Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran Dan Dampak Corona Virus Disease 2019

Eldhita, Qhori’ah (2022) Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran Dan Dampak Corona Virus Disease 2019. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201050_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1874201050_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (435kB) | Request a copy

Abstract

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah aturan terbaru yang diberlakukan untuk membentuk laju kenaikan angka positif virus Covid-19. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran Dan Dampak Corona Virus Disease 2019, pada pasal 27 ditujukan untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat fasilitas umum yang tidak melaksanakan protocol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dikenakan sanksi administratif. Dari latar belakang masalah tersebut timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah: pertama Bagaimanakah penegakan hukum terhadap Pelanggar PPKM di Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran Dan Dampak Virus Corona Disease 2019, kedua Bagaimanakah faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap Pelanggar PPKM di Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran Dan Dampak Virus Corona Disease 2019, ketiga Bagaimanakah upaya penyelesaian hambatan terhadap penegakan hukum terhadap Pelanggar PPKM di Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran Dan Dampak Virus Corona Disease 2019. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu kepada Kasi Logistik Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Pekanbaru, dan Pelanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masayarakat (PPKM) di Kota Pekanbaru. Penegakan hukum terhadap pelanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih banyaknya pelanggar PPKM, faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelanggar PPKM adalah kurangnya kesadaran diri yang ada pada masyarakat itu sendiri, dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan penegakan hukum terhadap pelanggar PPKM adalah dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar PPKM di Kota Pekanbaru. Adapun saran yang diberikan seharusnya seluruh masyarakat Kota Pekanbaru mematuhi atauran pemerintah tentang PPKM dan mengikuti aturan protokol kesehatan yang berlaku pada saat ini, seharusnya Satgas Covid-19 dan Satpol PP Kota Pekanbaru gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kota Pekanbaru agar mendapatkan informasi tentang penegakan hukum terhadap pelanggar PPKM pemerintah menyediakan pos atau tempat berjaga untuk Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru agar pengawasan terhadap pelanggar PPKM dan seharusnya pemerintah menyediakan pos penjagaan untuk Satgas Covid-19 agar mengurangi pelanggar PPKM di Kota Pekanbaru.

Actions (login required)

View Item