Pelaksanaan Pendidikan Anak Didik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

Tampubolon, Fransaro Suhunan (2022) Pelaksanaan Pendidikan Anak Didik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Diploma thesis, Universitas Lancang Kuning.

	Text 1674201347_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text 1674201347_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (538kB) | Request a copy

Abstract

Anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan perlindungan khusus dibandingkan anak kelompok lainnya dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru (LPKA). Lembaga Pembinaan Khusus Anak memberikan pendidikan bagi anak didik pemsyarakatan agar tidak putus sekolah dan menjadi generasi yang membanggakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (3) yaitu “Pendidikan dan Pengajaran adalah Usaha Sadar untuk Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Kegiatan Bimbingan atau Latihan Bagi Peranannya Dimasa yang Akan Datang”. Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pendidikan Anak Didik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru”, memiliki rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan pendidikan anak didik, Bagaimana kendala pelaksanaan pendidikan anak didik dan Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pendidikan anak didik. Penelitian ini menggunakan hukum sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder, serta data perkembangan pendidikan anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Data akan di analisis secara kualitatif dengan metode Deduktif. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal. Kendala-kendala yang dialami dalam Pelaksanaan Pendidikan Anak Didik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru adalah Kurangnya kemauan atau niat, kemampuan atau bakat, dan watak diri yang dimiliki oleh anak didik, Tenaga pengajar atau pendidikan yang kurang berkualitas, Fasilitas berupa sarana dan prasarana yang kurang mendukung, dan dukungan dari keluarga. Upaya yang Dilakukan untuk mengatasi kendala pelaksanaan Pendidikan Anak Didik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru adalah berusaha untuk menyalurkan anak didik tersebut ke dalam program pendidikan melalui kegiatan yang disesuaikan dengan niat maupun bakatnya, membekali tenaga pengajar dengan pelatihan dan kursus sehingga akan mendapatkan tenaga pengajar yang berkualitas, serta melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurang memadai sehingga pembinaan dapat dilaksanakan dengan maksimal, mengajak keluarga anak didik dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan program pendidikan.

Actions (login required)

View Item