DSpace Repository

Repository Unilak

Welcome To Repository Universitas Lancang Kuning

Photo by @inspiredimages

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 2 of 2

Recent Submissions

Pelaksanaan Penertiban Dan Penegakan Hukum Terhadap Relawan Escorting Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
(Universitas Lancang Kuning, 2022)
Sugianto, Ilham Royano
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena relawan escorting (pengawalan ambulans swadaya masyarakat) di Kota Pekanbaru yang sering kali melakukan pengawalan di jalan raya namun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penertiban dan penegakan hukum terhadap relawan escorting, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satlantas Polresta Pekanbaru, serta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan narasumber (Kasat Lantas/Kanit Kamsel Polresta Pekanbaru, Ketua Umum DPP PPAI, serta pengemudi angkutan umum) serta data sekunder yang didukung oleh studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap relawan escorting di Kota Pekanbaru diawali dengan pendekatan persuasif melalui imbauan lisan maupun tertulis. Namun, karena imbauan tersebut sering tidak diindahkan dan para relawan tetap melakukan pengawalan yang melanggar aturan (seperti penggunaan strobo, sirine, serta kelengkapan kendaraan yang tidak sesuai standar), pihak kepolisian mengambil langkah tegas berupa penilangan hingga penahanan kendaraan. Hambatan utama dalam penegakan hukum ini meliputi kurangnya jumlah personel kepolisian yang tidak sebanding dengan luas wilayah, rendahnya kesadaran hukum dan keselamatan dari para relawan maupun masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta regulasi sanksi yang dirasa belum memberikan efek jera secara optimal. Upaya yang dilakukan meliputi penambahan personel dan peningkatan kegiatan patroli/penertiban, pelaksanaan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dan komunitas, serta penerapan sanksi hukum yang tegas sesuai ketentuan undang-undang.
Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang –Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Di Pengadilan Negeri Pekanbaru
(Universitas Lancang Kuning, 2022)
Prabowo, Igo
Rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?, Kedua, Apakah kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh anak? Ketiga, Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang di hadapi dalam penerapan sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh anak? Tujuan penelitian: Untuk mengetahui penerapan sanksi jika pelakunya anak apakah tetap berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, Untuk mengetahui kendala yang sering dihadapi dalam penerapan sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. .Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Pekanbaru.Hasil penelitian ini dapat dijelaskan proses penuntutan yang dilakukan dalam perkara anak tetap memperhatikan alat bukti yang ada. Alat bukti yang ada tetap mengacu pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan dalam proses pembuktiannya mengacu pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tetapi proses pembuktian yang tidak diatur dalam UU SPPA mengacu kembali pada KUHAP. Penahanan dilakukan harus memenuhi syarat yaitu, anak telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman kurungan 7 (tujuh) tahun atau lebih. Penahanan dalam KUHAP berbeda dengan penahanan dalam UU SPPA. Tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman dibawah 7 (tujuh) tahun dalam KUHAP tetap akan dilakukan penahanan. Berbeda dalam UU SPPA, jika tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman dibawah 7 (tujuh) tahun tidak dapat dilakukan penahanan. Sama halnya jika tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman lebih dari 7 (tujuh) tahun tetapi belum berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih tetap tidak dapat dilakukan penahanan karena dalam UU SPPA telah mengatur syarat-syarat dan harus memenuhi persyaratan dari proses penahanan tersebut.
Pelaksanaan Ketaatan Mematuhi Alat Pemberi Isyarat Dan Rambu Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Di Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
(Universitas Lancang Kuning, 2022)
Rinaldi, Devi Eka Virgia
Dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2011 pada pasal 2 ayat 1 dan 2 bahwa (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan dari pada Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan. (2) Rambu Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada Marka Jalan. Di perawang pelaksanaan Pearturan Daerah tersebut dirasa belum maksimal karena masih banyak didapati pelanggar lalu lintas. Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa permasalahan yang muncul yaitu Bagaimana pelaksanaan ketaatan mematuhi Alat Pemberi Isyarat dan Rambu Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 di Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Kemudian hambatan yang dialami serta upaya mengatasi hambatan pelaksanaan ketaatan mematuhi Alat Pemberi Isyarat dan Rambu Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 di Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan ketaatan mematuhi Alat Pemberi Isyarat dan Rambu Lalu Lintas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2011 di Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena masih banyak masyarakat dan pengguna jalan yang melanggar Alat Pemberi Isyarat dan Rambu Lalu Lintas tersebut. Masyarakat terkesan acuh dan tidak peduli terhadap aturan yang telah berlaku. Faktor yang menghambat adalah dari Dinas Perhubungan sendiri hambatannya yaitu SDM Pengawasan masih rendah, Anggaran biaya operasional pengawasan terbatas, sarana dan prasarana pengawasan yang masih terbatas, kurangnya sinergi dan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas. Kemudian faktor pengambat dari masyarakatnya