Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
Item type:Item, Penegakan Hukum Peredaran Pupuk Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan(Universitas Lancang Kuning, 2023)Sitompul, Hasran IrawadiPasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan bahwa Setiap Orang dilarang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Penegakan Hukum Peredaran Pupuk Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Bagaimana Hambatan Dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Peredaran Pupuk Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Jenis penelitian ini adalah metode penulisan Hukum Sosiologis adalah membahas tentang Penegakan Hukum Peredaran Pupuk Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Dimana alasan dipilih lokasi ini adalah karena masih belum terlaksana dengan baik mengenai Penegakan Hukum Peredaran Pupuk Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Kampar Berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Kesimpulan dalam penelitian ini telah menjawab permasalahan yang muncul yaitu Penegakan Hukum Peredaran Pupuk Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan bahwa belum berjalan dengan baik, karena masih banyak pupuk yang tidak terdaftar, sehingga pupuk tersebut dijual dengan bebas di beberapa pelaku usaha yang menjual pupuk lainnya. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Peredaran Pupuk Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan bahwa masih adanya oknum-oknum yang melindungi peredaran pupuk tersebut, terbatasnya anggaran yang dimiliki dalam penegakan hukum terhadap pupuk tersebut, lemahnya monitoring dan pengawasan terhadap peredaran pupuk, dan mudahnya dijumpai pupuk tersebut dan memiliki harga murah, sehingga petani lebih tertarik membeli pupuk tersebut. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Peredaran Pupuk Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan bahwa perlunya penindakan oknum-oknum yang melindungi peredaran pupuk tersebut, perlunya anggaran yang dimiliki dalam penegakan hukum terhadap pupuk tersebut, perlunya monitoring dan pengawasan terhadap peredaran pupuk, dan perlunya upaya sosialisasi terhadap petani dan pedagang terhadap pupuk yang tidak memiliki izin edar.Item type:Item, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Kerusakan Pengiriman Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen(Universitas Lancang Kuning, 2023)Wati, GusniBegitu banyaknya platform-platform saat ini, membuat konsumen lebih tertarik dalam melakukan transaksi online, dengan kemudahaan dan promo yang diberikan oleh plarform tersebut yang begitu menggoda bagi konsumen. Semakin banyak kemudahan, tidak dipungkiri tentu adanya permasalahan yang akan didapati oleh konsumen. Dimana, konsumen sebagai konsumen akhir, memiliki kelemahan terutama apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dan mengabaikan hak-hak konsumen sebagaimana sudah diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kurangnya pengetahuan dan juga pemahaman inilah yang menimbulkan konsumen menjadi suatu objek bisnis untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Salah satu bagian perlindungan terhadap konsumen dari perilaku pelaku usaha yang menjadikannya hanya sebagai objek bisnis, sehingga dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen adalah melalui pemberian ganti rugi terhadap dari produk cacat yang dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui, merusmuskan, mengidentifikasi terkait dengan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Kerusakan Pengiriman Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang membahas tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Kerusakan Pengiriman Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hasil Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen adalah dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pembayaran pengganti kerugian merupakan tanggung jawab paling utama dari pelaku usaha, ganti kerugian menurut UUPK dapat berupa: pengembalian uang, penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan. Hambatatan Dalam tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam kerusakan pengiriman barang sangat sulit dalam pembuktiannya, apakah kerusakan terjadi akibat disaat proses pengiriman barang ataukah barang tersebut yang diperjualbelikan sudah rusak dari awal. Karenanya dalam ini, jasa angkutan yang digunakan oleh pelaku usaha juga terlibat dalam proses pengiriman barang tersebut. Akan tetapi proses dari awal dilakukannya jual beli, adanya syarat tertentu dalam pengepakaan atau mengemas barang yang akan dikirim. Sebagai contoh, jika barang tersebut mudah pecah, proses pengepakan atau pengemasan barang tersebut menggunakan bubble wrap yang berlapis sesuai dengan ketentuan dari jasa pengiriman yang telah ditetapkan. Sebagai pelaku usaha, harus melakukan hal tersebut guna mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Upaya yang dapat dilakukan yaitu pelaku usaha lebih mengedepankan untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu jika terjadi sengketa terhadap ix konsumen, pelaku usaha dapat melakukan proses hukum melalui cara penyelesaian lewat peradilan dan Penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Saran yang diberikan pada penelitian ini adalah Hendaknya konsumen menjadi konsumen yang cerdas, membiasakan diri untuk belanja dengan rencana, mengonsumsi barang atau jasa sesuai kebutuhan, teliti sebelum membeli, memperhatikan label keterangan barang, tanggal kadaluarsa, sehingga tidak merugikan konsumen sendiri di kemudian hari. Agar pihak pelaku usaha memproduksi barang atau jasa yang berkualitas sesuai dengan standar kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.Item type:Item, Pelaksanaan Perjanjian Lisan Antara Pemilik Kebun Dan Penjaga Kebun Dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Di Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak(Universitas