Implementasi Sertifikasi Kompetensi Wartawan Di Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Sibarani, Perri (2022) Implementasi Sertifikasi Kompetensi Wartawan Di Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201234_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1874201234_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (348kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini saya beri judul: Implementasi Sertifikasi Kompetensi Wartawan di Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Berdasarkan judul tersebut, maka saya berikan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan di Pekanbaru Provinsi Riau yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi? 2. Apa hambatan atau permasalahan hukum yang terdapat dalam pelaksanaan Program Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) berdasarkan Peratuan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi Wartawan di Provinsi Riau? 3. Bagaimana proses menyelesaikan atau memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi? Penelitian ini di latar belakangi oleh kegiatan sertifikasi kompetensi wartawan di Pekanbaru yang tidak berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2018 tentang badan nasional sertifikasi profesi. Tujuan penelitian ini nantinya diharapkan dapat mengangkat secara konfrehensif tentang pelaksanaan sertifikasi kompetensi wartawan di Pekanbaru, dan menemukan kerangka yang benar dalam penyelenggaraan sertifikasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kulaitatif dengan menggunakan variabel-variabel permasalahan dan teori-teori serta kerangka berfikir dari para pakar di bidangnya. Disamping itu, peneliti juga melakukan proses analisa data yang tersedia dari berbagai jurnal, peraturan perundangundangan, artikel dan literatur yang ada dengan selalu berpedoman pada landasan teori. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan permasalahan hukum dalam kegiatan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi wartawan di kota Pekanbaru oleh organisasi Pers yang merupakan organisasi konstituen Dewan Pers yang mendapatkan lisensi dari Dewan Pers untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi wartawan di kota Pekanbaru. Permasalahan hukum tersebut adalah dimana terdapat ketidakpatuhan Dewan Pers bersama organisasi konstituenya, yaitu melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi, dalam hal ini profesi wartawan dengan tidak mempedomani ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan peraturan pemetrintah nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Actions (login required)

View Item