Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
Item type:Item, Implementasi Penanganan Pencari Suaka Berstatus Final Rejected Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri(Universitas Lancang Kuning, 2023)Aulia, Amartya DindaRumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Penanganan Pencari Suaka Berstatus Final Rejected di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Bagaimana Hambatan Dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Penanganan Pencari Suaka Berstatus Final Rejected di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Jenis penelitian ini adalah metode penulisan Hukum Sosiologis. Kesimpulan dalam penelitian ini telah menjawab permasalahan yang muncul yaitu Implementasi Penanganan Pencari Suaka Berstatus Final Rejected di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sudah berjalan namun belum maksimal, karena masih banyak pencari suaka yang berstatus Final Rejected yang belum bisa dikembalikan atau dipulangkan ke negara asalnya, maupun ke negara ketiga dengan alasan berbagai faktor. Hambatan dalam Impelementasi Penanganan Pencari Suaka yang bestatus Final Reject di Kota Pekanbaru, yaitu: Pertama, Final Reject warga negara Iran tidak ingin dipulangkan ke negara asal nya dengan alasan mereka takut didiskriminasi. Kedua, Final Reject warga negara Srilanka tidak diizinkan kedutaan besar untuk ke negara asalnya dengan alasan krisis ekonomi. Ketiga, final reject warga Negara Iran tidak memiliki biaya untuk pulang ke negara asalnya, karena biaya hidup serta pemulangan Final Reject tidak ditanggung oleh International Organization for Migration (IOM). Upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi Penanganan Pencari Suaka berstatus Final Reject di Kota Pekanbaru, yaitu: Pertama, Rudenim Pekanbaru memberi fasilitas komunikasi untuk Final Reject yang ingin mencari sponsorship ke negara ketiga. Kedua, Final Reject warga negara Srilanka tidak kembali ke negara asal, namun sudah mendapatkan sponsorship. Sponsorship merupakan Organisasi Internasional yang membantu warga negara Srilanka, Indonesia, Malaysia dan Thailand serta membutuhkan bantuan pindah ke negara ketiga. Final Reject Srilanka sedang menunggu proses sponsorship dengan waktu paling cepat 3 (tiga) tahun. Sponsorship akan memberikan fasilitas berupa, tiket pesawat, tempat tinggal, uang, pendidikan. Pada saat di canada, final reject akan menjadi warga negara canada dan diperbolehkan untuk bekerja serta sekolah. Ketiga, saat ini Final Reject warga negara Iran sedang mencari dana atau sponsorship yang akan memfasilitasi kepulangan mereka ataupun pemindahan ke negara ketiga.Item type:Item, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polsek Kampar Kiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak(Universitas Lancang Kuning, 2023)Alfifah, AmanatunRumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polsek Kampar Kiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak? Hambatan apa yang dihadapi dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polsek Kampar Kiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak? Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polsek Kampar Kiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dan deskriptif, dengan sampel pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kampar, Polsek Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, Kantor Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Tokoh masyarakat di kecamatan Kampar Kiri Hilir, dan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawanacara. Kesimpulan dari penulis skripsi ini adalah Pihak Kepolisian sebagai penegak hukum belum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memberikan perlindungan maupun pelayanan terhadap korban kekerasan seksual. Hambatan yang dihadapi oleh pelaksanaan perlindungan ini adalah faktor Psikologis bagi korban kekerasan seksual. Faktor sosiologis dimana kenyataan banyak terkaji bahwa kita masih hidup dalam masyarakat yang memiliki cara pandang yang tidak seimbang terhadap posisi laki-laki dan perempuan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menghadapi kendala dalam pelaksanaan perlindungan dan pelayanan terhadap korban kekerasan seksual anak. Upaya tersebut dalam mengubah sikap korban yang tidak mau melapor diadakan pendekatan dengan didampingi psikolog. Upaya selanjutnya dengan cara merujuk korban kerumah aman yaitu dengan melakukan koordinasi secara administrasi dan melakukan fungsi pengoftimalan pusat pelayanan terpadu.Item type:Item, Penegakan Hukum Disiplin Terhadap Anak Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh-03.Ot.02.02 