Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir Pada Pt. Securindo Packatama Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Pekanbaru

Hidayana, Gofi (2022) Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir Pada Pt. Securindo Packatama Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Pekanbaru. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201246_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1874201246_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (314kB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan penelitian ini adalah pertama, perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir pada PT. Securindo Packatama Indonesia di kota Pekanbaru. Kedua, bagaimana upaya mengatasi hambatan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir pada PT. Securindo Packatama Indonesia dalam menegakkan hukum seadil-adilnya agar undang-undang yang berlaku dapat berjalan sebagaimana mestinya terutama terhadap pengguna dan pengelola jasa parkir. Tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir yang menggunakan secure parking di PT. Securindo Packatama Indonesia agar terwujudnya aturan yang sesuai menurut undang-undang yang telah belaku. Kedua, untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan apabila terjadi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir bila terjadi kehilangan dan atau kerusakan yang dialami oleh pengguna. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini diketahui bahwa perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir masih kurang sesuai dengan aturan yang ada sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga masih banyak terjadi kehilangan kendaraan dan atau aksesoris pengguna jasa parkir dan susahnya pengguna jasa parkir atau konusmen untuk menuntut ganti rugi terhadapap pengelola jasa parkir. Diharapkan kepada Upt. Perparkiran Dinas perhubungan sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan pencantuman klausula baku terhadap pengelola parkir. Pengawasan ini bertujuan untuk pengelola parkir agar peparkiran tidak menggunakan klausula baku untuk pengalihan tanggung jawab yang merugikan pihak pengguna jasa parkir. Dengan adanya terjadi kehilangan dan kerusakan pada kendaraan pengguna jasa parkir dan/atau aksesoris pengguna jasa parkir diharapkan kepada pihak pengelola parkir untuk bertanggung jawab dan mengingkatkan keamanan di area parkir dengan di pasangnya cctv pada area parkir. Sebaiknya peraturan tentang peparkiran dan perlindungan konsumen disosialisasikan agar pengguna jasa parkir dapat mengetahui upaya – upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan apabila terjadi kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan pengguna jasa parkir dan aksesoris pengguna jasa parkir, sehingga pengguna jasa parkir dapat menjamin hak – hak konsumen.

Actions (login required)

View Item