Pelaksanaan Eksekusi Denda Dan/Atau Ganti Rugi Oleh Perusahaan Pelaku Pembakar Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sahfutra, Nanda (2022) Pelaksanaan Eksekusi Denda Dan/Atau Ganti Rugi Oleh Perusahaan Pelaku Pembakar Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201326_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1874201326_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (409kB) | Request a copy

Abstract

Secara yuridis definisi “Hutan” termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Yakni suatu kesatun ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat di pisahkan. Didalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah ini bahkan menegaskan adanya tanggung jawab pemegang izin atas kebakaran hutan di areal kerjanya, yang meliputi tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, membayar ganti rugi, atau sanksi administrasi. Namun kenyataannya masih terdapat perusahaan di Provinsi Riau yang tidak melaksanakan ganti rugi atau pemulihan hutan kembali. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian mengatakan bahwa Pelaksanaan eksekusi denda dan/atau ganti rugi oleh perusahaan pelaku pembakar hutan berdasarkan undangundang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak terlaksana dengan baik. Sudah ada putusan Pengadilan mengenai vonis denda atau ganti rugi tapi tidak dapat dilakukan eksekusi oleh Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Hambatan pelaksanaan eksekusi denda dan/atau ganti rugi oleh perusahaan pelaku pembakar hutan berdasarkan undangundang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Belum ada Mekanisme Pelaksanaan Prosedur Eksekusi, Tidak Adanya Pengawasan, Belum Menerima Salinan Putusan. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan eksekusi denda dan/atau ganti rugi oleh perusahaan pelaku pembakar hutan berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan Membentuk satuan tugas dan Meningkatkan Fungsi DPRD dalam Fungsi Pengawasan. Saran yang dapat disampaikan guna melengkapi hasil penelitian adalah sebagai berikut: Pemerintah harus segera membuat mekanisme pelaksanaan dan prosedur untuk mengeksekusi putusan pengadilan agar Negara benar-benar mendapatkan ganti rugi dari perusahaan yang dapat digunakan untuk memulihkan kerusakan lingkungan. Harus ada koordinasi antara Pemerintah dengan pemilik koorporasi untuk mengambil ganti rugi dan pelaksanaan pemulihan hutan kembali. Perusahaan harus bertanggungjawab membayar ganti rugi atas kerusakan hutan yang telah dilakukannya.

Actions (login required)

View Item