Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
Item type:Item, Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Terhadap Eksekusi Lahan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum(Universitas Lancang Kuning, 2023)Rasyahadi, AriefPermasalahan yang diteliti adalah mengenai Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Terhadap Eksekusi Lahan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai. Rumusan masalah bagaimana hambatan dalam Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Terhadap Eksekusi Lahan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Kandis - Dumai. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum sosiologis yang menggunakan data primer, data sekunder, dan data tertier yang mana semua data yang terkumpul diolah dan dianalisis. Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Pekanbaru dumai yang melewati Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Sri Indrapura sebagian besar pemilik tanah masih tidak setuju dengan harga yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura,yaitu dengan harga 150.000/M yang kemudian berubah menjadi 18.000/M, dan untuk mengatasi hambatan tersebut, maka instansi yang memerlukan tanah melakukan permohonan penawaran pembayaran dengan penitipan ganti kerugian atau konsinyasi di Pengadilan Negeri agar pembangunan dapat dilanjutkan tanpa terkendala penolakan dari masyarakat. Eksekui lahan oleh Pengadilan siak kembali dilakukan pada tanggal 13 Maret 2020 pada 13 titik lokasi dijalan lintas Kandis-Duri. Peentapan ketua Pengadilan Siak Nomor 5/Pdt.Eks/2021/PN.Sak jo Nomor 3/Pdt.P Kons/2020/PN.Sak dibacakan oleh perwakilan Badan Pertaahan Nasional Kabupaten Siak dan Personil Polres Siak, dansetelah itu dilaksanakan eksekusi terhadap 13 titik tanah untuk pegaaan pembanguna jalan Tol Pekanbaru-Dumai. Objek Pengadaan Tanah yang telah diberikan ganti Kerugian atau ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri atau yang telah dilaksanakan Pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah, hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dan tanahnya hapus demi hukum Persoalan pembebasan lahan juga menjadi hambatan yang sama dalam pelaksanaan proyek pembangunan Jalan Tol Pekanbaru Dumai, khususnya pembebasan lahan yang terdapat di kecamatan Kandis kabupaten Siak yang merupakan bagian dari Seksi III dan IV ruas jalan Tol Pekanbaru-Dumai. Adapun permasalahan pembebasan lahan yang terdapat di Kabupaten Kandis Kabupaten Siak, adalah, 1) Adanya sengketa lahan ketidakjelasan status tanah untuk proyek pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai 2) Nilai ganti rugi yang tidak adil, 3) Mekanisme musyawarah yang tidak memberikan solusi yang adil bagi pemilik. Upaya penanggulangan hambatan dalam Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Terhadap Eksekusi Lahan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai yaitu pertama dengan menitipkan dana ganti rugi tersebut di Pengadilan Negeri Siak atau dalam bahasa hukumnya yaitu konsinyasi, sehingga nantinya pihak yang dinyatakan menang dalam perkara perdata tersebut yang berhak atas ganti ruginya, kedua, dengan membebaskan pemilik lahan untuk melakukan upaya hukum perdata dan kemudian terhadap putusan yang menentukan berbeda atau lebih dari yang ditetapkan maka tetap akan diberikan ganti ruginya tersebut, ketiga, dengan melakukan verifikasi dengan pihak pemerintahan dan pertanahan setempat terkait.Item type:Item, Pelaksanaan Larangan Bagi Penyedia Sarana Perbuatan Asusila Di Warung Remang – Remang Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum(Universitas Lancang Kuning, 2023)Ardi, ArdiPASAL 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang menyediakan warung remang – remang, salon kecantikan, panti pijat atau sarana dan prasarana lainnya yang digunakan sebagai tempat perbuatan asusila”. Rumusan masalah yaitu: Pertama, Bagaimanakah pelaksanaan larangan bagi penyedia sarana perbuatan asusila di warung remang – remang?; Kedua, Bagaimanakah faktor yang menghambatnya?; Ketiga, bagaimanakah upaya mengatasi hambatannya? Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaannya; Kedua, untuk mendeskripsikan faktor yang menghambatnya; Ketiga, untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatannya. Metode penelitiaan: Pertama, penelitian hukum sosiologis; Kedua, lokasi penelitian adalah Sapol PP Kabupaten Pelalawan; Ketiga, populasi dan sampel berasal dari narasumber–narasumber yang relevan dengan penelitian ini; Keempat, sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier; Kelima,teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara terstruktur dan kajian pustaka; Keenam, analisis data yang digunakan analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian diketahui: Pelaksanaan larangan bagi penyedia sarana perbuatan asusila di warung remang – remang Kabupaten Pelalawan belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini ditunjukkan fakta dimana pada tahun 2021 dan 2022 masih terdapat 4 warung remang – remang di Kabupaten Pelalawan yang pemiliknya menyediakan PSK bagi para pelanggan. Faktor yang menghambat adalah: Pertama, Faktor penegak hukum yaitu penerapan sanksi hukum belum sesuai dengan regulasi yang ada; Kurangnya sikap tegas pihak Satpol PP dihadapkan pada oknum yang mem back – up tempat usaha; Kurangnya koordinasi antar sektor maupun lintas sektor serta stake holder guna penangananya. Kedua, Faktor masyarakat, yaitu: Rendahnya kesadaran hukum pemilik warung remang – remang, PSK, pria hidung belang serta oknum yang mem back – up. Ketiga Faktor sarana/ fasilitas, yaitu belum tersedianya tempat pembinaan; Belum adanya balai pelatihan keterampilan dan kewirausahaan disertai fasilitasi permodalan. Upaya mengatasi hambatannya adalah: Pertama, Terhadap faktor penegak hukum, sebaiknya penegakan hukum dilaksanakan sesuai regulasi yang ada; Dilaksanakan pendidikan dan pelatihan khusus bagi aparat Satpol PP; Pihak Satpol PP dalam penanganan masalah ini sebaiknya melaksanakannya multi sektor sektor. Kedua, Terhadap faktor masyarakat, sebaiknya dilakukan sosialiasai hukum secara massiv. Ketiga, Terhadap faktor saranan atau fasilitas, sebaiknya pemerintah kabupaten bersama DPRD mengalokasikan anggaran untuk menyediakan tempat pembinaan sosial dan rehabilitasi sosial, pembangunan rumah singgah/ perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang, seperti yang sudah di miliki pemerintah Kota Pekanbaru dan pemerintah Provinsi Riau, mendirikan balai pelatihan keterampilan dan kewirausahaan disertai dengan fasilitasi permodalan.Item type:Item, Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Di Kecamatan Ujungbatu(Universitas Lancang Kuning, 2023)Fajri, AntoniPertama, Pelaksanaan tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang di perdagangkan pada swalayan di Kecamatan Ujung Batu. Kedua, bagaimana upaya instansi yang berwenang ataupun pihak yang terkait dalam menegakkan hukum seadil-adilnya agar Undang-Undang dapat berjalan sebagaimana mestinya terutama terhadap para pelaku usaha swalayan yang tidak mencantumkan harga barang yang diperdagangkan. Tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk menjelaskan Pelaksanaan Pencantuman harga barang dan tarif jasa yang di perdagangkan pada swalayan di Kecamatan Ujung Batu. Kedua, untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pencantuman harga barang dan tarif jasa yang di perdagangkan pada swalayan di Kecamatan Ujung Batu. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini diketahui bahwa Pelaksanaan pencantuman harga barang dan tarif jasa yang di perdagangkan pada swalayan di Kecamatan Ujung Batu terdapat banyak kendala yaitu tentang ketidaktahuan masyarakat tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang di Perdagangkan, kelalaian pemilik swalayan tentang informasi harga terbaru, kelalaian dari para pegawai swalayan untuk terus memperhatikan rak-rak di swalayan, dan selanjutnya kurangnya fasilitas dan sarana, kurang seringnya sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian kewajiban untuk mengatasi pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang di Perdagangankan di Kecamatan Ujung Batu adalah dengan upaya sosialisasi kepada pemilik toko, pegawai swalayan