Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelalawan

Aritonang, Wilson Basama (2022) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelalawan. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1774201223_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1774201223_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelalawan berdasrkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 108 yang menyebutkan setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaiman dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar). Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Kesimpulan dalam penelitian ini telah menjawab permasalahan yang muncul yaitu Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelalawan belum berjalan dengan baik karena penegakan hukumnya belum maksimal, sebab masih ada kebakaran lahan di daerah Kecamatan Pelalawan tidak di proses secara hukum. Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pembakaran Lahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahu 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah Hukum Resor Pelalawan adalah sulitnya menemukan alat bukti baik pelaku maupun saksi di lokasi kebakaran lahan di Kecamatan Pelalawan. Upaya yang di lakukan dalam penelitian ini adalah perlunya penambahan personil penyidik dan penambahan anggaran untuk operasional penegakan hukum,

Actions (login required)

View Item