Rekom Penggunaan Senpi Nonorganik Polri / TNI Peruntukan Di Luar Polri / TNI Di Wilkum Polda Riau Berdasarkan Perkap Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senpi Nonorganik Polri / TNI Untuk Keepentingan Beladiri

Putra, Suryadi (2022) Rekom Penggunaan Senpi Nonorganik Polri / TNI Peruntukan Di Luar Polri / TNI Di Wilkum Polda Riau Berdasarkan Perkap Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senpi Nonorganik Polri / TNI Untuk Keepentingan Beladiri. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201006_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (2MB)
	Text 1874201006_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pemilikan dan penggunaan senjata api nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia / Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan bela diri merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai upaya perlindungan diri dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatan yang diberikan secara selektif dengan persyaratan secara ketat dan rekomendasi yang tepat. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan rekomendasi terhadap penggunaan senjata api non organik POLRI/TNI untuk masyarakat sipil diwilayah hukum kepolisian daerah Riau berdasarkan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia belum menunjukan pencapaian yang maksiamal, terutama bagi Dirintelkam POLDA Riau. Hal ini dibuktikan dengan tingginya kasus pelanggaran izin kepemilikan dan penggunaan senjata api di provinsi Riau yaitu sebanyak delapan kasus sepanjang tahun 2016 – 2021. Lalu bagaimanakah tugas dan hambatan dalam memberikan rekomendasi kepemilikan senjata api menurut Undang-Undang no 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang berlokasi di Kota Pekanbaru dengan alasan bahwa rekomendasi perizinan, kepemilikan dan penggunaan senjata api bagi masyarakat sipil belum maksimal. Sumber data berupa data primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara nonstruktur, dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberian rekomendasi penggunaan senjata api oleh seksi pelayanan administrasi Ditintelkam Polda Riau belum menunjukan pencapaian yang maksimal dengan dibuktikan tingginya kasus pelanggaran izin kepemilikan senjata api. Yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian rekomendasi penggunaan senjata api yaitu faktor regulasi yang kurang lengkap, kemudian faktor penegak hukumnya dan faktor masyarakat serta kebudayaan yang kurang baik. Perlu adanya upaya dalam meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi, seperti revisi regulasi menjadi lebih baik dan memberikan edukasi secara khusus terhadap penegak hukum yang menangani rekomendasi perijinan kepemilikan senjata api.

Actions (login required)

View Item