Hak Mendapatkan Kompensasi Akibat Pemutusan Aliran Listrik Pt Pln (Persero) Berdasarkan\ Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Pt Pln (Persero) Di Kabupaten Bengkalis

Syahrita, Lisa (2022) Hak Mendapatkan Kompensasi Akibat Pemutusan Aliran Listrik Pt Pln (Persero) Berdasarkan\ Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Pt Pln (Persero) Di Kabupaten Bengkalis. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201008_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1874201008_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini diberi judul Hak Mendapatkan Kompensasi Akibat Pemutusan Aliran Listrik PT PLN (Persero) Berdasarkan Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini di latar belakangi beberapa hambatan dalam pelaksanaannya diantaranya masih ada terdapat apabila terdapat gangguan penyediaan tenaga listrik konsumen tidak mendapatkan kompensasi sebagaimana yang termuat di dalam Peraturan Perundang-ndangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah hak mendapatkan kompensasi akibat pemutusan aliran listrik PT PLN (Persero) berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) di Kabupaten Bengkalis, faktor yang menjadi penghambat yang timbul serta upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan yang timbul tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan hak mendapatkan kompensasi akibat pemutusan aliran listrik PT PLN (Persero) berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) di Kabupaten Bengkalis. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisa menggunakan metode kualitatif, yaitu data akan dijelaskan dengan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisa kesimpulan Penulis menerapkan Metode berfikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih ada terdapat apabila terdapat gangguan penyediaan tenaga listrik konsumen tidak mendapatkan kompensasi sebagaimana yang termuat di dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019. Hambatan yang timbul adalah gangguan ketenagalistrikan yang sering terjadi banyak yang bukan menjadi tanggung jawab PT PLN (Persero) semuanya karena ada beberapa hambatan yang bukan merupakan kelalaian dari PT PLN (Persero), sehingga PT PLN (Persero) Kabupaten Bengkalis tidak memberikan kompensasi dan ganti rugi apapun kepada Pelanggan. Upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi adalah PT PLN (Persero) di Kabupaten Bengkalis bahwa PT PLN (Persero) Kabupaten Bengkalis akan memprioritaskan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Peraturan Perundang-undangan dan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) agar masyarakat sebagai konsumen mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Actions (login required)

View Item