Kendala Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Terhadap Hak Anak Dalam Memperoleh Identitas Diri Di Kecamatan Rumbai

Simatupang, Chronica Yohana (2022) Kendala Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Terhadap Hak Anak Dalam Memperoleh Identitas Diri Di Kecamatan Rumbai. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201275_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (2MB)
	Text 1874201275_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (447kB) | Request a copy

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan terhadap hak anak dalam memperoleh identitas diri dikecamatan Rumbai ? Kedua, bagaimana hambatan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan terhadap hak anak dalam memperoleh identitas diri dikecamatan Rumbai ? Ketiga, bagaiman upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan terhadap hak anak dalam memperoleh identitas diri dikecamatan Rumbai ? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini: Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan, hambatan dan juga upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan terhadap hak anak dalam memperoleh identitas diri dikecamatan Rumbai. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa cakupan kepemilikan akta kelahiran dikecamatan rumbai masih rendah dikarenakan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih lambat. Ini ditunjukkan dari banyaknya masyrakat yang mengantri pada saat kepengurusan akta kelahiran. Hambatan pelaksanaannya meliputi kurangnya informasi mengenai prosedur pembuatan akta kelahiran, informasi ini bertujuan agar masyarakat lebih paham mengenai prosedur pembuatan akta kelahiran. Serta kurangnya koordinasi pemerintahan desa dengan RT/RW untuk mendata masyarakat yang belum mempunyai Akta Kelahiran serta mendampingi masyarakat yang merasa kesusahan untuk mengurus Akta Kelahiran. Upaya-upaya yang harusnya dilakukan adalah adanya kejelasan pesyaratan, prosedur pelayanan yang jelas, biaya yang harus dipenuhi dalam mengurus akta kelahiran, prosedur yang mudah dan jelas serta mudah dipahami, waktu penyelesaian pelayanan akta yang sesuai dengan standar pelayanan, pembangunan sistem database yang memadai dan penyediaan sistem online dan offline dalam pelayanannya, adanya sosialisasi secara rutin dan terprogam, dan adanya penanganan pengaduan.

Actions (login required)

View Item