Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
Item type:Item, Hikayat Raja Jumjumah(Universitas Lancang Kuning, 2026-11-18)Item type:Item, Hikayat Isma Yatim(Universitas Lancang Kuning, 2026-11-18)Item type:Item, Syair Perang Johor(Universitas Lancang Kuning, 2026-11-18)Item type:Item, Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris(Universitas Lancang Kuning, 2023)Arifin, M MuftiPermasalahan penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Oleh Notaris di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris. Kedua, Bagaimana Hambatan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Oleh Notaris di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UndangUndang Jabatan Notaris. Ketiga, Bagaimana Upaya Mengatasi Hambatan Yang Terjadi Saat Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Oleh Notaris di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UndangUndang Jabatan Notaris. Metode penelitian dilakukan secara langsung kelokasi penelitian dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Dari hasil penelitian yang dapat dilakukan dalam memberi penyuluhan hukum adalah apabila notaris telah memberikan penyuluhan sampai dengan akibat hukum yang diderita oleh satu pihak, namun para pihak tetap memberikan keterangan, dokumen dan data yang tidak sesuai, maka seharusnya notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana. Apabila notaris justru menjadi dalang atas pembuatan akta yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka notaris dapat dipertanggungjawabkan secara perdata dan pidana. Akibat hukum yang diterima terhadap akta notaris dapat dibatalkan, tetapi apabila mengantung kepalsuan dapat demi hukum. Agar untuk semua para pihak harap menjelaskan secara detail dan jelas serta dokumen pendukungnya harus lengkap.Item type:Item, Penerapan Larangan Pemotongan Hewan Ternak Betina Produktif Di Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan(Universitas Lancang Kuning, 2023)Ananda, M DefariestaPermasalahan penelitian ini: Pertama, bagaimanakah Penerapan larangan pemotongan hewan ternak betina produktif di Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru berdasarkan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan?; Kedua, bagaimanakah faktor yang menghambatnya?; Ketiga, bagaimanakah upaya mengatasi hambatannya? Tujuan penelitian adalah: Pertama, Untuk mengetahui penerapannya; Kedua, Untuk mendeskripsikan faktor yang menghambatnya; Ketiga, Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatannya. Metode penelitian mencakup: Pertama, jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis; Kedua, lokasi penelitian adalah Dinas Pertanian dan perikanan Kota Pekanbaru; Ketiga, populasi dan sampel berasal dari narasumber yang relevan dengan penelitian ini; Keempat, sumber data yang digunakan: primer, sekunder dan tersier; Kelima,teknik pengumpulan data observasi, wawancara terstruktur dan kajian pustaka; Keenam, analisis data yang digunakan analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian, yaitu: Penerapan larangan pemotongan hewan ternak betina produktif tersebut belum dilaksanakan dengan baik. Faktor yang menghambat adalah: Pertama, faktor aparatur pemerintah daerah: Belum dapat diterapkannya sanksi, Pemerintah daerah belum dapat menyediakan kebutuhan daging sapi dan kerbau, Sumber Daya Manusia dimana petugas penyembelih hewan di RPH Kota Pekanbaru tidak mengetahui adanya larangan tersebut; Kedua, faktor sarana/ fasilitas, yaitu: Minimnya jumlah anggaran Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru; Ketiga, faktor masyarakat, yaitu: Tingginya kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap daging kerbau dan sapi, Peternak sapi dan kerbau yang belum begitu paham cara pengembangan ternak sapi dan kerbau yang baik, Kebutuhan dari aspek rohani/ keagamaan masyarakat Kota Pekanbaru yaitu berqurban di hari raya Idul Adha, Masyarakat yang belum mengetahui larangan pemotongan terhadap ternak betina produktif. Upaya mengatasi hambatan tersebut adalah: Pertama, Sebaiknya dilakukan penerapan sanksi administrasi yang diambil dengan berbagai pertimbangan, dilaksanakan peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pemerintahan terkait baik pusat maupun daerah serta stake holder, kebijakan pemotongan hewan tetap seperti biasa sesuai arahan kepala RPH Kota Pekanbaru; Kedua, sebaiknya menambah jmlah anggaran Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru; Ketiga, Sebaiknya masyarakat membantu meminimalisir kebutuhan daging sapi dan kerbau, peternak sapi dan kerbau di Kota Pekanbaru dapat membudidayakan ternak sapi dan kerbau, Pemerintah daerah menerapkan aturan jauh hari sebelum tiba hari Raya Idul Adha terkait ketentuan batasan umur ataupun larangan membeli sapi dan kerbau betina produktif untuk berqurban, memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat Kota Pekanbaru terkait adanya larangan pemotongan ternak betina produktif.

