Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Makanan Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Pekanbaru

Laoli, Tia Surya Darmawani (2022) Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Makanan Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Pekanbaru. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201212_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1874201212_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (538kB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan penelitian ini adalah pertama, pelaksanaan hukum produk makanan UMKM yang tidak mencantumkan label halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal di Kota Pekanbaru? kedua, hambatan perlindungan hukum terhadap produk makanan UMKM yang tidak mencantumkan label halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal di Kota Pekanbaru? ketiga, apa upaya terhadap produk makanan UMKM yang tidak mencantumkan label halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal di Kota Pekanbaru? Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui pelaksanaan hukum label halal terhadap produk makanan oleh pelaku UMKM di Kota Pekanbaru. Kedua, untuk menjelaskan hambatan perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan UMKM yang tidak mencantumkan label halal di Kota Pekanbaru. Ketiga, untuk mengetahui upaya dalam perlindungan terhadap konsumen pada makanan UMKM yang tidak mencantumkan label halal di Kota Pekanbaru. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian sosiologis pengambilan data primer yaitu dengan cara wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang didapat dalam kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan BPJPH belum sepenuhnya terlaksana dengan baik di Kota Pekanbaru. Tetapi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah belum melaksanakanya dengan baik Hal ini disebabkan oleh faktor informasi yang kurang jelas diberikan kepada konsumen sehingga dapat merugikan konsumen. hambatan perlindungan hukum terhadap produk makanan UMKM yang tidak mencantumkan label halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal di Kota Pekanbaru pelaku UMKM memberikan kepastian hukum bagi konsumen terhadap produk makanan halal karena masih banyak ditemukan peredaran produk makanan baik yang lokal maupun impor yang belum berlabel sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH. Upaya terhadap produk makanan UMKM yang tidak mencantumkan label halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal di Kota Pekanbaru pihak berwajib khususnya MUI dan BPJPH dalam menangani masalah tersebut untuk mengatasi hal-hal yang mengenai pencantuman label halal. dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan jujur atas setiap produk yang dihasilkannya.

Actions (login required)

View Item