dan masyarakat, penindakan secara tegas terhadap swalayan yang masih tidak mendengarkan imbauan/teguran dari Disperindag dan yang masih tidak mencantumkan lebel harga pada barang yang diperdagangakan sesuai peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan sarana/fasilitas.Item type:Item, Konsep Hukum Perlindungan Masyarakatterhadap Pencemaran Udara Akibat Kegiatan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Universitas Lancang Kuning, 2023)Putri, Anggia DwiPencemaran lingkungan saat ini banyak terjadi, terutama di lingkungan industri dan pabrik dengan kepadatan penduduk yang relative tinggi, sehingga pencemaran baik dari limbah maupun logam berat tidak dapat dihindari lagi. Salah satu penyebab pencemaran yang paling umum adalah pembuangan secara langsung limbah pabrik dan komersial ke alam yang tidak diolah terlebih dahulu, asap pabrik yang dapat mencemari udara, penggunaan pestisida yang berlebihan, serta penggunaan bahan bakar klorin (penghancur) dan bahan kimia berbahaya lainnya. Masyarakat diharapkan selalu berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah harus terus berupaya menjamin perlindungan lingkungan hidup negara melalui berbagai program yang sesuai dengan koridor peraturan perundang- undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan pekerjaan perlindungan lingkungan, negara telah mengeluarkan banyak kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup dan salah satu produk hukum yang paling penting adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Item type:Item, Implementasi Penanganan Pencari Suaka Berstatus Final Rejected Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri(Universitas Lancang Kuning, 2023)Aulia, Amartya DindaRumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Penanganan Pencari Suaka Berstatus Final Rejected di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Bagaimana Hambatan Dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Penanganan Pencari Suaka Berstatus Final Rejected di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Jenis penelitian ini adalah metode penulisan Hukum Sosiologis. Kesimpulan dalam penelitian ini telah menjawab permasalahan yang muncul yaitu Implementasi Penanganan Pencari Suaka Berstatus Final Rejected di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sudah berjalan namun belum maksimal, karena masih banyak pencari suaka yang berstatus Final Rejected yang belum bisa dikembalikan atau dipulangkan ke negara asalnya, maupun ke negara ketiga dengan alasan berbagai faktor. Hambatan dalam Impelementasi Penanganan Pencari Suaka yang bestatus Final Reject di Kota Pekanbaru, yaitu: Pertama, Final Reject warga negara Iran tidak ingin dipulangkan ke negara asal nya dengan alasan mereka takut didiskriminasi. Kedua, Final Reject warga negara Srilanka tidak diizinkan kedutaan besar untuk ke negara asalnya dengan alasan krisis ekonomi. Ketiga, final reject warga Negara Iran tidak memiliki biaya untuk pulang ke negara asalnya, karena biaya hidup serta pemulangan Final Reject tidak ditanggung oleh International Organization for Migration (IOM). Upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi Penanganan Pencari Suaka berstatus Final Reject di Kota Pekanbaru, yaitu: Pertama, Rudenim Pekanbaru memberi fasilitas komunikasi untuk Final Reject yang ingin mencari sponsorship ke negara ketiga. Kedua, Final Reject warga negara Srilanka tidak kembali ke negara asal, namun sudah mendapatkan sponsorship. Sponsorship merupakan Organisasi Internasional yang membantu warga negara Srilanka, Indonesia, Malaysia dan Thailand serta membutuhkan bantuan pindah ke negara ketiga. Final Reject Srilanka sedang menunggu proses sponsorship dengan waktu paling cepat 3 (tiga) tahun. Sponsorship akan memberikan fasilitas berupa, tiket pesawat, tempat tinggal, uang, pendidikan. Pada saat di canada, final reject akan menjadi warga negara canada dan diperbolehkan untuk bekerja serta sekolah. Ketiga, saat ini Final Reject warga negara Iran sedang mencari dana atau sponsorship yang akan memfasilitasi kepulangan mereka ataupun pemindahan ke negara ketiga.