Pembuktian Akses Ilegal Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berdasarkan Undangundang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Sihotang, Edi Fran (2022) Pembuktian Akses Ilegal Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berdasarkan Undangundang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201039_BAB-I_IV_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1874201039_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (351kB) | Request a copy

Abstract

Pembuktian tindak pidana akses komputer dan/atau sistem elektronik secara tidak sah pada penyelidikan sering mengalami hambatan-hambatan, dimulai dari pengakuan terhadap alat bukti elektronik yang masih menjadi persoalan, kesulitan menangkap tersangka dan penyitaan barang bukti. Kesulitan menangkap tersangka karena para pelaku kejahatan dapat melakukan akses tidak sah ini dimana saja dan kapan saja dengan hanya menggunakan komputer dan jaringan internet. Barang bukti yang dugunakan juga dapat berupa data atau software perangkat lunak yang tidak dapat disentuh secara fisik, barang bukti juga sangat mudah untuk dimusnahkan oleh pelaku yaitu dengan cara menghapus data ataupun software yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Kesulitan pembuktian akses ilegal disebabkan karena sarana prasarana yang dimiliki oleh Kepolisian juga kekurangan untuk mengungkap pembuktian akses ilegal dalam penyelidikan tindak pidana ujaran kebencian. Susahnya melakukan penangkapan karena tidak diketahui secara pasti identitas pelaku ilegal akses tersebut. Serta peralatan lainnya yang tidak mendukung seperti belum adanya laboratorium digital forensik. Peralatan penunjang lainnya juga tidak memadai untuk pengungkapan kasus ilegal akses tersebut. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana Pembuktian Akses Ilegal Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bagaimana hambatan dan upaya mengatasi hambatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga hasil penelitian ini bersifat deskriptif analisis..Hasil pembahasan menyatakan bahwa Pembuktian Akses Ilegal Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik hanya menggunakan print screenshot ujaran kebencian, bukti alat-alat elektronik yang digunakan untuk memposting (menyebarkan) ujaran kebencian seperti handphone dan notebook, keterangan saksi-saksi dan korban, serta keterangan dari saksi ahli yang dianggap memliki kemampuan untuk menganalisis keaslian dari alat-alat bukti elektronik yang diperoleh yang tidak mendukung pidana akses ilegal sehingga tersangka sering di putus ringan akibat pembuktian yang tidak sempurna. Hambatan Pembuktian Akses Ilegal Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah karena sarana dan parasarana yang tidak mendukung proses penyidikan, kartu handphone yang tidak diregistrasi dan kurangnya kesadaran masayarakat. Upaya Mengatasi Hambatan Pembuktian Akses Ilegal Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah dengan tindakan preventif dan represif.

Actions (login required)

View Item