Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Handphone Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Lorenza, Delyana Santa (2022) Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Handphone Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1774201127_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (2MB)
	Text 1774201127_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (453kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini diberi judul Penegakan hukum terhadap penjualan handphone di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bengkalis berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Penelitian ini di latarbelakangi terdapat beberapa hambatan dalam penegakan hukumnya, diantaranya tidak adanya sosialisasi dari instansi terkait terhadap masyarakat mengenai penjualan handphone tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Penegakan hukum terhadap penjualan handphone di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bengkalis berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, hambatan yang timbul serta upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan yang timbul tersebut. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, sumber data terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisa menggunakan metode kualitatif, yaitu data akan dijelaskan dengan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisa kesimpulan Penulis menerapkan metode berfikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan dalam melakukan pemeriksaan dan terbukti melakukan pelanggaran maka, barang dan sarana pengangkut tersebut tidak dibawa dan disimpan ditempat penimbunan pabean untuk pemeriksaan lebih lanjut tapi hanya dipanggil siapa pengusaha yang memiliki barang bekas tersebut dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap penjualan handphone, pemeriksaan tersebut tidak dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan karena apabila para pengusaha memberikan sejumlah uang kepada oknum, serta kurangnya armada pendukung dan koordinasi sesama anggota dalam melakukan kegiatan penjualan handphone ini, hambatan yang timbul adalah kurangnya jumlah personil yang bertugas sehingga memudahkan bagi pemasok dalam mengedarkan barang dagangannya kemasyarakat, kurangnya sosialisasi terhadap pelaku mengenai penerapan Undang-Undang ini, kurangnya koordinasi antar instansi baik itu sesama anggota Kepolisian dan Beacukai maupun dalam menindak pelaku dengan upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mumpuni, terlatih untuk tetap bersiaga 24 jam untuk mengontrol dan memantau pengawasan, meningkatkan sarana dan prasarana armada lainnya, menambah jumlah personil, meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat dan pelaku penjualan handphone mengenai penerapan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Actions (login required)

View Item