Repository Unilak

Repository Unilak

Welcome To Repository Universitas Lancang Kuning

Photo by @inspiredimages

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 2 of 2

Recent Submissions

  • Item type:Item,
    Hikayat Nabi Musa dan Anaknya
    (Universitas Lancang Kuning, 2026-11-18)
  • Item type:Item,
    Hikayat Johor
    (Universitas Lancang Kuning, 2026-11-18)
  • Item type:Item,
    Kedudukan Hak Keperdataan Anak Dari Pernikahan Beda Agama Di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indaragiri Hilir Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
    (Universitas Lancang Kuning, 2023)
    Aprilia, Monica
    Pada dasarnya tiap manusia telah memiliki hak sebelum menginjak ke dunia ini. Namun tidak semua manusia telah mengetahuinya, serta perkawinan adalah sunnah bagi ajaran agama islam yang mana bila dilaksanakan mendapatkan pahala dan jika tidak pun tidak masalah. Tetapi tiap hak juga terdapat kewajban yang harus jalankan, salah satunya mengikuti aturan yang dibuat untuk kebaikan atas pertimbangan-pertimbangan yang telah dilalui. Dari aturan, kita dapat lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dasar perkawinan dari Pasal 1 aturan diatas serta Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Akibat yang timbul jika seorang pria dan wanita tetap tidak mengikuti aturan diatas maka berakibat pada kedudukan anaknya kelak, seperti permasalahan yang peneliti bahas dalam ini adalah: Pertama, bagaimana kedudukan hak keperdataan anak dari Pernikahan beda agama di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Kedua, apa hambatan kedudukan hak keperdataan anak dari Pernikahan beda agama di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Ketiga, bagaimana menyelesaikan hambatan tentang kedudukan hak keperdataan anak dari Pernikahan beda agama di Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Serta tujuan dari penelitian ini adalah: Petama, Agar menjelaskan kedudukan hak keperdataan anak kelak yang timbul dari pernikahan beda agama itu. Kedua, untuk memperjelas apa saja yang akan menjadi hambatan kedudukan hak keperdaataan anak dari pernikahan beda agama. Ketiga, memperjelas bagaimana menyelesaikan hambatan tentang kedudukan hak keperdataan anak dari pernikahan beda agama. Metode penelitian dilakukan secara kepustakaan dan observasi serta wawancara dengan jenis penelitian hukum sosilogis yuridis dengan melaksanakan peninjauan dan tanya jawab serta bahanbahan pustaka berupa bacaan dan perundang-undangan. Hasil penelitian diketahui bahwa perkawinan beda agama ini masih terjadi dikalangan masyarakat salah satu daerah itu yakni, Desa Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir serta kedudukan anak tersebut dari hak keperdataan terdapat tidak sesuia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1). Hambatan yang dialami kurang pemahaman, pelaporan yang tidak benar dan kurangnya ketelitian serta agama yang berbeda. Upaya penyelesain sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Buku II tentang hukum kewarisan. Dapat juga dengan penghibahan, serta dapat mengambil arternatif hukum adat bila tidak terdapat jalan lain dan daerah itu masih memiliki hukum adat yang hidup.
  • Item type:Item,
    Implementasi Larangan Penjualan Minuman Keras Di Kecamatan Dayun Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan, Pemberantasan Dan Penyakit Masyarakat
    (Universitas Lancang Kuning, 2023)
    Fajar, Milini Rahmat
    Skripsi ini berjudul “Implementasi Larangan Penjualan Minuman Keras di Kecamatan Dayun Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan, Pemberantasan dan Penanganan Penyakit Masyarakat”. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2017 tentang Larangan, Pemberantasan dan Penanganan Penyakit Masyarakat/Maksiat didalam Pasal 8 ayat (2) yang menjelaskan bahwa, Setiap orang dilarang memiliki, membawa, menyediakan, menyimpan, menerima, mengedarkan, memproduksi, memperjualbelikan dan menyediakan fasilitas minuman keras tanpa izin Pejabat yang berwenang. Namun fakta dilapangan saat ini masih ditemukan peredaran minuman keras di Kecamatan Dayun secara bebas dan tanpa izin dari pemerintah daerah.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi izin Penjualan Minuman Keras di Kecamatan Dayun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan, Pemberantasan dan Penyakit Masyarakat, untuk mengetahui hambatan implementasi Larangan Penjualan Minuman Keras di Kecamatan Dayun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan, Pemberantasan dan Penyakit Masyarakat dan untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam implementasi Larangan Penjualan Minuman Keras di Kecamatan Dayun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan, Pemberantasan dan Penyakit Masyarakat. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis.Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode Observasi, Wawancara terstruktur, dan Kajian Kepustakaan. Setelah data terkumpul data dianalisis dengan menggunakan data kualitatif, sedangkan didalam menarik kesimpulan ditentukan melalui metode berpikir Induktif. Kesimpulan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa, Implementasi izin Penjualan Minuman Keras di Kecamatan Dayun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan, Pemberantasan dan Penyakit Masyarakat hingga saat ini belum berjalan dengan optimal. Hambatan yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, kurangnya anggaran dan fasilitas pendukung, kurangnya pengawasan dan kegiatan razia, serta kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan dan pengembangan masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan upaya penegakan perda terhadap penyakit masyarakat, menggiatkan operasi cipta kamtibmas, melakukan sosialisasi dan penyuluhan.
  • Item type:Item,
    Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru
    (Universitas Lancang Kuning, 2023)
    Situmorang, Meissy.R.D.P.
    Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Adanya pembatasan terhadap pengaturan dan implementasi Diversi di pengadilan negeri pekanbaru terhadap anak tidak sesuai dengan konsep Diversi itu sendiri yaitu menghindari penilaian masyarakat (stigmatisasi) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan diversi, hambatan dalam penerapan diversi, dan upaya mengatasi hambatan penerapan diversi di pengadilan negeri pekanbaru dalam sistem peradilan anak. Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori absolut atau pembalasan, teori relatif atau tujuan, dan teori gabungan. Metode yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian hukum sosiologis yang bertujuan untuk meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan atau yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sebagai data primernya yang kemudian diolah dengan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan. Dari hasil penelitian ini Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru tidak berjalan secara efektif, hal itu terbukti dari masih banyaknya perkara dengan terpidana anak dibawah umur yang masuk dan disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat baik sebagai korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun masyarakat luas tentang UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012. Saran yang dapat di sampaikan dalam penelitian ini adalah: Kepada masyarakat baik dari pihak keluarga pelaku maupun korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur agar lebih memperhatikan kesempatan berubah kearah yang lebih baik bagi anak pelaku tindak pidana agar penghukuman terhadap pelaku pidana anak di bawah umur tidak mengedepankan penghukuman penjara.