Repository Unilak

Repository Unilak

Welcome To Repository Universitas Lancang Kuning

Photo by @inspiredimages

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 2 of 2

Recent Submissions

  • Item type:Item,
    Perlindungan Konsumen Atas Pengiriman Barang Pada Pt Pos Indonesia (Persero) Di Kota Pekanbaru
    (Universitas Lancang Kuning, 2023)
    Rizka, Khairattul
    Pengiriman barang pada dasarnya telah menjadi suatu kebutuhan di dalam masyarakat, banyak sarana yang dapat dipergunakan dalam melakukan aktivitas pengiriman barang tersebut, salah satunya dengan mengunakan jasa pelayanan PT. Pos Indonesia (persero). Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen atas pengiriman barang pada PT POS Indonesia (persero) di kota pekanbaru berdasarkan Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? Kedua Apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan konsumen atas pengiriman barang pada PT POS Indonesia (persero) di kota pekanbaru berdasarkan Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? Ketiga bagaimana upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan konsumen atas pengiriman barang pada PT Pos Indonesia (Persero) Di Kota Pekanbaru? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis karena menggambarkan permasalahan dalam perlindungan hak konsumen pengguna jasa pengiriman barang pada PT. Pos Indonesia Cabang Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta memberikan gambaran sejelas-jelasnya mengenai analisis pertanggungjawaban terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen pengguna jasa layanan Pos terkhusus daerah Pekanbaru yang belum berjalan dengan maksimal, meninjau dan membahas objek penelitian dari sisi hukum dengan menggunakan data primer yang didapatkan dari pendekatan khusus dan menelaah dari peraturan PerndangUndangan serta data sekunder yang didapatkan dari kajian ke perpustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara langsung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dengan metode tersebut maka dapat penulis simpulakan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia Cabang Pekanbaru yaitu dengan cara ganti rugi dan faktor penghambat yang dialami oleh pt pos cabang pekanbaru yaitu kurangnya ketelitian dari petugas loket dalam memastikan keluhan alamat penerima kiriman, salah salur dalam penyortiran. Adanya kendala yang dialami dalam proses pengantaran oleh petugas pengantar, seperti: kurang jelasnya alamat penerima, penerima pindah alamat, penerima meninggal dunia, kosongnya rumah penerima paket dan penerima yang tidak dapat dihubungi. Meskipun PT. Pos Indonesia memberikan perlindungan dengan adanya ganti rugi pada konsumen tetapi alangkah baiknya PT. Pos Indonesia melakukan meningkatkan lagi dalam mengidentifikasi barang-barang agar dapat meminimalisir kekecewaan yang diterima oleh konsumen.
  • Item type:Item,
    Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet Dikecamatan Kandis
    (Universitas Lancang Kuning, 2023)
    Siagian, Karunia
    Dilatarbelakanginya penelitian ini disebabkan banyaknya lokasi/tempat usaha sarang burung walet pendiriannya tidak sesuai dengan perda Kabupaten Siak nomor 18 tahun 2018 dan para pengusaha yang belum memiliki izin usahanya. Fokusnya dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji upaya penegakan dari pemerintah terhadap para pengusaha burung walet di kecamatan Kandis kabupaten siak yang belum memiliki izin berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Siak. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana bentuk pelanggaran perizinan usaha sarang burung walet di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Siak yang mengatur tentang perizinan usaha sarang walet, apa kendala dalam pelaksanaan perizinan usaha sarang burung walet di Kecamatan Kandis kabupaten Siak, bagaimana penegakan hukum peraturan daerah nomor 18 tahun 2018 terhadap usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin. Jenis Penelitian disebut penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan hukum yang ada. Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberi gambaran yang secermat mungkin mengenai sesuatu, individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu. Data penelitian dikumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Pelanggaran yang dilakukan pengusaha sarang walet yaitu membangun bangunan walet di lokasi yang tidak sesuai dengan yang diatur di dalam perda kabupaten siak nomor 18 tahun 2018 dan para pengusaha yang tidak memiliki izin usaha (2) budaya hukum yang masih minim dari masyarakat. (3) Upaya penegakan hukum dari pemerintah masih kurang maksimal tidak sesuai dengan peraturan daerah nomor 18 tahun 2018.
  • Item type:Item,
    Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Komplain Konsumen Dalam Pembelian Produk Melalui Aplikasi Shopee Di Pekanbaru
    (Universitas Lancang Kuning, 2023)
    Pratiwi, Kartika
    Rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, bagaimanakah standar penyampaian informasi produk yang ditawarkan pelaku usaha melalui aplikasi shopee? Kedua, bagaimanakah mekanisme penyelesaian komplain konsumen karena produk yang dibeli tidak sesuai dengan informasi produk yang ditawarkan melalui aplikasi shopee? Ketiga, bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha jika terjadi komplain konsumen karena produk yang dibeli tidak sesuai dengan informasi produk yang ditawarkan melalui aplikasi shopee? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian menjelaskan dan menganalisis masing-masing dari rumusan masalah tersebut. Metode penelitian ini dilakukan secara empiris menggunakan data primer dan sekunder sesuai dengan jenisnya, yaitu hukum sosiologis. Hasil penelitian menjelaskan penyampaian informasi produk melalui aplikasi shopee oleh pelaku usaha bisa berpedoman pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pihak shopee juga telah menyediakan situs di internet yang bisa diakses oleh semua orang yang memuat informasi yang dapat membantu pelaku usaha dalam berjualan di shopee. Pelaksanaannya, pelaku usaha selalu berusaha menyajikan informasi sedetail mungkin untuk menggambarkan produk yang ditawarkan. Penyelesaian komplain yang diajukan konsumen terhadap pelaku usaha karena produk yang diterima tidak sesuai, konsumen dapat mengajukan komplain secara langsung kepada penjual. Hal ini bisa dilakukan melalui aplikasi shopee dengan fitur ‘hubungi penjual’. Tetapi, dalam menghubungi pelaku usaha sering terjadinya slow respon dari pihak pelaku usaha. Hal ini yang sering menimbulkan kekesalan konsumen terhadap pelaku usaha dan berfikir bahwa pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap komplain konsumen karena produk tidak sesuai, pelaku usaha harus mendengarkan keluhan konsumen terhadap produk dan memberikan solusinya. Dilihat dari apa yang terjadi pada kenyataannya pelaku usaha biasanya memberikan 2 pilihan kepada konsumen, yaitu melakukan retur atau melakukan pengembalian uang.
  • Item type:Item,
    Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Terhadap Larangan Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Petugas Juru Parkir Liar Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru
    (Universitas Lancang Kuning, 2023)
    Silitonga, Julianto Pangihutan
    Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Terhadap Larangan Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Petugas juru parkir liar di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru”. Didalam Pasal 10 Peraturan Daerah tersebut menegaskan bahwa Pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di laksanakan oleh dinas. Namun fakta dilapangan ditemukan adanya petugas juru parkir yang tidak mengenakan kelengkapan sebagai seorang juru yang memungut retribusi parkir kendaraan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum terhadap larangan pungutan liar yang dilakukan oleh petugas juru parkir liar di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum terhadap larangan pungutan liar yang dilakukan oleh petugas juru parkir liar di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum terhadap larangan pungutan liar yang dilakukan oleh petugas juru parkir liar di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis.Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode Observasi, Wawancara terstruktur, dan Kajian Kepustakaan. Kemudian data dianalisis secara Kualitatif dan untuk menarik kesimpulan menerapkan metode berpikir Induktif. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum terhadap larangan pungutan liar yang dilakukan oleh petugas parkir liar di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru belum mamp terlaksana dengan baik. Hambatannya bahwa minimnya pengawasan juru parkir liar, tidak berjalannya sanksi dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum oleh dinas perhubungan kota Pekanbaru dan tidak terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak berjalannya perda tersebut.Upayanya adalah meningkatkan pengawasan terhadap juru parkir liar yang masih memungut retribusi tanpa izin dari Dinas Perhubungan, akan menerapkan sanksi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum oleh dinas perhubungan kota Pekanbaru secara maksimal guna memberi efek jera terhadap juru parkir liar yang masih membandel dan akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan memberikan peringatan secara tegas terhadap juru parkir liar pada khususnya.
  • Item type:Item,
    Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal Pada Pt Indah Kiat Pulp & Paper Di Kecamatan Tualang
    (Universitas Lancang Kuning, 2023)
    Juhartono, Juhartono
    Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal diatur bahwa setiap pengusaha atau perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Siak wajib mengupayakan agar lowongan pekerjaan yang tersedia di perusahaannya diisi oleh tenaga kerja lokal Kabupaten Siak, baik tenaga kerja terampil maupun tidak terampil. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal pada PT Indah Kiat Pulp & Paper di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak? Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal pada PT Indah Kiat Pulp & Paper di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak? Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal pada PT Indah Kiat Pulp & Paper di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak? Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal pada PT Indah Kiat Pulp & Paper di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal pada PT Indah Kiat Pulp & Paper di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak belum optimal. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal pada PT Indah Kiat Pulp & Paper di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah ketidaktahuan masyarakat Kecamatan Tualang mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak, serta tenaga kerja lokal Kecamatan Tualang tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal pada PT Indah Kiat Pulp & Paper di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah memberikan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal kepada masyarakat Kecamatan Tualang, menyurati PT Indah Kiat Pulp & Paper agar menerima tenaga kerja lokal Kecamatan Tualang, meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kecamatan Tualang agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, serta memberikan sanksi yang tegas kepada PT Indah Kiat Pulp & Paper sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Sarannya adalah Pemerintah Kabupaten Siak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak sebaiknya memperjuangkan hak masyarakat Kecamatan Tualang agar dapat bekerja di PT Indah Kiat Pulp & Paper sebagai tenaga kerja lokal.