Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Yang Berjualan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum

Amiyanti, Afifah (2021) Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Yang Berjualan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1774201061_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (2MB)
	Text 1774201061_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (730kB) | Request a copy

Abstract

Pedagang kaki lima selalu menjadi polemik di berbagai kalangan, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan pemerintah. Keberadaannya sering berhubungan dengan masalah penertiban, sehingga sangat diperlukan penegakan hukum agar terciptanya keindahan dan ketertiban kota, penegakan hukum adalah upaya menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pedagang di Kecamatan Tampan berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum dan untuk mengetahui faktorfaktor apa sajakah yang menghambat penegakan hukum tersebut, serta upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hokum tersebut. Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan melakukan studi lapangan, wawancara dengan nara sumber yaitu Para pedagang yang berjualan Di Kecamatan Tampan, Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Camat Kecamatan Tampan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara subtansi penegakan hukum pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah kota Pekanbaru ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiba Umum, yang mana dengan dikeluarkan perda tersebut sudah tepat, dan secara struktur penegakan hukum terhadap PKL dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru yang berwenang melakukan penertiban telah bekerja sesuai prosedur yang diamanatkan. Akan tetapi penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan semestinya karena secara budaya masyarakatnya masih terbilang rendah, dan tempat relokasi yang diberikan tidak sesuai sehingga menimbulkan gangguan di tengah masyarakat. Terhadap pedagang kaki lima yang tidak tertib, oleh Satpol Polisi Pamong Praja mengambil tindakan memberikan peringatan lisan dan tertulis sampai dengan melakukan penyitaan barang-barang dagangannya.

Actions (login required)

View Item