Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Silaban, Olo Miduk (2022) Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1774201115_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1774201115_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB) | Request a copy

Abstract

Latar belakang karena Peredaran rokok ilegal cukup mengkhawatirkan karna beredar luas diperjualbelikan disejumlah toko, supermarket dan warung-warung yang ada di sebagian besar wilayah Kota Pekanbaru, berpotensi mengganggu pasar pabrik perusahaan rokok dan juga penerimaan cukai bahkan dengan banyak nya beredar rokok ilegal tanpa cukai yang tidak terbendung maka juga berdampak bagi kesehatan masyarakat karna penggunaan yang tiada batas. Dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metode Penelitian ini merupakan menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis sehingga hasil penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil pembahasan mengatakan Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak terlaksana dengan baik karena telah melanggar Pasal 4 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hambatan Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah karena kurangnya pengawasan Bea dan Cukai, kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya kesadaran produsen. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah dengan melakukan sosialisasi, melakukan pemantauan harga dan kerjasama dengan Instansi Terkait. Saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: Indonesia merupakan negara hukum, sebagai masyarakat yang patuh pada hukum ada baiknya pengusaha rokok mendaftarkan izin atas usahanya untuk mendapat legalitas dan payung hukum sehingga bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Pengedar rokok juga harus mengetahui peraturan tentang cukai agar terhindar dari praktek peredaran rokok ilegal. Demi terciptanya keamanan dan kesejahteraan masyarakat, pihak Bea Cukailebih meningkatkan lagi dalam upaya penindakan pelanggaran rokok ilegal dan harus benar-benar bisa membedakan pelanggar yang benar-benar tahu mengenai peraturan cukai atau bahkan tidak tahu sama sekali agar tindakan yang diberikan bisa bernilai dengan bentuk pelanggarannya sehingga pelanggar dapat berhati-hati dalam melakukan praktek peredaran rokok serta pihak Bea Cukai dan Pemerintah Daerah harus konsisten untuk tahun-tahun selanjutnya aga rtujuan negara dapat tercapai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item