Penerapan Asas Business Judgment Rule Terhadap Direksi BUMN Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Risfa, Razif Farooqi (2022) Penerapan Asas Business Judgment Rule Terhadap Direksi BUMN Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201320_BAB-I_IV_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (926kB)
	Text 1874201320_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (411kB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini berjudul tentang “Penerapan Business Judgement Rule pada Direksi BUMN Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”.Skripsi ini dilatarbelakangi oleh kebijakan direksi yang diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah dalam hal pengurusan perseroan salah satunya adalah mengambil keputusan bisnis. Kewenangan tersebut dilindungi hukum sehingga tidak dapat diganggu gugat atau diadili oleh siapapun meski keputusan tersebut merugikan perseroan selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, sesuai ketentuan yang berlaku, rasional, tidak mengalami benturan kepentingan.Dari permasalahan tersebut yang menjadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan Business Judgment Rule dalam melindungi direksi persero terhadap pengambilan keputusan bisnis yang diambilnya dalam rangka pengelolaan persero. Untuk mengetahui penerapan doktrin tersebut dapat digunakan sebagai pembelaan diri direktur BUMN perseroan yang didakwa merugikan keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Untuk mengetahui putusan hakim dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan direksi BUMN telah sesuai dengan konsep Business Judgement Rule diIndonesia.Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif. Dalam menganalisis data ditetapkan dengan metode kualitatif, sedangkan dalam menarik kesimpulannya ditentukan dengan metode induktif. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini bahwa penerapan Business Judgement Rule pada direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia tidak ada keseragaman pemahaman bagi para penegak hukum terkait penerapan business judgement rule. Dalam hal ini, tentunya hukum akan ditentukan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Penerapan doktrin sebagai pembelaan diri direksi badan usaha milik negara perseroan dalam perkara tindak pidana korupsi disusun dan ditopang oleh doktrin-doktin Piercing The Corporate Veil, Doktrin Ultra Vires, dan Doktrin Fiduciary Duty. Pertimbangan hakim dalam kasuskasus korupsi terkait dengan konsep business judgement rule di Indonesia mengatur bahwa direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu keputusan atau pertimbangan bisnis yang diambil dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian sejalan dengan tanggung jawab dan wewenangnya.

Actions (login required)

View Item