Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Asusila Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial

Novriyadi, Elki (2022) Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Asusila Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1774201055_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1774201055_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (491kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini diberi judul penegakan hukum terhadap perbuatan asusila di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Penelitian ini di latarbelakangi terdapat beberapa hambatan dalam penertibannya, diantaranya masih adanya oknum yang membekingi tempat yang diduga praktek perbuatan asusila di Kota Pekanbaru, sehingga sanksi yang diberikan kepada yang melanggar hanya diberikan teguran tanpa adanya proses sanksi pidana barupa denda terhadap pelaku asusila yang melanggar peraturan tersebut sehingga tidak memberikan ejek jera, faktor yang menjadi penghambat yang timbul serta upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan yang timbul tersebut. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, sumber data terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisa menggunakan metode kualitatif, yaitu data akan dijelaskan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisa kesimpulan Penulis menerapkan metode berfikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum terhadap perbuatan asusila di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial adalah belum berjalan dengan maksimal karena dalam hal penindakan razia yang dilakukan tidak memberikan efek yang jelas terhadap sanksi yang dijatuhkan, sehingga masih adanya pihak pengelola yang melanggar aturan tersebut dalam hal perizinan yang mana masih ada juga tempat yang ada di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki surat izin yang dikeluarkan Dinas terkait serta masih adanya pungutan liar yang dipungut oleh beberapa oknum tanpa izin dari pihak atau instansi yang berwenang sehingga pihak pengelola tempat tersebut leluasa untuk melakukan kegiatan tersebut sehingga masyarakat sekitar merasa terganggu. Hambatan yang muncul adalah masih adanya petugas yang tidak mematuhi peraturan dalam penerapan sanksi terhadap pemilik tempat yang diduga sering melakukan perbuatan asusila tersebut, kurangnya pengawasan terhadap masyarakat, kurangnya sarana prasarana dan operasional serta masih rendahnya kesadaran hukum terhadap masyarakat dan kurangnya pemantauan yang dilakukan oleh Dinas terkait terhadap pihak yang sering mengambil pungutan liar terhadap pemilik tempat penyedia pekerja seks komersil yang diambil oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan upaya meningkatkan kesadaran hukum dengan melakukan penindakan secara tegas, meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah dan memberikan sanksi kepada yang tegas guna memberikan efek jera terhadap pelaku asusila.

Actions (login required)

View Item