Pelaksanaan Pembebasan Lahan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Berdasarkan Undangundang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Siregar, Maradona (2022) Pelaksanaan Pembebasan Lahan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Berdasarkan Undangundang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201270_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1874201270_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB) | Request a copy

Abstract

Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Bagaimanakah pelaksanaan pembebasan lahan jalan tol Pekanbaru-Dumai berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bagaimanakah hambatan dan upaya apa yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis sehingga hasil penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil pembahasan mengatakan bahwa Pelaksanaan pembebasan lahan jalan tol Pekanbaru-Dumai berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak terlaksana dengan baik, Pada prinsipnya seharusnya pemberian ganti kerugian sebagai suatu upaya mewujudkan penghormatan kepada hak-hak dan kepentingan perseorangan yang telah dikorbankan untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan layak dan adil namun masih terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan ganti rugi secara layak dan adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya seringkali pemberian ganti kerugian tersebut dilakukan semena-mena tanpa perhitungan yang seharusnya dan sering terjadi dalam pemberian ganti kerugian ini disertai pula dengan paksaan yang membuat pihak yang kehilangan hak atas tanahnya tak berdaya menerima, meskipun tak sesuai harapan serta tidak dapat mengembalikan atau membangun kembali kehidupan baru yang lebih baik untuk mereka.Hambatan pelaksanaan pembebasan lahan jalan tol Pekanbaru-Dumai berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah karena Harga Tidak Sesuai Dengan Nilai Jual Objek Pajak/ Harga Pasaran, para pihak yang bersengketa tidak kooperatif dan kurangnya koordinasi dengan pihak terkait. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pembebasan lahan jalan tol Pekanbaru-Dumai berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum, meningkatkan pelayanan pengaduan dan informasi ganti rugi tanah serta melakukukan koordinasi dengan instansi terkait. Saran yang dapat disampaikan guna melengkapi hasil penelitian adalah sebagai berikut: Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat dan hendaknya masyarakat dapat memahami adanya fungsi sosial yang harus diutamakan atas hak kepemilikan tanah secara pribadi sehingga dapat memahami dan mau menerima gantirugi dari pemerintah sebab tanah tersebut akan digunakan bagi kepentingan umum serta setiap penetapan ganti rugi atas tanah untuk kepentingan umum harus mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak yang sudah ada disamping pertimbangan lainnya

Actions (login required)

View Item