Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II Terhadap Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Provinsi Riau

Sitompul, Patun Palintino (2022) Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II Terhadap Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Provinsi Riau. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201117_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1874201117_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (491kB) | Request a copy

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Pertama, bagaimana pelaksanaan penegakan hukum oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II terhadap perdagangan satwa liar dilindungi di Provinsi Riau, Kedua, bagaimana hambatan pelaksanaan penegakan hukum oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II terhadap perdagangan satwa liar dilindungi di Provinsi Riau. Ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan mengatasi hambatan penegakan hukum oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II terhadap perdagangan satwa liar dilindungi di Provinsi Riau. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan penegakan hukum oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II terhadap perdagangan satwa liar dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Provinsi Riau telah berjalan namun belum memperoleh hasil yang maksimal. Dari beberapa kasus perdagangan satwa liar dilindungi yang telah ditangani hingga vonis hukuman oleh pengadilan, baru terdapat satu kasus yang memperoleh vonis hukuman yang memadai yaitu penegakan hukum yang dilakukan terhadap penyelundupan satwa dilindungi jenis Cendrawasih dan Kakatua di Kota Dumai pada bulan Maret 2019, dimana PN. Dumai telah manjatuhkan hukuman terhadap terdakwa SUWARDI, YOGO ADMINTO dan AHMAD NUR HABIN dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (limapuluh juta rupiah). Hambatan karena terbatasnya kewenangan yang dimiliki PPNS dalam menangani perkara satwa dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomr 5 Tahun 1990, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hewan yang dilindungi dimana masyarakat tidak mengetahui jenis satwa yang dilindungi dan tidak boleh diperdagangkan dan hambatan lainnya karena kurangnya jumlah personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan luasnya cakupan wilayah yang menjadi tanggung jawab PPNS di Seksi Wilayah II Pekanbaru. Upaya mengatasi hambatan adalah dengan Sosialisasi dan penyuluhan hukum, menambah personil Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, meningkatkan kemampuan dan keahlian Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, meningkatkan patroli oleh Polisi Kehutanan serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

Actions (login required)

View Item