Tahun 2014 Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru(Universitas Lancang Kuning, 2023)Alexander, AlexanderSanksi administrasi bagi anak binaan pemasyarakatan yang diterapkan oleh LPKA Klas II Pekanbaru merupakan aturan dari keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor. M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014. Dimana keputusan Menteri ini menjadi pedoman agar terlaksananya tata tertib di lingkungan LPKA. Diawal ABP masuk ke dalam LPKA, mereka sudah diberikan pemahaman tentang aturan dan tata tertib yang berlaku, kegiatan tersebut berupa Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling), agar setiap anak binaan pemasyarakatan dapat bersosialisasi dengan baik antar sesama. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat ABP yang melakukan pelanggaran tingkat berat. Dengan adanya fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Penegakan Hukum Disiplin Terhadap Anak Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru.” Yang memiliki rumusan masalah Bagaimana Penegakan Hukum Disiplin Terhadap Anak, Apa hambatan Penegakan Hukum Disiplin Terhadap Anak, Apa Upaya Penegakan Hukum Disiplin Terhadap Anak. Penelitian ini menggunakan hukum sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder, serta data perkembangan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Data akan di analisis secara kualitatif dengan metode Deduktif. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Penegakan Disiplin terhadap anak binaan belum berjalan dengan maksimal. Hambatan dalam Penegakan Disiplin ialah Dari Segi Petugas yaitu Tidak terdapat sosialisasi khusus bagi petugas yang baru bergabung; Jumlah personil penjagaan yang kurang; Dari segi ABP yaitu Kurangnya Kesadaran Hukum ABP terhadap Peraturan; Pola Pikir ABP; Faktor dari lingkungan luar LPKA; Dari segi kegiatan di dalam LPKA Klas II Pekanbaru. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Disiplin Terhadap Anak adalah: pemberian sosialisasi khusus dan pelatihan bagi petugas, Penambahan jumlah personil petugas, meningkatkan kesadaran hukum ABP terhadap peraturan, Memperbaiki pola pikir ABP, Meningkatkan komunikasi berkelanjutan, Melaksanakan program pembinaan yang ada di LPKA Klas II Pekanbaru. Saran dari hasil penelitian tersebut adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru harus lebih meningkatkan lagi dalam hal sosialisasi tentang penegakan hukum disiplin baik terhadap anak binaan pemasyarakatan dan petugas pengamanan dan dalam proses penerimaan calon pegawai negeri agar lebih diperbanyak sehingga setiap Unit Pelaksana Teknis memiliki petugas pengamanan yang berkualitas dan kuantitas yang cukup.Item type:Item, Hikayat Adat Raja-Raja Melayu(Universitas Lancang Kuning, 2026-11-16)Item type:Item, Pelaksanaan Penjaringan Pengangkatan Perangkat Desa Kualu Kecamatan Tambang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa(Universitas Lancang Kuning, 2023)Pendri, AgusSkripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya Kepala Desa yang mengangkat perangkat desa tidak sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam aturan perundang-undangan, sehingga pengangkatan perangkat desa tersebut batal demi hukum. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan penjaringan pengangkatan perangkat desa Kualu kecamatan Tambang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Bagaimana hambatan pelaksanaan penjaringan pengangkatan perangkat desa Kualu kecamatan Tambang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Bagaimana upaya mengatasi hambatan pelaksanaan penjaringan pengangkatan perangkat desa Kualu kecamatan Tambang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum Sosiologis. Setelah data terkumpul, maka data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan metode induktif. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan penjaringan pengangkatan perangkat desa Kuau kecamatan Tambang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa apabila dalam proses pengangkatan perangkat desa ada pihak yang keberatan dapat mengambil langkah dengan mengajukan keberatan kepada kepala desa. Hambatannya bahwa minimnya sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dan keterampilan, ketidak sesuaian kriteria dalam mengangkat Perangkat Desa. Upayanya bahwa melakukan sosialisasi mengenai kriteria calon penjaringan maupun penyaringan calon perangkat desa, transparansi dalam penjaringan serta penyaringan bakal calon perangkat desa benarbenar sesuai kriteria yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Pihak yang merasa dikecewakan dapat mengajukan keberatan kepada kepala desa.