Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
Item type:Item, Efektivitas Pelaksanaan Asimilasi Rumah Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIb Rumbai Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021(Universitas Lancang Kuning, 2023)Permata, Erita JanriSistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan sistem pemasyarakatan adalah membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan dari diberikannya asimilasi adalah untuk menyiapkan narapidana maupun anak pidana untuk kembali ke masyarakat. Sehingga keadaan yang dialami maupun masa lalu narapidana itu dapat diterima kembali, kemudian hidup dengan baik sebagai manusia yang bertanggungjawab, dan turut berkiprah secara aktif dalam pembangunan di masyarakat. Hasil penelitian ini adalah Tingkat pemahaman tentang pemberian hak asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di kalangan Narapidana belum merata. Dibutuhkan penanganan yang tepat dalam proses pembinaan dan pembimbingan warga binaan oleh petugas, hal ini ditujukan meskipun dalam masa pidana yang singkat, bagi warga binaan yang tidak memenuhi syarat pemberian hak asimilasi dapat menerima program pembinaan dan pembimbingan yang tepat.Item type:Item, Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Di Pengadilan Negeri Pelalawan(Universitas Lancang Kuning, 2023)Saputra, EriSeiring berjalannya waktu maraknya kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Pelalawan, seperti banyaknya kasus penipuan dan penggelapan telah menjadi kejahatan paling umum.Penipuan ringan dan penggelapan ringan dengan nilai kurang dari Rp. 2.500.000,00 yang diadili di pengadilan sudah cukup untuk menarik perhatian publik. di masyarakat umum menganggap bahwa sangat tidak adil jika kasus-kasus tersebut diancam dengan Pidana penjara 4 (empat tahun) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan 372 KUHP karena tidak sebanding dengan nilai moneter dari kejahatan yang dilakukan. Kemudian Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 tahun 2012 diterbitkan tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Tujuan dari tesis ini adalah: Pertama, untuk mengetahui Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 di Pengadilan Negeri Pelalawan. Kedua, untuk mengetahui konsekuensi hukum dari Putusan hakim apabila tidak menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 2012.Jenis penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam jenis yuridis sosiologis ini penelitian, karena penulis penelitian ini langsung melakukan penelitian di lokasi atau tempat yang dipelajari untuk memberikan gambaran yang lengkap dan jelas tentang masalah tersebut Diperiksa. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pelalawan, sedangkan populasi sampel adalah seluruh pihak sehubungan dengan masalah yang diperiksa dalam hal ini studi, sumber data yang digunakan, data primer, data sekunder dan data tersier, teknis pengumpul data dalam penelitian ini dengan wawancara dan studi literatur Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, Pertama, penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam Tindak Pidana Penipuan dan Kasus Penggelapan di Pengadilan Negeri Pelalawan belum berjalan dengan baik dan secara optimal hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu para Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dalam penanganan anak di bawah umur perkara pidana masih sering tidak menerapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Kedua, konsekuensi bagi Hakim apabila tidak menerapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dapat dikenakan sanksi oleh Mahkamah Agung, karena apabila hakim tidak menerapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam mengadili pelanggaran ringan maka melanggar Kode Etik dan/atau Kode Etik Hakim Huruf C tentang berperilaku adil pada pasal 8.Item type:Item, Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pengaturan Jam Kerja Dan Jam Istirahat Petugas Keamanan Di Pt. Mitra Sarana Membangun Kabupaten Pelalawan(Universitas Lancang Kuning, 2023)Elvianto, ElviantoPermasalahan dalam penelitian ini pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pengaturan jam kerja dan jam istirahat petugas keamanan di PT. Mitra Sarana Membangun Kabupaten Pelalawan menyerahkan kepada pihak kontraktor yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia terhadap pengaturan jam kerja dan jam istirahat petugas keamanan di PT. Mitra Sarana Membangun Kabupaten Pelalawan, hambatan dalam pelaksanaannya dan untuk menjelaskan upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan terhadap Pengaturan Jam Kerja dan Jam Istirahat Petugas Keamanan di PT. Mitra Sarana Membangun Kabupaten Pelalawan tersebut. