Pelaksanaan Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Bagi Pengguna Narkotika Di Kepolisian Daerah Riau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Usnia, Usnia (2022) Pelaksanaan Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Bagi Pengguna Narkotika Di Kepolisian Daerah Riau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1774201265_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (2MB)
	Text 1774201265_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini pelaksanaan pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi pengguna Narkotika di Kepolisian Daerah Riauberdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan kurangnya perhatian dan pengawasan yang di berikan kepada anggota Kepolisian pengguna narkotika. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi pengguna Narkotika, untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi pengguna Narkotika dan untuk menjelaskan upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi pengguna Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau tersebut.Metode yang dipergunakanadalahpenelitianhukumsosiologis, Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder,dan data tertierdenganteknikpengumpulan data menggunakanobservasi, wawancara dan kajiankepustakaan. Data yang diperolehakandianalisismenggunakanmetodekualitatif, yaitu data akandijelaskandengandenganmenguraikan secara deskriptifdari data yang telahdiperoleh. DalammenganalisakesimpulanPenulismenerapkanMetodeberfikirinduktifyaitusuatupernya taanataudalil yang bersifatkhususmenjadisuatupernyataanataukasus yang bersifatumum.Berdasarkanhasilpenelitiandiketahuibahwapelaksanaan pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi pengguna Narkotika di Kepolisian Daerah Riauadalah belum berjalan dengan maksimal karena saat persidangan kode etik polri yang ditetapkan dengan sikap Kapolda sebelum itu pelanggar diperiksa dan diberikan hukuman sesuai dengan Prosedur (SOP) peraturan tersebut. Sehingga memberikan efek jera kepada pelanggar dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan jika melihat jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh anggota tersebut, mulai dari pemberian sanksi penahanan, penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji, penundaan untuk mengikuti pendidikan, dan sampai mutasi secara demosi pernah dilaksanakan dilingkungan Kepolisian Daerah Riau. Hambatan yang muncul yaitu banyaknya perkara, mengingat pemeriksa belum dapat menyelesaikan berkas perkara, perkara harus mendapat putusan yang inkrah atau telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan terlebih dahulu, pelanggar tidak bersedia hadir atau mangkir dari panggilan pemeriksaan, dengan upaya membentuk tim investigasi agar perkara tersebut bisa diselesaikan sehingga cepat disidangkan dan mendapat putusan pengadilan, memberikan atau mengirimkan surat panggilan kepada anggota yang melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali atau kepada keluarga anggota yang melakukan pelanggaran apabila anggota tersebut tidak juga hadir memenuhi surat panggilan, maka dari pihak internal tetap akan melakukan sidangkan secara In Absensia (tanpa kehadiaran pelanggar).

Actions (login required)

View Item