Pencantuman Harga Barang Pada Swalayan Di Kecamatan Tualang Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Di Perdagangkan

Ningsih, Gustiana Rahayu (2022) Pencantuman Harga Barang Pada Swalayan Di Kecamatan Tualang Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Di Perdagangkan. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1874201296_BAB-I_IV_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (2MB)
	Text 1874201296_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (462kB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan penelitian ini adalah pertama, Pencantuman Harga Barang Pada Swalayan Di Kecamatan Tualang Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Di Perdagangkan. Kedua, bagaimana upaya instansi yang berwenang ataupun pihak yang terkait dalam menegakkan hukum seadil-adilnya agar Undang-Undang dapat berjalan sebagaimana mestinya terutama terhadap para pelaku usaha swalayan yang tidak mencantumkan harga barang yang diperdagangkan. Tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk menjelaskan pencantuman harga barang pada swalayan di kecamatan tualang. Kedua, untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pencantuman harga barang pada swalayan di kecamatan tualang. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini diketahui bahwa Pelaksanaan pencantuman harga barang dan tarif jasa yang di perdagangkan pada swalayan di Kecamatan Tualang terdapat banyak kendala yaitu tentang ketidaktahuan masyarakat tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang di Perdagangkan, kelalaian pemilik swalayan tentang informasi harga terbaru, kelalaian dari para pegawai swalayan untuk terus memperhatikan rak-rak di swalayan, dan selanjutnya kurangnya fasilitas dan sarana, kurang seringnya sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak. Kemudian kewajiban untuk mengatasi pencantuman harga barang pada swalayan di kecamatan tualang berdasarkan peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 35 tahun 2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang di perdagangkan adalah dengan upaya perlunya giat pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat, penindakan secara tegas terhadap swalayan yang tidak mencantumkan lebel harga pada barang yang diperdagangakan sesuai perintah perundang-undangan, serta meningkatkan sarana/fasilitas.

Actions (login required)

View Item