Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

Arfandi, Fachrul (2022) Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201178_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1874201178_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (387kB) | Request a copy

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menambah “hukuman” seorang narapidana berdasarkan ketentuan dianggap sebagai pihak yang bersedia bekerjasama atau tidak dengan instansi penegak hukum (Justice Collaborator). Karena pertimbangan seseorang sebagai Justice Collaborator atau tidak, sudah tercermin dalam pertimbangan hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana dalam amar putusan. Sehingga dalam penjatuhan pidana sudah mencerminkan segala hal termasuk sikap kooperatif dari terpidana sehingga tidak selayaknya seorang narapidana dihukum dua kali. Pokok masalah yang dikemukakan adalah Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Bagaimana hambatan dan upaya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis sehingga hasil penelitian ini bersifat deskriptif analisis..Hasil pembahasan mengatakan bahwa Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak terlaksana dengan baik karena masih terdapat beberapa narapidana yang tidak mendapatkan remisi. Hambatan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah hambatan internal dan eksternal. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah dengan berkordinasi dengan jajaran lebih tinggi dalam lingkup pemasyarakatan mengenai peratutan tentang remisi, memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya dalam menilai narapidana ketika akan diajukan mendapat remisi, membina kesadaran narapidana agar mengikuti program pembinaan dengan baik. Membuat surat pernyataan agar narapidana tersebut dapat diajukan terlebih dahulu untuk mendapatkan remisi.

Actions (login required)

View Item