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder,dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu data akan dijelaskan dengan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisis kesimpulan Penulis menerapkan Metode berfikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia terhadap pengaturan jam kerja dan jam istirahat petugas keamanan di PT. Mitra Sarana Membangun Kabupaten Pelalawan adalah belum berjalan dengan maksimal, ini karena perusahaan ini merupakan pihak kedua yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sementara dalam aturan ini sudah dijelaskan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan Pekerja/Buruh, perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hambatan yang muncul yaitu kurangnya ketelitian dalam penandatanganan perjanjian kerja antara pihak PT. Mitra Sarana Membangun Kabupaten Pelalawan dengan pekerja, dan tidak adanya laporan dan bukti salinan perjanjian kerja kepada kontraktor dalam membuat laporan kepihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pelalawan tersebut. Dengan upaya mengadakan penyuluhan-penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung memberikan sosialisasi kepada pekerja/buruh terkait penandatanganan perjanjian kerja antara pihak kontraktor dengan pekerja dan apabila terjadinya pemutusan hubungan kerja akan memperoleh hak dari pekerja tersebut, memberikan pemahaman kepada pekerja/buruh apa isi dalam perjanjian kerja yang telah ditanda tangani kepada kontraktor sehingga tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan yang tidak merugikan siapapun.Item type:Item, Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Bagi Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru(Universitas Lancang Kuning, 2023)Hamid, ElmizarPermasalahan penelitian dalam ini adalah: Pertama, bagaimanakah penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru? Kedua, apakah yang menjadi hambatan dalam Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru? Ketiga, bagaimanakah Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru? Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan penerapan, hambatan serta upaya mengatasi hambatan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian narapidana Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini dapat diketahui dari masih adanya pembedaan perlakuan dan pelayanan antara Narapidana yang satu dengan Narapidana yang lain. Hambatan dalam penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality before the law) bagi narapidana di rumah tahanan Negara Kelas I Pekanbaru antara lain kurangnya petugas, minimnya pendidikan serta pengetahuan Petugas, kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait pola pembinaan di Rutan Kelas I Pekanbaru dan Kurangnya sarana dan Prasarana yang mendukung Proses Pembinaan Kemandirian. Solusi yang dilakukan antara lain melakukan pelatihan mandiri secara berkala untuk meningkat pengetahuan petugas terhadap aturan-aturan pengamanan yang berlaku, penguatan pengawasan dan meningkatkan pengetahuan tupoksi, meningkatan koordinasi dengan dinas terkait, dan menjadwalkan proses pembinaan dengan dinas terkait. kemudian pengusulan penambahan sarana dan prasarana agar standar opersional prosedur dapat terlaksana sesuai aturan yang berlaku.Item type:Item, Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau(Universitas Lancang Kuning, 2023)Sinaga, Elga Gilbert OrionPenyidik belum mampu secara optimal memberikan perlindungan kepada anak dan dalam undang-undang sudah mengatur secara rinci sanksi pidana terhadap pelaku kesusilaan dan pelanggaran hak-hak lainnya, pada pelaksanaannya sanksi tersebut tidak sepenuhnya memeberikan efek jera bagi pelaku dan aparat penegak hukum seharusnya mengoptimalkan upaya perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kesusilaan. Tugas dan wewenang kepolisian bukan hanya sekedar menjadi penyidik setelah kasus terjadi akan tetapi juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polda Riau? Apakah hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polda Riau? Bagaimanakah Upaya yang di lakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polda Riau? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dan bersifat deskriptif, dan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Pelaksanaan penyidikan adalah pihak kepolisian sebagai penegak hukum belum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memberikan perlindungan maupun pelayanan terhadap korban, Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan ini adalah Faktor Psikologis, sosiologis dan Faktor Yuridis baik bagi si korban maupun bagi penyidik. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah oleh pihak kepolisian Unit PPA Sat Reskrim Polda Riau lebih meningkatkan profesionalnya dalam bekerja, memebrikan penyuluhan tentang anak sebagai korban, mengubah sikap korban yang tidak mau melapor, diadakan pendekatan dengan didampingi psikolog di Polda Riau dan mengajukan ke Pemerintah untuk dibangunnya LPSK. Upaya selanjutnya dengan melakukan koordinasi secara administrasi dan melakukan fungsi pengoftimalan pusat pelayanan terpadu agar perkara ini bisa cepat ditanggapi dan diatasi.