Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Beras Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Beras Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bengkalis

Sibarani, Henru (2022) Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Beras Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Beras Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bengkalis. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201280_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1874201280_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap penyelundupan beras berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bengkalis, hambatan yang timbul serta upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan yang timbul tersebut. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, sumber data terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisa menggunakan metode kualitatif, yaitu data akan dijelaskan dengan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisa kesimpulan Penulis menerapkan metode berfikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa belum berjalan dengan maksimal, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras yang menjelaskan bahwa apabila terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, terbukti melanggar ketentuan larangan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Beras Ekspor dan Impor, untuk perusahaan pemilik API-P yang telah mendapatkan Persetujuan Impor, terbukti mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor, terbukti menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar setelah Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Impor diterbitkan, mengekspor atau mengimpor Beras yang jenis dan/atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor, hambatan yang timbul adalah kurangnya jumlah personil yang bertugas sehingga memudahkan bagi pemasok dalam mengedarkan barang dagangannya kemasyarakat, kurangnya sosialisasi terhadap pelaku mengenai penerapan peraturan ini, kurangnya koordinasi antar instansi baik itu sesama anggota Kepolisian dan Beacukai maupun dalam menindak pelaku dengan upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mumpuni, terlatih untuk tetap bersiaga 24 jam untuk mengontrol dan memantau pengawasan, meningkatkan sarana dan prasarana armada lainnya, menambah jumlah personil, meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat dan pelaku penyelundupan beras mengenai penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras.

Actions (login required)

View Item