sendiri yaitu rendahnya kesadaran pengguna jalan untuk disiplin dan taat aturan lalu lintas. Sedangkan Polsek Perawang mengatakan bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahui Peraturan Daerah tentang aturan ketaatan mematuhi Alat Pemberi Isyarat dan Rambu Lalu Lintas tersebeut, juga faktor masyarakat itu sendiri yang kurang peduli terhadap keselamatan dirinya sendiri dan juga keselamat orang lain disekitarnya. Kemudian juga faktor yang mendorong mereka melanggar aturan disebabkan adanya konformitas yang merupakan perubahan perilaku seseorang mengikuti orang lain yang menurutnya benar alias ikut-ikutan. Upaya yang dilakukan adalah perlu adanya upaya represif dengan masyarakat. Represif adalah salah satu sifat dalam system pengendalian sosial. Secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan. Kemudian juga perlu diadakannya sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media digital.
Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Terhadap Objek Vital Nasional Dan Objek Vital Tertentu Pada Perusahaan Kelapa Sawit Di Wilayah Polda Riau
(Universitas Lancang Kuning, 2022)
Ardianto, Depa Rizky
Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimanakah pelaksanaan Perkap Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Terhadap Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu pada perusahaan kelapa sawit di Wilayah Polda Riau?; Kedua, bagaimanakah faktor yang menghambatnya?; Ketiga, bagaimanakah upaya mengatasi hambatan tersebut?. Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk menjelaskan pelaksanaan peraturan tersebut; Kedua, untuk mendeskripsian faktor yang menghambatnya; Ketiga, untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan. Metode penelitiaannya mencakup: Pertama, penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis terhadap efektifitas hukum; Kedua, lokasi penelitian adalah Polda Riau; Ketiga, populasi dan sampel berasal dari narasumber – narasumber yang relevan dengan penelitian ini; Keempat, sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier; Kelima,teknik pengumpulan data observasi, wawancara terstruktur dan kajian pustaka; Keenam, analisis data yang digunakan analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan regulasi tersebut pada Perusahaan Kelapa Sawit di Wilayah Polda Riau belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dilihat dengan masih tingginya angka gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di PKS – PKS yang bekerjasama dengan Dit Samapta Polda Riau di bidang jasa pengamana sepanjang 5 tahun terakhir. Faktor yang menghambatnya adalah: Petama, Faktor aparat/ penegak hukum, yaitu: penerapan kebijakan terkait isi kontrak kerjasama dan MoU yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, minimnya jumlah anggota yang ditugaskan pengamanan di PKS, tidak dilibatkannya Dit Pamobvit Polda Riau serta kurangnya pengawasan dan evaluasi Mou dari pihak pejabat Polda Riau; Kedua, Faktor sarana dan prasarana yaitu minimnya jumlah anggaran Dit Samapta Polda Riau; Ketiga Faktor masyarakat yaitu rendahnya kesadaran hukum dan pengetahuan hukum masyarakat; Keempat, Faktor kebudayaan yaitu kebiasaan – kebiasan buruk yang berkembang dan membudaya dalam masyarakat Provinsi Riau yaitu budaya melanggar hukum. Upaya yang dapt dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah: Pertama, menerapkan kebijakan terkait isi kontrak kerjasama dan MoU dengan PKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga pengamanan bukan hanya dalam bentuk pengamanan pencaira uang PKS saja, menambah jumlah personil Polda Riau yang bertugas pengamanan di PKS, melibatkan Dit Pamobvit Poda Riau dalam pengamanan PKS, serta meningkatkan pengawasan dan melakukan evaluasi Mou dari pihak pejabat Polda Riau; Kedua, menambah jumlah anggaran Dit Samapta Polda Riau; Ketiga, mengadakan sosialisasi hukum secara massiv kepada masyarakat di Provinsi Riau terkait pentingnya mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif; Keempat, merangkul tokoh masyarakat setempat guna menghilangkan budaya melanggar hukum dalam masyarakat.
Penerapan Sanksi Terhadap Pengemis Berseragam Badut Di Jalur Hijau Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial
(Universitas Lancang Kuning, 2022)
Khalid, Andre
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena pengemis berseragam badut yang beraktivitas di jalur hijau dan persimpangan lampu merah di Kota Pekanbaru. Aktivitas tersebut dinilai meresahkan kenyamanan masyarakat pengguna jalan serta melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pengemis berseragam badut, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakannya, serta upaya yang dilakukan oleh instansi terkait. Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan narasumber (Dinas Sosial, Satpol PP, DPRD, dan para pengemis berseragam badut) serta data sekunder yang didukung oleh studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pengemis berseragam badut belum berjalan secara maksimal sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008. Sanksi tegas berupa pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda hingga Rp50.000.000 belum pernah diterapkan kepada pelaku maupun masyarakat pemberi sumbangan; tindakan yang selama ini diberikan terbatas pada sanksi administratif berupa teguran lisan, pembinaan, dan pemulangan. Hambatan utama dalam penegakannya meliputi minimnya anggaran operasional, keterbatasan jumlah personel di lapangan, serta kelemahan dalam regulasi hukum yang belum secara spesifik mengakomodasi modus operandi pengemis berkedok badut. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan efektivitas pengawasan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial, pengusulan penambahan anggaran serta personel, dan perlunya revisi terhadap Peraturan Daerah agar relevan dengan perkembangan situasi di lapangan.