Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Nafkah Istri Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Tarigan, Yuni Rahmawati (2022) Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Nafkah Istri Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201014_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1874201014_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Perempuan berhadapan dengan hukum tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan atas nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut‟ah, dan nafkah anak Namun, apabila istri terbukti melakukan perbuatan Nuzyus atau membangkang kepada suaminya pada masa perkawinan maka Nafkah Madliyah (terutang) tidak dapat digugat oleh istri. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah, 1) Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terhadap hak nafkah istri pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru?, 2) Apasaja yang menjadi hambatan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terhadap hak nafkah istri pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru?, 3) Bagaimana upaya mengatasi hambatan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terhadap hak nafkah istri pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru?. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah, 1) Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terhadap hak nafkah istri pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru, 2) Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terhadap hak nafkah istri pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru, 3) Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terhadap hak nafkah istri pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu, penelitian terhadap efektifitas hokum. Hasil dari penelitian ini adalah, Pelaksanaan putusan Pengadilan Agama mengenai tuntutan nafkah untuk nafkah madhiyah dan iddah diberikan sebelum pengucapan ikrar talak dalam sidang di pengadilan. Putusan pemberian nafkah pasca bercerai bersifat kondemnator (condemnatoir). Dalam hal nafkah madiyah, iddah dan mut’ah, tuntutan tersebut terdapat dalam rekonvensi. Pertimbangan hakim dalam penetapan jumlah nafkah anak pasca perceraian adalah, Penghasilan dari suami, hakim meminta daftar penghasilan suami jika suami bekerja pada sektor formal, Disesuaikan dengan kebutuhan istri dan anak pada saat itu, yang disesuaikan dengan kemampuan suami, Disesuaikan dengan berapa tuntutan yang di ajukan oleh pihak istri dan didasarkan pula pada kemampuan suami. Hambatan bagi pelaksaanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017, dimana SEMA ini dibuat untuk mengakomodir hak-hak perempuan dalam berhadapan dengan hukum dan memberi kesetaraan hak kepada perempuan. Hambatan-hambatan tersebut, yaitu Faktor ekonomi mantan suami , hak exofficio yang dimiliki oleh hakim, sulitnya membuktikan istri tidak nusyuz Upaya yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum adalah dengan Pengadilan Agama, khusunya Hakim, harus menyambut baik terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 ini, sebab, itu merupakan payung hukum bagi pengadilan untuk memberikan hak kepada perempuan berdahapan dengan hukum dengan cara yang mudah, tidak seperti eksekusi parkara biasanya yangselalu diasumsikan ribet dan mahal. Dalam hal ini Hakim bisa menggunakan hak ex officionya dengan menetapkan besaran nilai hak nafkah istri pada cerai gugat, yaitu berupa iddah, mut’ah dan maddiyah yang sesuai dengan tuntutan dari istri sebagai bentuk keadilan terhadap istri.

Actions (login required)

View Item