Lancang Kuning, 2023)Clinton, GraceRumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian lisan antara pemilik kebun dan penjaga kebun dalam pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak? Kedua, Apakah faktor yang menghambat pelaksanaan perjanjian lisan antara pemilik kebun dan penjaga kebun dalam pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak? Ketiga, Apakah upaya mengatasi hamabatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian lisan antara pemilik kebun dan penjaga kebun dalam pengelolaan kebun kelapa sawit di desa Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian menjelaskan dan menganalisis masing-masing dari rumusan masalah tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa seharusnya perjanjian lisan yang melahirkan perikatan anatar 2 pihak atau lebih bisa menjadi perjanjian tertulis yang sah di mata hukum. Tetapi, pada kenyataannya walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur rasa tanggungjawab dan rasa aman tanpa adanya wanprestasi hanya menjadi harapan belaka saja. Wanprestasi timbul karena kecurangan atau ketidak tepat janji yang dilakukan salah satu dari pihak yang membatalkan perjanjian. Langkah hukum yang dapat ditempuh dari pelaksanaan perjanjian lisan antara pemilik kebun dan penjaga kebun dalam pengelolaan kebun kelapa sawit di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak: Pertama, adalah melakukan mediasi secara kekeluargaan yang dibantu oleh Kepala Desa setempat tetapi jika tidak menemukan hasil dapat dilakukan dengan cara melakukan upaya hukum perdata dengan cara memberikan somasi kepada pihak yang melakukan kecurangan, tapi jika tidak diindahkan dapat langsung di bawa ke pengadilan agar nanti dapat di putus oleh hakim.Item type:Item, Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru(Universitas Lancang Kuning, 2023)Ramadhani, GamaSkripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya masyarakat pelaku yang menggugurkan kandungan (aborsi) secara ilegal. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ketentuan dalam Pasal 75 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Rumusan masalah dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, bagaimana hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru dan bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Tujuan dalam penelitaian ini untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Sosiologis. Dalam menentukan sampel Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru ditetapkan dengan metode sensus. Kanit Idik IV (Judisila) Polresta Pekanbaru ditetapkan dengan metode sensus dan Pelaku aborsi ditetapkan dengan metode purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik penganatan langsung dilapangan, wawancara tertutup dan kajian kepustakaan. Selanjutnya data yang telah terkumpul, lalu dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan dalam menarik kesimpulannya ditentukan dengan metode induktif. Hasil pembahasan didalam penelitian ini diketahui bahwa penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru sudah terlaksana namun belum maksimal. Hambatannya bahwa pihak kepolisian sering sekali sulit mengidentifikasi hasil dari barang bukti Abortus provocatus karena hasil-hasil dari perbuatan tersebut sering sudah hancur dan hilang. Upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru adalah dengan melakukan tindakan upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya Represif.Item type:Item, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pengembalian Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Pesanan Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen(Universitas Lancang Kuning, 2023)Wardani, FourtyPermasalahan pelitian ini adalah: Pertama, bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha dalam pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan pada aplikasi Shopee berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Kedua, Bagaimanakah faktor-faktor penghambat terhadap pelaku usaha dalam pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan pada aplikasi Shopee berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Ketiga, Bagaimanakah upaya pelaku usaha dalam pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan pada aplikasi Shopee berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha dalam pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan pada aplikasi Shopee berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, untuk mengetahui hambatan pelaku usaha dalam pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan pada aplikasi Shopee berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketiga, untuk mengetahui upaya pelaku usaha dalam pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan pada aplikasi Shopee berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya peneltian hokum sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah ketika pihak konsumen akan mengajukan complain atau pengembalian barang maka harus disertakan dengan video unboxing jika tidak maka pelaku usaha tidak akan menanggapi complain atau pengajuan pengembalian barang tersebut. Faktor-faktor terhadap pelaku usaha yaitu karena pelaku usaha yang tidak kooperatif dan pelaku usaha merasa dicurangi jika konsumen mengajukan komplain atau pengajuam pengembalian barang yang tidak mensertakan video unboxing barang tersebut. Sehingga perlu adanya pihak instansi terkait melakukan sosialisasi baik secara online maupun offline agar kalangan masyarakat lebih bijak lagi dalam pembelian barang secara online. Saran Bagi pihak konsumen hendaknya membaca dengan teliti syarat dan ketentuan yang telah tersedia disitus Shopee. Dengan membaca dengan teliti syarat dan ketentuan yang berlaku, maka akan meminmalisisr adanya kerugian yang timbul yang nantinya ditanggung sendiri oleh konsumen.

