Pelaksanaan Hak Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Pt Dinamika Buah Nusantara

Efendi, Raya (2022) Pelaksanaan Hak Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Pt Dinamika Buah Nusantara. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201227_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1874201227_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (388kB) | Request a copy

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, bagaimanakah pelaksanaan hak pekerja perempuan di PT Dinamika Buah Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Kedua, apakah sanksi terhadap pelanggaran hak pekerja perempuan di PT Dinamika Buah Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Ketiga, bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja perempuan di PT Dinamika Buah Nusantara untuk mendapatkan haknya berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian menjelaskan dan menganalisis masing-masing dari rumusan masalah tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menjelaskan pelaksanaan hak pekerja perempuan di PT Dinamika Buah Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan faktanya tidak diberikan. Pengusaha seolah tak mau rugi karena norma yang mengatur hak pekerja perempuan meliputi waktu kerja, cuti haid, cuti hamil dan melahirkan, hak menyusui anak, hak cuti keguguran pada kandungan dianggap akan menggangu kepentingan produksi dan keuntungan perusahaan. Sanksi terhadap pelanggaran hak pekerja perempuan di PT Dinamika Buah Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sesuai ketentuan Pasal 189 jelas memberikan makna bahwa antara sanksi pidana dan sanksi perdata saling berdiri sendiri tanpa menghilangkan atau tanpa harus mendahului satu dengan yang lainnya. Apabila dilaporkan oleh pekerjanya dapat dituntut dengan menggunakan sarana sanksi pidana, tidak harus melalui proses penegakan hukum keperdataan melalui PPHI dan proses sanksi administratif melalui pengawas ketenagakerjaan. Namun, Keseluruhan sarana sanksi tersebut karena tidak pernah dilaporkan oleh pekerja perempuan di PT Dinamika Buah Nusantara maka tidak pernah dijatuhkan terhadap PT Dinamika Buah Nusantara. Upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja perempuan di PT Dinamika Buah Nusantara untuk mendapatkan haknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak pernah dilakukan. Meskipun faktanya hak pekerja perempuan di PT Dinamika Buah Nusantara belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Secara normatif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan norma perlindungan apabila terjadi pelanggaran hak-hak pekerja/buruh perempuan, sanksi-sanksi tersebut berupa, administrasi, perdata, dan pidana. Berkaitan pekerja perempuan di PT Dinamika Buah Nusantara tersebut tidak mengetahui tentang haknya, tentu pekerja perempuan sehingga suatu hal yang rasional tidaklah mungkin akan melakukan upaya hukum, sedangkan pihak yang berkepentingan itu tidak mengetahui hak-haknya sebagai pekerja perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Actions (login required)

View Item