Pelaksaan Penertiban Pekerja Seks Komersial Di Kecamatan Limapuluh Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum

T, Jefri (2022) Pelaksaan Penertiban Pekerja Seks Komersial Di Kecamatan Limapuluh Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201071_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (946kB)
	Text 1874201071_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (481kB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan penelitian ini adalah: pertama, Pelaksanaan Penertiban Pekerja Seks Komersial di Kecamatan Limapuluh Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum? Kedua, bagaimana upaya pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengawasi Pelaksanaan Penertiban Pekerja Seks Komersial khususnya di Jondul Kecamatan Limapuluh? Tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk menganalisis Pelaksanaan Penertiban Pekerja Seks Komersial di Kecamatan Limapuluh Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum terkhususnya di Jondul Kecamatan Limapuluh. Kedua, untuk menjelaskan upaya pemerintah Kota Pekanbaru terkait Pelaksanaan Penertiban Pekerja Seks Komersial Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru khususnya di Jondul Kecamatan Limapuluh. Metode penelitian yang digunakan dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya yaitu penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Penertiban Pekerja Seks Komersial di Kecamatan Limapuluh Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum dapat diketahui tetapi dalam implementasinya masih terkendala. Pemerintah Kota Pekanbaru berkewajiban untuk mensejahterakan masyarakat dari ancaman, atau ketidaknyamanan. Yang diharapkan adalah dengan adanya penertiban dapat dilakukan sesuai undang- undang yang berlaku dan para pihak dapat bekerja sama dalam mencapai hal tersebut. Pekerjaan prostitusi merupakan pekerjaan yang dilarang berdasarkan aturan yang berlaku karena dapat membuat masyarakat merasa tidak nyaman, resah, bahkan merasa dirugikan. Jondul merupakan daerah di Kota Pekanbaru yang tidak asing lagi untuk dijadikan pekerjaan prostitusi. Tentu hal ini dapat memperbesar hambatan dalam pelaksanaan penertiban. Upaya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru berupa menampung aspirasi masyarakat, memperketat pelaksanaan penegakan hukum.

Actions (login required)

View Item