DSpace Repository

Repository Unilak

Welcome To Repository Universitas Lancang Kuning

Photo by @inspiredimages

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 2 of 2

Recent Submissions

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pengaturan Jam Kerja Dan Jam Istirahat Petugas Keamanan Di Pt. Mitra Sarana Membangun Kabupaten Pelalawan
(Universitas Lancang Kuning, 2023)
Elvianto, Elvianto
Permasalahan dalam penelitian ini pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pengaturan jam kerja dan jam istirahat petugas keamanan di PT. Mitra Sarana Membangun Kabupaten Pelalawan menyerahkan kepada pihak kontraktor yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia terhadap pengaturan jam kerja dan jam istirahat petugas keamanan di PT. Mitra Sarana Membangun Kabupaten Pelalawan, hambatan dalam pelaksanaannya dan untuk menjelaskan upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan terhadap Pengaturan Jam Kerja dan Jam Istirahat Petugas Keamanan di PT. Mitra Sarana Membangun Kabupaten Pelalawan tersebut. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder,dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu data akan dijelaskan dengan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisis kesimpulan Penulis menerapkan Metode berfikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia terhadap pengaturan jam kerja dan jam istirahat petugas keamanan di PT. Mitra Sarana Membangun Kabupaten Pelalawan adalah belum berjalan dengan maksimal, ini karena perusahaan ini merupakan pihak kedua yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sementara dalam aturan ini sudah dijelaskan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan Pekerja/Buruh, perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hambatan yang muncul yaitu kurangnya ketelitian dalam penandatanganan perjanjian kerja antara pihak PT. Mitra Sarana Membangun Kabupaten Pelalawan dengan pekerja, dan tidak adanya laporan dan bukti salinan perjanjian kerja kepada kontraktor dalam membuat laporan kepihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pelalawan tersebut. Dengan upaya mengadakan penyuluhan-penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung memberikan sosialisasi kepada pekerja/buruh terkait penandatanganan perjanjian kerja antara pihak kontraktor dengan pekerja dan apabila terjadinya pemutusan hubungan kerja akan memperoleh hak dari pekerja tersebut, memberikan pemahaman kepada pekerja/buruh apa isi dalam perjanjian kerja yang telah ditanda tangani kepada kontraktor sehingga tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan yang tidak merugikan siapapun.
Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Bagi Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru
(Universitas Lancang Kuning, 2023)
Hamid, Elmizar
Permasalahan penelitian dalam ini adalah: Pertama, bagaimanakah penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru? Kedua, apakah yang menjadi hambatan dalam Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru? Ketiga, bagaimanakah Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru? Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan penerapan, hambatan serta upaya mengatasi hambatan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian narapidana Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini dapat diketahui dari masih adanya pembedaan perlakuan dan pelayanan antara Narapidana yang satu dengan Narapidana yang lain. Hambatan dalam penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality before the law) bagi narapidana di rumah tahanan Negara Kelas I Pekanbaru antara lain kurangnya petugas, minimnya pendidikan serta pengetahuan Petugas, kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait pola pembinaan di Rutan Kelas I Pekanbaru dan Kurangnya sarana dan Prasarana yang mendukung Proses Pembinaan Kemandirian. Solusi yang dilakukan antara lain melakukan pelatihan mandiri secara berkala untuk meningkat pengetahuan petugas terhadap aturan-aturan pengamanan yang berlaku, penguatan pengawasan dan meningkatkan pengetahuan tupoksi, meningkatan koordinasi dengan dinas terkait, dan menjadwalkan proses pembinaan dengan dinas terkait. kemudian pengusulan penambahan sarana dan prasarana agar standar opersional prosedur dapat terlaksana sesuai aturan yang berlaku.
Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau
(Universitas Lancang Kuning, 2023)
Sinaga, Elga Gilbert Orion
Penyidik belum mampu secara optimal memberikan perlindungan kepada anak dan dalam undang-undang sudah mengatur secara rinci sanksi pidana terhadap pelaku kesusilaan dan pelanggaran hak-hak lainnya, pada pelaksanaannya sanksi tersebut tidak sepenuhnya memeberikan efek jera bagi pelaku dan aparat penegak hukum seharusnya mengoptimalkan upaya perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kesusilaan. Tugas dan wewenang kepolisian bukan hanya sekedar menjadi penyidik setelah kasus terjadi akan tetapi juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polda Riau? Apakah hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polda Riau? Bagaimanakah Upaya yang di lakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polda Riau? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dan bersifat deskriptif, dan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Pelaksanaan penyidikan adalah pihak kepolisian sebagai penegak hukum belum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memberikan perlindungan maupun pelayanan terhadap korban, Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan ini adalah Faktor Psikologis, sosiologis dan Faktor Yuridis baik bagi si korban maupun bagi penyidik. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah oleh pihak kepolisian Unit PPA Sat Reskrim Polda Riau lebih meningkatkan profesionalnya dalam bekerja, memebrikan penyuluhan tentang anak sebagai korban, mengubah sikap korban yang tidak mau melapor, diadakan pendekatan dengan didampingi psikolog di Polda Riau dan mengajukan ke Pemerintah untuk dibangunnya LPSK. Upaya selanjutnya dengan melakukan koordinasi secara administrasi dan melakukan fungsi pengoftimalan pusat pelayanan terpadu agar perkara ini bisa cepat ditanggapi dan diatasi.
Keabsahan Peralihan Hak Atas Saham Tanpa Persetujuan Pemegang Saham Dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Pt Paluh Indah Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
(Universitas Lancang Kuning, 2023)
Widodo, Eki
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Keabsahan Peralihan Hak Atas Saham Tanpa Persetujuan Pemegang Saham Dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Paluh Indah di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas? Bagaimanakah Faktor Yang Menghambat Keabsahan Peralihan Hak Atas Saham Tanpa Persetujuan Pemegang Saham Dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Paluh Indah di Kabupaten Siak Berdasarkan UndangUndang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas? Bagaimanakah Upaya Mengatasi Hambatan Keabsahan Peralihan Hak Atas Saham Tanpa Persetujuan Pemegang Saham Dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Paluh Indah di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas? Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menjelaskan Keabsahan Peralihan Hak Atas Saham Tanpa Persetujuan Pemegang Saham Dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Paluh Indah di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian Keabsahan Peralihan Hak Atas Saham Tanpa Persetujuan Pemegang Saham Dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Paluh Indah di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah tidak terpenuhinya kuorum rapat pada pelaksanaan rapat umum pemegang saham dalam perubahan anggaran dasar perseroan, sehingga menjadikan hasil rapat umum pemegang saham tidak sah karena rapat tetap dilaksanakan tetapi tidak memenuhi kuorum. Faktor yang menghambat adalah sulitnya pemegang saham dalam menghadiri dan memenuhi kuorum rapat minimal 2/3 dari jumlah saham perseroan. Upaya mengatasi hambatannya adalah perlunya panggilan/undangan kepada pemegang saham untuk pelaksanaan rapat umum saham dalam perubahan anggaran dasar, jika pada panggilan pertama pemegang saham yang hadir tidak memenuhi kuorum rapat, maka rapat akan ditunda dan direksi akan melakukan panggilan kedua dan seterusnya sampai kuorum rapat terpenuhi.
Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Jalan Umum Di Kecamatan Rumbai
(Universitas Lancang Kuning, 2023)
Laia, Efirman
Parkir merupakan kebutuhan transportasi di mana kendaraan berhenti untuk sementara waktu atau untuk waktu yang lama, kemudian pengemudinya meninggalkan kendaraannya karena setiap perjalanan dengan kendaraan selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir kita melihat banyak tempat parkir, seperti di pinggir jalan, di gedung atau pusat perbelanjaan, dan di area lapangan yang disediaka, banyak yang blum mengetahui hubungan keperdataan antara juru Parkir dengan Pengguna jasa Parkir, hal ini lah yang memuat penulis mengambil penelitian berjudul, Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengelolaan Parkir berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Jalan Umum di Kecamatan Rumbai. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengelolaan Parkir Berdaskan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tentang Retribusi Parkir Di jalan Umum , Bagaimanakah hambatan Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengelolaan Parkir Berdaskan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perparkiran Di Kecamatan Rumbai.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Sosiologis yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan melalui wawancara kepada beberapa sampel dengan Random Sampel dan sensus, adapun yang menjadi populasi adalah Kannid Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Pemegang Izin Parkir kecamatan Rumbai, Juru Parkir dan Pengguna Jasa Parkir. Das solen yang dimaksudkan yaitu Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengelolaan Parkir Berdaskan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perparkiran Di Kecamatan Rumbai belum maksimal. Kendalakendala dalam pelaksanaan tersebut adalah tidak tahuan masyarakat mengenai hubungan keperdataan dan pihak parkir sengaja menutup nutupi serta tidak adanya sanksi yang tegas. Upaya yang seharusnya dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan juga pengawasan oleh pihak pemerintah dan ketersediaan karcis bagi juru parkir. Saran yang dapat penulis berikan adalah adanya keterbukaan perusahaan terhadap Peraturan Undang Undang ini, pengawasan dari pemerintah dan juga dibuatnya sebuah aturan yang jelas dengan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang tidak menjalankan Peraturan Walikota ini .