Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Payung Sekaki

Surya, Nugraha Ramadhani (2022) Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Payung Sekaki. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201140_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1874201140_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (248kB) | Request a copy

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan anak-anak penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas danberdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di Wilayah Hukum Polisi Sektor Payung Sekaki berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Apakah hambatan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Payung Sekaki berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, dan Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Payung Sekaki berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dan bersifat deskriptif, dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Payung sekaki berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat belum maksimal dilakukan karena masih banyaknya Bhabinkamtibmas yang tidak menjalankan fungsinya. Hambatan dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Payung sekaki terdiri atas faktor internal antara lain dari Jumlah personil yang belum memadai, minimnya sarana dan prasarana penunjang serta faktor eksternal berupa masih rendahnya pemahaman masyarakat akan fungsi Bhabinkamtibmas. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Payung sekaki meliputi meningkatkan disiplin Bhabin yang ada, meningkatkan Tingkat pendidikan dan kepekaan sosial personil, menambah personil dan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung fungsi agar berjalan dengan baik, serta faktor eksternal yang meliputi peningkatan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan bagi pihak yang terkait dalam fungsi tersebut.

Actions (login required)

View Item