percepatan proses penegakan hukum.Item type:Item, Efektivitas Pelaksanaan Asimilasi Rumah Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIb Rumbai Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021(Universitas Lancang Kuning, 2023)Permata, Erita JanriSistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan sistem pemasyarakatan adalah membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan dari diberikannya asimilasi adalah untuk menyiapkan narapidana maupun anak pidana untuk kembali ke masyarakat. Sehingga keadaan yang dialami maupun masa lalu narapidana itu dapat diterima kembali, kemudian hidup dengan baik sebagai manusia yang bertanggungjawab, dan turut berkiprah secara aktif dalam pembangunan di masyarakat. Hasil penelitian ini adalah Tingkat pemahaman tentang pemberian hak asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di kalangan Narapidana belum merata. Dibutuhkan penanganan yang tepat dalam proses pembinaan dan pembimbingan warga binaan oleh petugas, hal ini ditujukan meskipun dalam masa pidana yang singkat, bagi warga binaan yang tidak memenuhi syarat pemberian hak asimilasi dapat menerima program pembinaan dan pembimbingan yang tepat.