Pelaksanaan Pembimbingan Klien Balai Pemasyarakatan Pekanbaru Pada Saat Pandemi Covid 19 Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Saputra, Rahmaddhan (2022) Pelaksanaan Pembimbingan Klien Balai Pemasyarakatan Pekanbaru Pada Saat Pandemi Covid 19 Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201208_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1874201208_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (948kB) | Request a copy

Abstract

Pembimbingan kemasyarakat adalah petugas Balai Pemasyarakatan yang memberikan bimbingan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, sikap, perilaku, serta kesehatan jasmani dan rohani para profesional dan obyek pendidikan. Dalam melaksanakan pembimbingan petugas pembimbing kemasyarakatan harus bertemu, bertatap muka dan menjelaskan pelaksanaan bimbingan, namun dengan mewabahnya covid 19 tentu akan menjadi penghalang dalam pelaksanaan bimbingan tersebut. Pada masa Pandemi Covid 19 ini tentu akan menyulitkan bagi pihak Balai Pemasyarakatan Pekanbaru karena ada beberapa klien yang tidak memiliki handphone dan lokasi yang tidak memiliki sinyal apabila dilakukan pembimbingan secara online.Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Bagaimanakah pelaksanaan pembimbingan klien Balai Pemasyarakatan Pekanbaru Pada Saat Pandemi Covid 19 Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19? Apakah hambatan dan upaya apa yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis sehingga hasil penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil pembahasan mengatakan bahwa

Actions (login required)

View Item