Repository Unilak

Repository Unilak

Welcome To Repository Universitas Lancang Kuning

Photo by @inspiredimages

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 2 of 2

Recent Submissions

  • Item type:Item,
    Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Berhenti Melanggar Rambu Larangan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
    (Universitas Lancang Kuning, 2023)
    Gamal, Muhammad Rafi
    Penelitian ini diberi judul penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang berhenti di kecamatan rumbai kota pekanbaru berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Penelitian ini di latar belakangi beberapa penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang berhenti melanggar rambu lalu lintas di kecamatan rumbai dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan penelitian ini adalah pertama, penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang berhenti Melanggar rambu lalu lintas di kecamatan rumbai kota pekanbaru Kedua, bagaimana upaya penegak hukum ataupun pihak yang terkait dalam menegakkan hukum seadil-adilnya agar Undang-Undang dapat berjalan sebagaimana mestinya terutama terhadap para pelanggar yaitu pengendara sepeda motor yang berhenti di di kecamatan rumbai kota pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk menjelaskan Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor yang berhenti melanggar rambu lalu lintas di kecamatan rumbai kota pekanbaru Kota Pekanbaru. Kedua, untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor yang berhenti melanggar rambu lalu lintas di kecamatan rumbai kota pekanbaru. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini diketahui bahwa penegakkan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang yang berhenti melanggar rambu larangan di kecamatan rumbai kota pekanbaru dapat diketahui dari beberapa fenomena yang terjadi dilapangan ternyata hanyalah kewajiban mematuhi ketentuan perundang-undangan yang masih terkendala. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  • Item type:Item,
    Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Dalam Menindak Kendaraan Yang Parkir Tidak Pada Tempatnya Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Di Kawasan Perkotaan Kota Bengkalis
    (Universitas Lancang Kuning, 2023)
    Anugrah, Muhammad Nur
    Skripsi ini berjudul “Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Dalam Menindak Kendaraan Yang Parkir Tidak Pada Tempatnya Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum di Kawasan Perkotaan Kota Bengkalis”. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dalam Pasal 11 ayat (1) telah menyebutkan bahwa Setiap orang wajib memarkir kendaraan pada tempat yang sudah ditentukan. Namun fakta dilapangan ditemukan bahwa penertiban parkir di Kota Bengkalis hingga saat ini belum dilakukan penertiban secara optimal. Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam menindak kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dikawasan perkotaan kota Bengkalis. Untuk mengetahui hambatan pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam menindak kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dikawasan perkotaan kota Bengkalis. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam menindak kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dikawasan perkotaan kota Bengkalis. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode Observasi, Wawancara terstruktur, dan Kajian Pustaka. Setelah data terkumpul kemudian data dianalisis secara Kualitatif, selanjutnya dalam menarik kesimpulan setiap dalil ditetapkan dengan metode berpikir Induktif. Kesimpulan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam menindak kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dikawasan perkotaan kota Bengkalis belum dapat berjalan secara optimal. Hambatannya bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas, terbatasnya jumlah personil Dinas Perhubungan dan belum adanya Peraturan Daerah tentang perparkiran di wilayah Kota Bengkalis. Upayanya adalah melakukan pemantauan terhadap kegiatan perparkiran dengan lebih teratur dan rutin terutama di lokasi rawan parkir, melakukan sosialisasi yang tepat sasaran, melakukan tindakan tegas dan rutin dalam menindak praktik parkir yang bukan pada tempatnya.
  • Item type:Item,
    Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Dan Perniagaan Satwa Yang Dilindung Berdasarkan Undang Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
    (Universitas Lancang Kuning, 2023)
    Walidradha, Muhammad Naufal
    Hampir disetiap daerah memelihara hewan-hewan yang dilindungi seperti Burung Cucak Hijau atau Burung Cicak Daun Besar (Chloropsis Sonnerati) dikenal sebagai greater green leafbird, pasalnya burung cucak hijau kini telah termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi. Demi menghindari hal tersebut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) meminta para pemelihara untuk mendaftarkan dan mengurus izin kepemilikan burung cucak hijau. Apabila diketahui tidak mampu menunjukkan izin itu akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Perlindugan jenis cucak hijau sudah di sahkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106 tahun 2018 tentang tumbuhan dan satwa dilindungi. Apabila menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, pemeliharaan burung ini sudah termasuk tindak pidana. Untuk menjelaskan Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Dan Perniagaan Satwa Yang Di Lindungi Berdasarkan Undang Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Kecamatan Talang Kabupaten Siak. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Dan Perniagaan Satwa Yang Di Lindungi Berdasarkan Undang Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak? Dalam kaitannya dengan penangkapan dan perniagaan satwa yang dilindungi teori penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan sebagian faktor penegakkan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan efek tidak tercapainya penegakkan hukum yang diharapkan. Dari arsip Berkas Perkara Nomor BP/59/XII/2021 pada tanggal 05 Desember 2021 tentang penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap kasus penangkapan dan perniagaan satwa dilindungi yang didapatkan penulis dari pihak Kepolisian Sektor Tualang terhadap tersangka dan Telah dilimpahkan kasus ini pada tanggal 21 februari 2022 menyatakan bahwa penyidikan terhadap perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Siak dengan nomor B/513/L.4.17.3/EOH.1/01/2022 kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Siak dan telah putus dengan Nomor Perkara 52/Pid.B/LH/2022/PN Sak tentang putusan penangkapan dan perniagaan satwa dilindungi yang didapatkan penulis dari pihak Pengadilan Negeri Siak yang dikabulkan oleh penuntut umum 1 (Jaksa) Hindun Harahap, SH., MH dengan hukuman 1 tahun kurungan penjara.
  • Item type:Item,
    Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pribadi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
    (Universitas Lancang Kuning, 2023)
    Satria, Muhammad Nanda
    Dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan bahwa Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan. Namun pada kenyataannya, di Kota Pekanbaru khususnya di Perumahan Pancoran Mas yang berada di Panam sering terjadi penggunaan badan halan sebagai lahan parkir pribadi, sehingga merugikan warga yang lain di perumahan tersebut. Akibatnya lahan yang dijadikan parkir pribadi tersebut menimbulkan keributan antar warga perumahan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pribadi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Bagaimana Hambatan Dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pribadi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Jenis penelitian ini adalah metode penulisan Hukum Sosiologis adalah membahas tentang Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pribadi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Dimana alasan dipilih lokasi ini adalah karena masih belum terlaksana dengan baik mengenai Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pribadi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Kesimpulan dalam penelitian ini telah menjawab permasalahan yang muncul yaitu Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pribadi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan bahwa belum berjalan dengan baik, karena masih ada masyarakat khususnya di perumahan pancoran mas yang menjadikan jalan yang merupakan bagian dari fasilitas umum untuk dijadikan lahan parkir mobil pribadi. Area untuk memarkir mobil yang berkurang biasanya disiasati dengan memajukan pagar rumah sampai melewati selokan. Hambatan Dalam Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pribadi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan bahwa belum adanya kesadaran hukum terhadap masyarakat penggunaan fasilitas umum terutama jalan yang dijadikan tempat parkir, belum adanya pengawasan dari instansi terkait, dan tidak adanya pemberian sanksi terhadap masyarakat yang memarkir mobil di perumahan yang menggunakan fasilitas umum jalan perumahan khususnya di perumahan pancoran mas. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pribadi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan bahwa perlunya sosialiasi terhadap masyarakat penggunaan fasilitas umum terutama jalan yang dijadikan tempat parkir, perlunya pengawasan dari instansi terkait, dan perlunya pemberian sanksi terhadap masyarakat yang memarkir mobil di perumahan yang menggunakan fasilitas umum jalan perumahan khususnya di perumahan pancoran mas.
  • Item type:Item,
    Pelaksanaan Kewenangan Menembak Ditempat Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Wilayah Hukum Polda Riau
    (Universitas Lancang Kuning, 2023)
    Habibullah, Muhammad Kelpin
    Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimanakah pelaksanaan menembak ditempat oleh anggota Polri khusus Polda Riau? Kedua, hambatan dalam pelaksanaan menembak ditempat oleh anggota Polri khusus Polda Riau? Ketiga, bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan menembak ditempat oleh anggota Polri khusus Polda Riau? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan menembak ditempat oleh anggota Polri khusus Polda Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis ini membahas pelaksanaan menembak ditempat oleh anggota Polri khusus Polda Riau. Hasil Penelitian diketahui bahwa pelaksanaan kewenangan menembak ditempat yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Polda Riau dapat dilakukan apabila tindakan keras atau penggunan kekerasan sudah tidak dapat ditempuh maka pemberlakuan wewenang tembak ditempat terhadap tersangka boleh digunakan dengan benar-benar dan diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hambatan dalam pelaksanaan kewenangan menembak ditempat yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Polda Riau adalah kurangnya kemampuan/kemahiran petugas kepolisian dalam menggunakan senjata api, adanya tingkat keramaian publik,jarak tembak yang jauh terhadap pelaku tindak pidana dan kondisi cuaca yang ekstrem dan pencahayaan yang kurang. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kewenangan menembak ditempat yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Polda Riau adalah melakukan pelatihan dan pemahaman teori dalam bidang hukum dan HAM, melakukan pelatihan menembak secara rutin dan melakukan tes psikologi/kejiwaan secara berkala.